MK bukanlah Mahkamah Keranjang (sampah) yang bisa memeriksa semua perkara atau tempat semua curahan warga mencari keadilan. Bukan pula tempat para elit, dengan mengorkestrasi warga, untuk menggunakan instrumen keadilan ini mencari kuasa.
Hendardi mengatakan, survei dengan mempromosikan kandidat yang tidak memiliki syarat usia berdasarkan UU, memang tidak salah tetapi jelas tidak kondusif bagi upaya pematuhan rule of the game Pilpres, yang sudah ditetapkan dalam UU. Read more...
"Supremasi TNI dengan (previlege) peradilan militer adalah salah satu penyebab permanen 'normalisasi' intervensi penegakan hukum akan terus terjadi," sorot Hendardi. Read more...
Hendardi menilai, Presiden Jokowi tidak menangkap fakta potensi impunitas yang selama ini melekat pada oknun TNI yang melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana umum lainnya. Read more...
Menurut Hendardi, gerak perbaikan Polri selama ini lebih bergantung pada kepemimpinan Kapolri yang
menjabat tanpa desain holistik dan berkelanjutan. Read more...
Sayyidatul menyinggung, Keppres yang diterbitkan sehari sebelum Hari Kemerdekaan RI itu, bukan hanya
harus ditolak tetapi harus dipersoalkan secara hukum dan politik. Read more...
Hendardi menegaskan, langkah maju Polri dalam penanganan kasus ini telah memutus berbagai spekulasi dan politisasi yang mengaitkan peristiwa ini dengan banyak hal di luar isu pembunuhan itu sendiri. Read more...
SETARA Institute meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi akan jernih menguji konstitusionalitas norma dalam UU PSDN dengan mengacu pada mandat konstitusional TNI dan Polri. Read more...
"Putusan-putusan terkait pengujian norma sebagaimana di MK dan MA, diharapkan menjadi pengadil yang tegas ihwal kebijakan alih status pegawai KPK yang sudah dijalankan," ujarnya. Read more...
Hendardi menegaskan, dalam persoalan alih status menjadi ASN di manapun, sangat wajar jika Pemerintah menetapkan kriteria-kriteria tertentu sesuai amanat UU. Read more...
Menurut Hendardi, publik bisa memahami bahwa alih status pegawai KPK menjadi ASN adalah mandat revisi UU KPK, di mana Jokowi dengan 50% kewenangan yang dimilikinya, telah menyetujui revisi. Read more...
"Siapa pun yang dalam dirinya bersemai intoleransi dan radikalisme, maka bisa saja tidak lolos uji moderasi bernegara dan beragama," imbuhnya. Read more...
Sama seperti penamaan KKB yang merupakan produk Negara, kata dia, penamaan sebagai teroris juga dilakukan oleh Negara untuk melegitimasi tindakan-tindakan represif dan pembenaran operasi secara massif di Papua. Read more...
Hendardi menyesalkan gerakan 212 yang menggunakan agama Islam sebagai instrumen dan pranatanya. Padahal oleh banyak tokoh Islam di Indonesia, hal itu dianggap memperburuk kualitas keagamaan. Read more...
Menurut Hendardi, setiap warga negara mendapatkan jaminan peraturan perundang-undangan untuk mengekspresikan pandangannya termasuk preferensi politiknya secara bebas. Read more...
Setara menilai tidak perlu melebih-lebihkan keterangan tersebut. Secara normatif, apapun yang muncul dalam persidangan sebuah kasus, akan menjadi referensi KPK dalam mengembangkan sebuah peristiwa hukum. Read more...