Breaking News

REGIONAL Bubarkan Ceramah Eks HTI di NTT, TPDI Apresiasi Sikap Bela Negara LTI 31 Oct 2019 18:45

Article image
Ketua dan Tim Laskar Timor Indonesia (LTI) saat menggagalkan acara ceramah eks HTI di Kupang. (Foto: Dok. Ady WF Ndiy/Media Indonesia)
"Ini menegaskan bahwa segala bentuk penyebaran Radikalisme dan Intoleransi harus dilawan bersama," ungkap Petrus.

KUPANG, IndonesiaSatu.co-- Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) memberikan apresiasi atas sikap bela negara yang ditunjukkan Laskar Timor Indonesia (LTI) melalui aksi nyata membubarkan pelaksanaan diskusi/ceramah yang diduga sebagai penyebaran radikalisme dan intoleransi oleh para mantan pengurus HTI di NTT yang digelar di Kupang, Sabtu (26/10/19), yang diduga dikemas Tim Dakwah guna memperjuangkan negara "khilafah" dalam bentuk ceramah.

Wadah LTI sendiri dibangun oleh pemuda Timor sejak 2018 yang bertugas mendeteksi dan melawan setiap gerakan radikal yang merongrong Pancasila, NKRI, dan UUD 1945, serta budaya Timor dan keamanan di NTT.

Koordinator TPDI, Petrus Selestinus dalam rilis kepada media ini, Kamis (31/10/19) mengaku apa yang dilakukan LTI menunjukkan peran konstitusional yakni sikap Bela Negara guna mengusir segala bentuk radikalisme dan intoleransi di bumi NTT.

"Sikap LTI patut diapresiasi sebagai bentuk Bela Negara dari segala bentuk ancaman. Partisipasi masyarakat ditunjukan secara nyata untuk menjaga kedaulatan, kehormatan dan Ideologi Negara dalam bingkai NKRI dan Pancasila di setiap daerah khususnya di NTT. Ini menegaskan bahwa segala bentuk penyebaran Radikalisme dan Intoleransi harus dilawan bersama," ungkap Petrus.

Advokat Peradi ini melanjutkan bahwa sikap LTI tersebut merupakan aksi nyata Bela Negara orang muda NTT, juga wujud partisipasi masyarakat dalam menjaga keutuhan NKRI, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945.

"Pada intinya, Radikalisme dan Intoleransi harus dijauhkan dari bumi NTT sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Landasan hukum tindakan LTI terhadap aktivitas para mantan pengurus dan anggota HTI di NTT adalah karena HTI sudah dibubarkan, dicabut status Badan Hukumnya bahkan dilarang oleh Pemerintah," lanjutnya.

Namun demikian, kata Petrus, para mantan pengurus HTI masih saja terus melakukan gerakan dakwah yang berkonten pesan-pesan khilafah dengan dalih bahwa HTI dicabut status badan hukum dan tidak serta-merta bubar karena HTI tetap ada sebagai Ormas yang tidak berbadan hukum.

Karena itu, dalil mereka bahwa HTI akan tetap melaksanakan aktivitas menyebarkan cita-cita mendirikan ideologi khilafah sekaligus menggantikan ideologi Pancasila di dalam NKRI, terus-menerus dilaksanakan melalui forum dakwah.

Petrus beranggapan, eksistensi HTI tidak serta-merta bisa dihilangkan hanya dengan mencabut SK Badan Hukum HTI, karena para mantan anggota dan pengurusnya masih dapat beraktivitas atas nama Ormas lain.

"Ada sanksi pidana sesuai ayat (4) UU Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Ormas yang melarang dan mempidana Anggota dan Pengurus Ormas yang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila (pasal 59 ayat 3), dapat diberlakukan terhadap para mantan Pengurus HTI," sorotnya.

Secara hukum, lanjut Petrus, aktivitas HTI yang nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila atau yang ingin menggantikan ideologi Pancasila, dapat diberlakukan ketentuan pidana dalam pasal 82A UU Nomor 16 Tahun 2017, Tentang Ormas. Dengan demikian, seluruh kegiatan para mantan Anggota dan Pengurus HTI di Kupang atas nama Tim Dakwah yang kemudian dibubarkan oleh Laskar Timor, bisa dipidana dengan ketentuan pidana di dalam KUHP dan UU Ormas.

"Laskar Timor di Kupang telah menjalankan peran partisipasi masyarakat  untuk "Bela Negara" dan menjaga NKRI. Ini harus menjadi contoh bagaimana peran Bela Negara bisa tumbuh dari kesadaran bernegara pada setiap individu warga masyarakat sebagaimana telah diperankan oleh LTI. Pemerintah Daerah harus menumbuhkan semangat Bela Negara dari para pemuda dan pemudi di setiap desa dan kampung, sehingga ketika ada kelompok warga yang melakukan aktivitas anti-Pancasila, hal itu bisa dideteksi dan ditindak lebih dini," tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum LTI, Ady WF Ndiy, mengatakan, pihaknya mendeteksi kegiatan penyebaran paham khilafah tersebut di sebuah rumah makan di Kelurahan Tuak Daun Merah (TDM) Kota Kupang, dan selanjutnya melakukan pemantauan sejak pukul 08.00 pagi. Namun, mahasiswa mulai berdatangan ke lokasi ceramah sekitar pukul 10.00 Wita.

"Mereka sengaja mengunakan tim dakwah, tetapi pengurusnya Ketua HTI Kota Kupang dan pengurus HTI NTT. Mereka mengajak mahasiswa tidak hanya dari kalangan Muslim tetapi juga non-Muslim untuk memengaruhi dengan maksud menerima keberadaan mereka," kata Ady kepada seperti dilansir Media Indonesia.

--- Guche Montero

Komentar