Diharapkan agar Kepala BP2MI yang baru, dapat membangun kemitraan strategis dalam menjawabi hak-hak pekerja migran serta memutus mata rantai human trafficking,” harap Gabriel.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu (15/4/20), resmi melantik politikus Partai Hanura, Benny Ramdhani sebagai Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Pelantikan yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, tetap menggunakan protokol kesehatan pencegahan virus Corona (Covid-19) yang ketat dengan menerapkan physical distancing dan hanya menghadirkan 30 orang tamu undangan.

Melansir Kompas.com, acara pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 72/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat di Lingkungan BP2MI.

Setelah pembacaan Keppres, Presiden Jokowi lalu memandu sumpah jabatan.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia dan taat kepada UDD 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," ucap Benny dalam sumpah jabatannya.

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela," demikian sumpah jabatan.

Setelah pengucapan sumpah jabatan, acara pelantikan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan. Kemudian, Presiden Jokowi mengucapkan selamat kepada Benny, diikuti tamu undangan yang lain.

Benny merupakan politisi Hanura pertama yang mendapat jabatan di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Diketahui sebelumnya, Hanura sempat mengungkapkan kekecewaan karena tidak mendapatkan jatah kursi dalam Kabinet pemerintahan kedua Jokowi ini.

Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura Bona Simanjuntak Oktober 2019 lalu, tak lama setelah Jokowi merampungkan susunan kabinet.

Menurut Bona, sebagai salah satu partai pengusung pasangan Jokowi-Ma'ruf pada Pemilu 2019, wajar pihaknya kecewa karena tak dapat jatah kursi Menteri di Kabinet Indonesia Maju.

"Wajar kalau dari beberapa daerah, beberapa kader kami ada kemarahan, ada kekecewaan bahwa tidak ada semacam penilaian yang khusus untuk Partai Hanura," kata Bona saat itu. Hanura sendiri pada Pileg 2019 memperoleh suara sebanyak 2.161.507 (1,54 persen). Dengan perolehan itu, Hanura tidak memenuhi ambang batas parlemen.

Atensi Khusus terhadap Kasus Human Trafficking

Lembaga Advokasi Hukum dan HAM, Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia mengapresiasi pelantikan Benny Ramdhani sebagai Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai wujud reformasi birokrasi di lingkup BP2MI.

Direktur PADMA Indonesia, Gabriel Goa, kepada media ini, Kamis (16/4/20) menyebut BP2MI sebagai salah satu jabatan strategis dalam pemerintahan yang konsen terhadap hak, jaminan dan perlindungan Buruh Migran Indonesia.

“Meski di tengah konsentrasi penanganan pandemi global Covid-19, namun persoalan pekerja migran harus tetap menjadi fokus perhatian pemerintah termasuk BP2MI. Bahkan, di tengah merebaknya persoalan Covid-19 di tanah air, ribuan PMI di luar negeri juga menuntut hak mereka agar dilindungi oleh negara. Kelangsungan nasib pekerja migran terus menjadi polemik sistematis dengan dampak yang kompleks,” kata Gabriel.

Gabriel yang juga konsen terhadap gerakan Anti Perdagangan Manusia (human trafficking) ini menegaskan bahwa lingkup kerja BP2MI juga harus memberi atensi khusus terhadap masifnya kasus perdagangan manusia (human trafficking) di Indonesia melalui jasa perusahaan swasta tidak resmi (ilegal) yang tidak terdaftar di Kemenaker RI.

“Masifnya kasus human trafficking di Indonesia pada umumnya dan di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada khususnya, harus menjadi atensi khusus BP2MI, baik melalui sinergitas kebijakan, penguatan gugus tugas, revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK), penegakan hukum bagi pelaku dan perusahaan ilegal, maupun reintegrasi rehabilitasi korban dan keluarga korban human trafficking,” imbuhnya.

Gabriel juga menyinggung agar alokasi anggaran terhadap perlindungan pekerja migran tidak hanya terpusat di pulau Jawa, tetapi harus bisa menyentuh hingga ke pelosok daerah yang rentan terhadap persoalan penganggungan dan kesenjangan ekonomi.

“Kondisi riilnya, perusahaan ilegal adalah bagian dari ‘sistem bisnis manusia’ sehingga arus tenaga kerja ke luar negeri terus meningkat signifikan. Jika tidak dicegah hingga ke daerah-daerah, maka mata rantai human trafficking akan sulit diputuskan. Diharapkan agar Kepala BP2MI yang baru, dapat membangun kemitraan strategis dalam menjawabi hak-hak pekerja migran serta memutus mata rantai human trafficking,” harap Gabriel.

--- Guche Montero