Jimly mengatakan bahwa Anwar Usman terbukti melanggar Sapta Karsa Hutama, yakni Prinsip Ketidakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, serta Prinsip Kepantasan dan Kesopanan.
Ketua MKMK itu menekankan bahwa putusan MK terkait dengan syarat batas minimal usia capres/cawapres harus dikawal melalui putusan MKMK agar mempunyai kepastian. Read more...
Menurut Jimly, mendiskusikan soal presidential threshold lebih bermanfaat ketimbang meributkan soal kehadiran KAMI ataupun para deklaratornya. Read more...
Pesan tersebut disampaikan Jimly karena ia yakin pascapemilihan presiden (pilpres), kedua kubu pasangan calon akan mengklaim bahwa mereka menemukan berbagai sengketa dalam Pemilu 2019. Read more...
Jimly menegaskan, diperlukan suatu upaya sungguh-sungguh untuk menjamin supaya negara demokrasi kita tidak hanya diimbangi oleh tegaknya rule of law tapi juga rule of ethics. Read more...
Penyelenggara KPU dan dan Bawaslu hendaknya juga bekerja secara profesional sesuai aturan, agar potensi umat dan bangsa terpecah belah semakin sempit. Read more...
Menurut Jimly, Presiden ikut dalam pengesahan UU MD3 karena awalnya tidak mengetahui persis semua isi revisi aturan tersebut. Presiden, kata dia, baru tahu ketika banyak pihak bersuara dan menyikapi UU MD3. Read more...
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Dr. Jimly Ashiddiqie, SH mengatakan, terkait korupsi, pencegahan itu penting sekali. Ia mengingatkan, Negara harus mengedepankan pencegahan, tidak hanya penindakan. Read more...
Meskipun Jimly tidak menyebut siapa yang dikritik, namun dapat dipastikan kritikan tersebut mengarah kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menerapkan kebijakan itu untuk Jakarta. Read more...
Indonesia adalah negera dengan mayoritas Islam terbesar di dunia. Oleh sebab itu, semua kelompok jangan lagi terjebak dalam perseteruan masa lalu. Read more...
“Tapi kalau putusan MK sudah keluar, dan putusan membenarkan Pansus Hak Angket, saya yakin pihak KPK akan menghormatinya. Saya percaya pimpinan KPK akan menghadiri (undangan Pansus)…” Read more...
"Yang penting kepada pengurus HTI diberikan kesempatan membela diri, maka perlu forum pengadilan sehingga masyarakat juga mengikuti sekaligus pendidikan politik…” Read more...
Jimly mengatakan, praktik pencampuradukkan hukum dan politik, khususnya di pilkada, selama ini terjadi. Karena itu, kata dia, proses hukum dan proses politik harus dipisahkan selama masa pilkada. Read more...
Bila obyek perkaranya adalah gugatan izin lingkungan, maka hanya surat izin tersebut yang harus segera dicabut kembali. Bukan mencakup penghentian izin seluruhnya. Read more...
DKPP telah mengusulkan agar proses hukum terhadap calon kepala daerah – jika ada masalah hukum - agar dilakukan setelah pemilihan umum selesai. Hal itu untuk mencegah timbulnya persepsi politisasi hukum. Read more...