Breaking News

NASIONAL Cegah Korupsi di PUPR, Menteri Basuki Gandeng KPK 20 Feb 2020 09:37

Article image
Menteri PUPR Basuki dan Ketua KPK Firli. (Foto: m.detik.com)
Menteri Basuki mengatakan, pendampingan KPK merupakan hal penting karena kementeriannya menjadi salah satu instansi dengan anggaran yang tertinggi.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Menteri Pekerjaan Umim dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pencegahan praktik korupsi di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal itu merupakan topik pembicaraan antara Menteri Basuki dan Ketua KPK, Firli Bahuri.

"Jadi ini dalam rangka menegaskan kembali pencegahan korupsi walaupun penindakan tetap dilakukan kalau ada penyimpangan pelanggaran hukum," kata Basuki di kantornya usai pertemuan dengan Firli, Jakarta, akhir Januari 2020 lalu seperti dilansir m.detik.com.

Menteri Basuki mengatakan, pendampingan KPK merupakan hal penting karena kementeriannya menjadi salah satu instansi dengan anggaran yang tertinggi.

"Kami mohon pendampingan KPK untuk mengawal pelaksanaan APBN PUPR. Karena APBN senilai Rp 120 triliun. Itu belum termasuk yang ditanda-tangani PUPR dengan KPBU yang tidak kurang dari Rp 200 triliun. Jadi, ini dana yang besar untuk infrastruktur," jelasnya.

Lebih lanjut, Menteri Basuki mengatakan pihaknya melakukan 9 strategi pencegahan korupsi di PUPR; antara lain dengan membentuk Direktorat Kepatuhan Internal PUPR.

"2020 ini, prosesnya sudah di meja Presiden dalam UU yang melaksanakan pembangunan Bina Marga, Cipta Karya, dan lain-lain. Kita bentuk direktorat kepatuhan internal, untuk fokus mengawasi selain Inspektorat Jenderal," tukasnya.

--- Guche Montero

Komentar