Breaking News

NASIONAL 10 Cara Menurunkan Ketimpangan Gender di Indonesia 31 Aug 2017 09:28

Article image
Pekerja perempun membersihkan kerang di Serang. (Foto: Ist)
Laporan World Economic Forum menunjukkan posisi Indonesia berada pada urutan ke-88 pada indeks kesenjangan gender di tahun 2016.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- INFID (International NGO Forum on Indonesian Development) mengignatkan bahwa dalam kurung waktu 72 tahun Indonesia Merdeka, perlu dan penting menjadi momentum kebangkitan perempuan Indonesia. Tanpa kaum perempuan Indonesia tidak akan menjadi Indonesia.

“Kemajuan, kualitas dan kohesi sosial di masa depan –100 tahun Indonesia Merdeka pada 2045 atau 30 tahun lagi—juga akan ditentukan oleh kuat-lemahnya peran perempuan dalam pengambilan kebijakan, status sosial ekonomi, dan derajat mobilitas sosial ke atas perempuan. Karena itu, ketimpangan sosial ekonomi yang telah dan sedang diderita perempuan Indonesia, perlu segera diatasi,” kata Siti Khoirun Ni’mah, Program Manager INFID kepada IndonesiaSatu.co, Kamis (31/8/2017).

Dia menyebutkan bahwa perempuan masih tertinggal dalam pembangunan. Dari data yang diperoleh INFID, 60 % angkatan kerja Indonesia berpendidikan rendah di bawah SMA. Separuhnya adalah perempuan.

“Mengutip data Susenas di tahun 2015 menunjukkan partisipasi perempuan di pasar kerja hanya 49%, di bawah rata-rata partisipasi kerja penduduk Indonesia yang mencapai 65,4%, rata-rata lama pendidikan perempuan (8,1 tahun) di bawah rata-rata lama pendidikan nasional (8,4tahun), dan persentase perempuan buta huruf (4,39%) lebih tinggi dari laki-laki (2,92%),” ungkap Siti.

Selain itu, laporan World Economic Forum menunjukkan posisi Indonesia berada pada urutan ke-88 pada indeks kesenjangan gender di tahun 2016, jauh di belakang negara-negara ASEAN seperti Filipina(7), Laos (43), dan Thailand (71). Berbagai studi juga menunjukkan ketimpangan gender memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan memperlambat pengentasan kemiskinan.

Meski ketimpangan gender masih tinggi, namun kehadiran lebih banyak perempuan di Kabinet Kerja Jokowi- JK bisa menjadi momentum kebangkitan perempuan.

“Kami mengapresiasi Kabinet Kerja Pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla dengan adanya 9 orang (26%) perempuan. Walaupun belum memenuhi kuota 30%, namun jumlah perempuan di Kabinet Kerja paling tinggi dibandingkan dengan kabinet-kabinet sebelumnya. Sayang sekali jumlah perempuan di parlemen hanya 17% dan hampir tidak kedengaran suara dan prestasinya,” kata Zumrotin K.Susilo, Ketua Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP).

Lebih lanjut menurut Zumrotin, ketimpangan ekonomi yang dialami perempuan perlu diatasi. Mengingat perempuan rentan mengalami diskriminasi dan tindak kekerasan baik di ranah privat maupun publik.

“Perempuan miskin rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, minim kesempatan di dalam politik, rentan terhadap pengaruh-pengaruh kelompok radikal, dan bahkan rentan mengalami kematian karena melahirkan akibat gizi yang kurang dan layanan kesehatan yang kurang memadai, serta usia pernikahan yang sangat muda,” tegas Zumrotin.

Indry Oktaviani dari Koalisi Perempuan Indonesia menambahkan, perempuan memberikan sumbangan yang besar bagi perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.  Contohnya perempuan di sektor perikanan. Mengutip data KIARA di tahun 2015, perempuan mengerjakan sekitar 70% pekerjaan produksi perikanan, dengan waktu kerja hingga 17 jam.

“Di sektor perikanan, perempuan turut dalam persiapan bahan bakar, perbaikan alat menangkap ikan, maupun memasak bahan makanan untuk nelayan laki-laki. Setelah ikan tiba di dermaga, perempuan adalah penjual atau pengupas kerang. Selain itu, perempuan mengolah ikan menjadi makanan siap saji, seperti tekwan, sambal, maupun kerupuk yang terbukti menaikan harga jual produk ikan,” katanya.

Namun, lanjut Oktaviani, perempuan yang melakukan usaha pengolahan ikan (pengasinan dan pembuatan abon) sulit memperoleh ikan sebagai bahan produksi. Sama sulitnya dengan mengakses program pemberdayaan ekonomi nelayan, karena diserahkan kepada kepala keluarga (laki-laki). Situasi ini tertangkap dalam Laporan Kesenjangan Gender Global World Economic Forum 2016, dimana Indonesia berada di posisi 107 dari 144 negara.

“Dengan dana dan kesempatan mendapat modal yang terbatas, perempuan jadi sulit bersaing dengan laki-laki,” pungkas Oktaviani.

Dengan kondisi sekarang ini, dibutuhkan lebih dari 170 tahun untuk menutup kesenjangan antara laki-laki dan perempuan saat ini, jika tidak ada terobosan baru dengan kebijakan dan program yang ditujukan untuk mendorong kesetaraan perempuan (WEF, 2017).

Mc Kinsey GlobalInstitute (2015) memproyeksikan, jika perempuan ikut berpartisipasi penuh di dalam kegiatan ekonomi, akan meningkatkan pendapatan ekonomi sebesar USD 28triliun atau 26% terhadap PDB di tahun 2025. Jumlah itu setara dengan PDB dua negara yang digabungkan yaitu Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dengan Amerika Serikat.

Guna menurunkan ketimpangan gender, INFID mengusulkan 10 cara untuk meningkatkan peran perempuan.

  1. Merealokasi 5% hingga 10% untuk meningkatkan investasi SDM perempuan dari anggaran pendidikan di APBN 2018 (Rp440T).
  2. Melakukan uji coba di 20 propinsi dan 50-100 kab dan kota untuk peningkatan investasi SDM perempuan agar semua anak perempuaan Indonesia mencapai pendidikan dasar menengah hingga 12 tahun.
  3. Menetapkan kebijakan baru yaitu beasiswa LPDP, ditargetkan melahirkan 500 ribu ilmuwan perempuan hingga tahun 2045, dan membuka satu window di LPDP.
  4. Meningkatkan kapabilitas pelaku UMKM terutama usaha yang digerakkan oleh perempuan melalui permodalan, pendampingan usaha, akses terhadap pasar, literasi keuangan, literasi tekhnologi digital, dan pengembangan manajemen.
  5. Mempromosikan pekerjaan yang layak untuk pekerjaan pengasuhan, termasuk pekerja rumah tangga dan buruh migran.
  6. Memperkuat dan mempercepat perbaikan-perbaikan SDM dan status sosial ekonomi perempuan.
  7. Membentuk “Satgas Pemajuan Perempuan”dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
  8. Pemerintah khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak memperkuat pendataan dan kajian-kajian untuk dapat memantau dan menilai kemajuan dan kemandekan upaya-upaya pemberdayaan perempuan.

Untuk sektor swasta:

  1. Perusahaan-perusahaan besar dan menengah utamanya perusahaan publik (Tbk) memberlakukan kuota 30% bagi perempuan pada jabatan menengah dan jabatan tinggi di perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN
  2. Perusahaan-perusahaan besar dan menengah, utamanya perusahaan-perusahaan publik (Tbk) harus memberlakukan kebijakan pro perempuan dalam seluruh matarantai produksinya.

--- Sandy Javia

Komentar