Jika seseorang terpilih sebagai pemimpin, itu merupakan konsekuensi dari pilihan rakyat yang berdaulat bukan karena pilihan Tuhan.

Oleh Wilson Bhara Watu

BOLEH jadi tulisan ini terlambat karena pilgub DKI sudah jauh lewat. Tapi, saya tetap merasa bahwa refleksi terhadap proses demokrasi tetap penting untuk dibuat dan tak kenal tanggal kadaluarsa. Kita sering mendengar pernyataan bahwa Tuhan punya andil dalam demokrasi. Jika Tuhan sudah menentukan atau berkehendak, maka seseorang pasti akan mendapat jalan untuk terpilih menjadi pemimpin. Pernyataan seperti itu pernah dilontarkan oleh Prof. Mahfud MD misalnya dalam ILC beberapa bulan lalu ketika membahas situasi pasca pilgub DKI. Saya merasa penting untuk membahas pengandaian semacam ini.

Bayangan teokrasi?

Demokrasi mengandaikan kedaulatan rakyat secara utuh. Utuh dalam arti bahwa proses politik adalah proses sekuler yang mengandaikan kemampuan berpikir rasional manusia sebagai syarat dasar. Demokrasi tak memaksa kesalehan religius sebagai syarat dasar. Kedaulatan tak bisa setengah-setengah termasuk dalam menilai hasil dari sebuah proses demokrasi.

Jika seseorang terpilih sebagai pemimpin, itu merupakan konsekuensi dari pilihan rakyat yang berdaulat bukan karena pilihan Tuhan. Pembedaan ini perlu ditekankan secara serius bukan untuk meniadakan kedaulatan Tuhan. Sebailknya, kita tak boleh terlalu cepat menyederhanakan kriteria “pilihan Tuhan” pada sebuah proses yang manusiawi dan sekuler. Refleksi teologis yang mendalam justru pasti akan menolak menyamakan pilihan rakyat dengan pilihan Tuhan sebab dua-duanya punya kualifikasi yang jauh berbeda.

Kita tentu telah meninggalkan sistem teokrasi yang hendak menyamakan kedua kualifikasi tersebut dan memilih demokrasi. Jika dalam teokrasi seorang pemimpin dianggap titisan dewa, pilihan Tuhan, utusan Ilahi serta segala titel lainnya. Demokrasi justru hendak meninggalkan hal ini atas dasar kesadaran bahwa budi manusia terlalu sempit menafsir dan menentukan kehendak Ilahi. Sebab itu, dalam demokrasi seorang pemimpin terpilih hanya punya satu titel, pilihan rakyat.

Jika kemudian pemimpin itu bermasalah, kita toh tak perlu melempar kesalahan itu kepada Tuhan. Permasalahan itu mesti diselesaikan dalam demokrasi itu sendiri bukan dengan mengadopsi ayat suci atau titah ilahi atau mengkonversikannya sebagai kutukan Tuhan.

Konsekuensi lanjut

Kita tidak sedang mencari orangnya Tuhan dalam demokrasi. Demokrasi bukan sarana menyaring orang pilihan Tuhan dan yang bukan, juga bukan alat fit and proper test untuk menemukan utusan surga. Demokrasi, demikian Franz Magnis Suseno, merupakan cara mencegah setan berkuasa dalam politik. Kita tak sedang mencari surga dengan demokrasi. Konsekuensinya jelas, jika demokrasi berintensi mencegah “setan” berkuasa maka yang terpilih dalam demokrasi belum tentu menjadi malaikat.

Kita perlu mengandaikan orang yang dipilih tersebut sebagai orang biasa yang punya legitimasi dari rakyat yang bisa salah. Meminjam Rocky Gerung, cara menyelesaikannya pun bukan dengan berdoa tetapi dengan berdemokrasi.

Demokrasi berbeda secara substansial dengan teokrasi. Jika teokrasi berupaya membuka pintu menuju ke surga melalui jalan politik, demokrasi mencoba menutup pintu dari neraka. Sebab itu, demokrasi tidak berurusan dengan menghantar orang menuju ke surga. Demikian kira-kira pembedaan yang pernah dibuat oleh sosiolog Ignas Kleden.

Dalam demokrasi, jalan ke surga adalah sebuah pilihan individual. Negara tak punya hak memaksa warganya masuk surga. Negara hanya punya kewajiban menjamin hak itu benar bisa diakses dan memastikan bahwa penggunaan hak itu tidak mendatangkan petaka bagi hak orang lain.

Politik kesantunan?

Dalam demokrasi pemimpin terpilih adalah konsekuensi kedaulatan rakyat. Jika pemimpin pilihan itu ternyata mampu mengkonversi kepentingan rakyat ke dalam kebijakan politik yang tepat, maka itu berarti demokrasi berhasil. Keberhasilan seseorang dalam menjalankan amanat demokrasi adalah keberhasilan kedaulatan rakyat, dan bukan berkat dari surga.

Begitu pun sebaliknya, jika pemimpin pilihan itu ternyata gagal mengakomodasi kepentingan rakyat dalam kebijakan yang tepat sasar, maka itu sepenuhnya tanggung jawab demokrasi.

Dalam demokrasi, tak ada tempat untuk memperhalus kesalahan ataupun kejahatan dalam bahasa “ini adalah cobaan dari Tuhan” atau pun kutukan dari Tuhan. Karena pemimpin dan pembantunya merupakan hasil dari demokrasi, maka kesalahan yang mereka buat mesti dipertanggungjawabkan dalam sistem demokrasi dan bukan diringankan dalam bahasa teologis, apalagi diselesaikan dengan amanah ayat suci.

Jika demokrasi berusaha mencegah neraka dan setan berkuasa, kita seharusnya perlu berhati-hati setiap saat. Jika kita sudah terlanjur menganggap pemimpin pilihan kita benar-benar memperhatikan nasib kita, kita juga tetap terus berwaspada, karena yang terjadi adalah belum ada neraka sampai saat ini. Belum tahu esok. Sebab itu, taat buta tak elok untuk demokrasi.

Penulis adalah alumni STFK Ledalero, Mahasiswa Pascasarjana di Universitas Pelita Harapan