Breaking News
  • BI Sudah Habiskan Rp 11 T untuk Kuatkan Rupiah
  • Gempa 7,8 SR Guncang Fiji
  • Kemensos: Bansos Saja Tak Cukup Tangani Kemiskinan
  • Resmi! Pendaftaran CPNS 2018 Dibuka 19 September
  • Wadahi Mahasiswa yang Suka Piknik, Kemenpar Resmikan GenPI UBM

INTERNASIONAL Atasi Krisis Myanmar, Tiga Hal Ini yang Harus Dibicarakan KTT ASEAN 13 Nov 2017 10:08

Article image
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana . (Foto: Ist)
Dorongan Indonesia ke negara-negara ASEAN agar melakukan tindakan konkret atas krisis kemanusian di Myanmar merupakan tepat sasaran dan tepat waktu.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co - Indonesia mendorong negara-negara ASEAN agar melakukan tindakan konkret untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Myanmar.

Dorongan ini disampaikan oleh Menlu Retno P Marsudi yang menyatakan bahwa situasi di Rakhine State memerlukan komitmen dan tindakan yang konkret agar krisis kemanusiaan dapat segera diakhiri. Pernyataan ini disampaikan Pertemuan ASEAN Political and Security Community (APSC) Council, di Manila, Minggu (12/11/2017).

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengatakan, dorongan Indonesia ke negara-negara ASEAN agar melakukan tindakan konkret atas krisis kemanusian di Myanmar merupakan tepat sasaran dan tepat waktu.

“Salah satu tindakan konkret adalah ASEAN menjatuhkan sanksi berupa embaro ekonomi terhadap Myanmar sampai pemerintah Myanmar mengubah kebijakannya,” ujarnya melalalui pernyataan pers, Senin (13/11/2017).

Hikmahanto mengatakan, setidaknya ada tiga kebijakan yang harus direkomendasikan ASEAN untuk dilakukan Myanmar.

Pertama, tidak membiarkan aparat di lapangan melakukan persekusi atas etnis Rohingya.

Kedua, menerima kembali etnis Rohingya yang saat ini berada diperbatasan Myanmar-Bangladesh. Dan ketiga, merekonstruksi kembali desa-desa dan tempat pemukiman para etnis Rohingya.

“Tiga langkah kongkrit diatas ini diharapkan dapat dibahas oleh kepala pemerintahan dan kepala negara ASEAN dalam pertemuannya di Manila,” ujar Hikmahanto.

Sementara pengakuan terhadap etnis Rohingya sebagai warga Myanmar, Hikmahanto mengatakan, perlu dilakukan dengan tahapan yang disesuaikan dengan kondisi dan peraturan di Myanmar. 

“Pengakuan tidak perlu dikaitkan dengan embargo ekonomi mengingat masalah ini membutuhkan waktu. Bila dikaitkan akan dianggap sebagai campur tangan negara-negara ASEAN dalam masalah domestik Myanmar,” pungkasnya.

 

--- Very Herdiman

Komentar