Keberadaan posko-posko selain memiliki dampak positif terhadap pencegahan penyebaran Covid -19, juga memiliki dampak ikutan dengan terganggunya distribusi logistik maupun arus orang dan barang antar-wilayah.

KUPANG, IndonesiaSatu.co – Posko-posko pemantau Covid-19 tidak hanya berdampak positif. Di berbagai tempat posko tersebut ternyata berdampak negatif, seperti tertahannya pasien non-Covid-19 yang seharusnya butuh penanganan segera.

Menyikapi fenomena tersebut, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat meminta pemerintah kabupaten/kota di daerah ini untuk segera membongkar semua posko pemantauan Covid-19 yang telah dibangun demi memperlancar arus orang dan logistik antarwilayah.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT Marius Ardu Jelamu seperti diwartakan Antara News di Kupang, Selasa, mengatakan dalam rapat koordinasi dengan bupati dan wali kota di NTT yang dilakukan secara virtual telah disepakati agar semua posko yang dibangun pemerintah kabupaten/kota selama pandemi Covid -19 untuk segera dibongkar.

Menurut dia, keberadaan posko-posko itu selain memiliki dampak positif terhadap pencegahan penyebaran Covid -19, juga memiliki dampak ikutan dengan terganggunya distribusi logistik maupun arus orang dan barang antarwilayah akibat kehadiran posko tersebut.

Sejak pandemi Covid -19 berlangsung, sejumlah daerah di NTT membangun pos pemantauan Covid -19 di wilayah perbatasan antar-daerah untuk mendeteksi adanya pasien terpapar Covid -19.

Ia mengatakan, posko-posko yang telah dibangun selama pandemi Covid -19 agar dibongkar, sehingga arus orang dan barang antarwilayah menjadi lebih lancar.

Selain itu, kata Marius lagi, posko pemantauan Covid -19 yang dibangun masyarakat di berbagai desa di provinsi berbasis kepulauan ini juga untuk segera dibongkar.

"Termasuk posko-posko Covid -19 di desa-desa yang dibangun secara mandiri oleh warga untuk segera dibongkar, sehingga masyarakat bisa menjalankan aktivitas sebagai petani, pedagang dan nelayan dengan lebih nyaman," ujar Marius.

Menurutnya, pemerintah kabupaten/kota sepakat dengan Pemerintah Provinsi NTT untuk membongkar semua posko yang telah dibangun pemerintah dam masyarakat selama pandemi Covid -19, sehingga kegiatan pelayanan pemerintahan dan pembangunan yang mulai normal kembali pada 15 Juni 2020 bisa berlangsung dengan baik dan aman.

--- Simon Leya