"Kerja sama dan kemitraan internasional akan membentuk lanskap yang memupuk kreativitas, merangkul keragaman, dan mendorong pertumbuhan ekonomi," tutur Menteri Yasonna.
Menurut Hendra, Opini yang diberikan BPK atas hasil pemeriksaaan keuangan Kemenkumham Tahun Anggaran 2020 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Read more...
Komitmen ini sejalan dengan upaya Kemenkumham dalam membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Read more...
"Payung hukumnya harus diatur terlebih dahulu dengan UU, apalagi UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI belum mengatur secara memadai ketiga fungsi TNI dalam mengatasi aksi terorisme," nilai Petrus. Read more...
"Oleh karena itu, mestinya usai Rapat Kabinet, Presiden Jokowi mengeluarkan keputusan memberhentikan Yasonna Laoly dari jabatan Menkumham RI, karena posisi offside yang sering dilakukan selama menjadi Menteri dalam Kabinet Indonesia Maju," tuntut Petrus. Read more...
ICW memprotes kemungkinan pembebasan napi kasus korupsi yang telah berusia di atas 60 tahun yang telah menjalani 2/3 masa tahanannya dapat dibebaskan melalui revisi PP Nomor 99 Tahun 2012. Read more...
"Jangan bebaskan napi koruptor! Kalau sampai terjadi, inilah hal buruk yang yang seharusnya kita hindari; bukan menemukan solusi, namun justru menambah masalah di atas masalah," sorot Bung Valens. Read more...
"Menteri Yasonna secara terang-terangan ingin membebaskan ribuan Napi demi menghindari penyebaran Covid-19. Bukankah ini kebijakan kontraproduktif dan memicu rasa ketidakadilan publik?” timpal Petrus. Read more...
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly memutuskan akan mengeluarkan sebagian narapidana dari penjara untuk mencegah penyebaran Covid-19 di dalam penjara. Read more...
Menurut rencana, Kementerian Hukum dan HAM akan mengumumkan pencabutan status hukum Hizbut HTI yang langsung diumumkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Read more...
Dengan keluarnya SK pengesahan tersebut, maka Golkar akan lebih fokus menghadapi Musyawarah Nasional Luar Biasa yang rencananya diselenggarakan Mei 2016 mendatang. Read more...
Pencabutan SK dilakukan menyikapi putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan mengabulkan kasasi pengurus Partai Golkar versi Aburizal Bakrie (Ical). Dengan pencabutan itu, maka DPP Partai Golkar Munas Ancol dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku. Read more...