Palguna menilai, majelis hakim PTUN Jakarta harus mempertimbangkan banyak hal dalam memutus perkara gugatan Anwar Usman, karena perkara ini berbeda dengan perkara-perkara pada umumnya yang digugat ke PTUN. Read more...
Saiful menjelaskan bahwa jika semakin banyak yang menyatakan keputusan MK itu tidak adil, maka terjadi penguatan suara pada Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Read more...
Kasus ini didalami berdasarkan Laporan Nomor: LP/B/356/XI/2023/SPKT/ Bareskrim Polri tertanggal 8 November 2023 dengan pelapor pihak Pengacara Pembela Pilar Konstitusi (P3K). Read more...
Dari yang tahu Anwar Usman paman Gibran, 61 persen yang menilai bahwa keputusan MK tersebut untuk meloloskan Gibran sebagai cawapres. Hanya 24 persen yang menilai itu bukan untuk Gibran menjadi cawapres dan 15 persen tidak jawab. Read more...
Jimly mengatakan bahwa Anwar Usman terbukti melanggar Sapta Karsa Hutama, yakni Prinsip Ketidakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapan dan Kesetaraan, Prinsip Independensi, serta Prinsip Kepantasan dan Kesopanan. Read more...
Tidak ada ruang konstitusi dan hukum untuk membatalkan suatu Putusan MK oleh siapapun kecuali dengan mengubahnya melalui mekanisme perubahan UU oleh DPR RI bersama Presiden sesuai Pasal 20 UUD 1945. Read more...
Gibran lolos menjadi calon wakil presiden karena ada perubahan ketentuan di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi seperti membuat undang-undang baru yang sebenarnya bukan wewenangnya, seharusnya hal tersebut dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR Read more...
Putusatan ini membuat kaum muda bergairah serta lebih peduli akan kehidupan politik, sebab syarat usia dalam putusan MK telah memberikan kesempatan dan menghapuskan kendala pembatasan secara rasional, adil dan dapat dipertanggunjawabkan. Read more...
Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi ‘berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daer Read more...
Hemat saya, rancangan Peraturan KPU yang hanya membolehkan perguruan tinggi sebagai tempat kampanye adalah kebijakan yang sangat tepat. Kita tahu bersama anak PAUD hingga SMP belum mempunyai hak pilih. Sementara siswa SMA hanya sebagian yang memiliki hak Read more...
Dalam SPDP tersebut, Denny diduga telah menyebarkan berita bohong hingga menimbulkan keonaran serta menyebarkan ujaran kebencian terkait Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Read more...
Hakim-hakim MK menunjukkan prestasi biasa saja. Bahkan pada 8 putusan justru MK tidak menunjukkan progresivitas dalam pengambilan putusan. Read more...
Untuk mencegah terjadi kericuhan dan korban jiwa, Polri berharap agar tidak ada aksi menjelang maupun pada saat pembacaan putusan sidang PHPU dilakukan. Read more...
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa status penghayat kepercayaan dapat dicantumkam dalam kolom agama di kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik tanpa perlu merinci aliran kepercayaan yang dianut. Read more...
Donal Fariz, menyatakan kecewa terhadap putusan MK tersebut. Dia mempertanyakan Majelis Konstitusi yang tidak menunggu hakim Saldi Isra pulang dari ibadah haji. Read more...