Breaking News
  • BI: penurunan suku bunga mendorong intermediasi perbankan
  • BI: penurunan suku bunga sudah perhitungkan FFR
  • Perusahaan China bidik sejumlah proyek infrastruktur di Indonesia
  • Petambak Lombok berpenghasilan Rp20 juta per bulan
  • Tiga BUMN kembangkan pelabuhan dukung Tol Laut

MEGAPOLITAN Dewan Pakar Tim Anies-Sandi Minta Luhut Tak Paksakan Reklamasi 17 Jul 2017 10:55

Article image
Anggota Dewan Pakar Tim Sinkronisai Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Anggawira . (Foto: Suara.com)
Anggawira meminta Pemprov DKI mengambil langkah bijak, dan mengutamakan hak-hak warga Jakarta serta memikirkan dampak proyek reklamasi bagi kesejahteraan masyarakat pesisir.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Anggota Dewan Pakar Tim Sinkronisai Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Anggawira meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan agar tidak memaksakan keberlanjutan proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Karena itu, bakal calon Walikota Bekasi ini menyatakan menolak keras pernyataan Luhut yang meminta Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies-Sandiaga agar meneruskan proyek reklamasi tersebut. Anggawira menilai sikap Luhut berpotensi menimbulkan kegaduhan.

“Pernyataan beliau (Luhut) ini bisa menimbulkan kegaduhan lagi. Biarkan Anies- Sandi bekerja untuk kepentingan masyarakat Jakarta bukan hanya menuruti kepentingan segelintir pengusaha,” ujar Anggawira seperti dikutip Suara.com, saat ditermui di Jakarta, Sabtu, (15/7/2017).

Doktor jebolan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini menyatakan keberatan dengan pernyataan Luhut terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di pulau hasil reklamasi tersebut. Luhut sebelumnya mengatakan, IMB merupakan masalah teknis biasa yang lumrah terjadi pada saat pembangunan proyek.

“IMB itu soal prinsip bukan perkara masalah teknis semata. Izin IMB pulau reklamasi C dan D belum ada lantaran pembahasan dua Raperda reklamasi dihentikan. Pihak pengembang baru mengantongi izin pelaksanaan reklamasi. Dan apakah sudah ditetapkan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang),” papar fungsionaris partai Gerindra tersebut.

Karena itu, Anggawira meminta Pemprov DKI mengambil langkah bijak, dan mengutamakan hak-hak warga Jakarta serta memikirkan dampak proyek reklamasi bagi kesejahteraan masyarakat pesisir.

“Jangan biarkan terjadi pelanggaran hukum dengan mengatasnamakan kekuasaan. Seyogianya, reklamasi mengutamakan kepentingan publik, penciptaan lapangan kerja, revitalisasi kawasan pesisir dan masyarakat pesisir merasa terwakilkan,” pungkas pengusaha muda yang tergabung dalam HIPMI itu.

 

--- Very Herdiman

Komentar