Breaking News

BERITA Diduga Terjadi Praktik Pungli di Kelurahan Bokasape-Wolowaru 09 Sep 2020 22:18

Article image
Ilustrasi praktek pungutan liar (pungli). (Foto: detikcom)
Beberapa masyarakat di Kelurahan Bokasape membenarkan adanya pungutan biaya sebesar Rp 10.000 per orang saat mengurus SKU tersebut.

ENDE, IndonesiaSatu.co-- Pihak Kelurahan Bokasape, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, diduga melakukan praktik pungutan liar (pungli) saat melayani Surat Keterangan Usaha (SKU) di Kantor kelurahan Bokasape, sejak Rabu hingga Jumat (2-4/9/2020).

Dugaan praktik pungli tersebut dilakukan kepada ratusan masyarakat di Kelurahan Bokasape saat mengurus SKU di kantor Kelurahan guna mendapat Bantuan Presiden (Banpres) Produktif atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebesar Rp 2,4 juta.

Saat dikonfirmasi media ini, Rabu (9/9/2020), beberapa masyarakat di Kelurahan Bokasape membenarkan adanya pungutan biaya sebesar Rp 10.000 per orang saat mengurus SKU tersebut.

"Benar pak. Pokoknya semua yang urus SKU di kantor Kelurahan, masing-masing bayar Rp 10.000, termasuk saya juga bayar Pak," ungkap seorang warga berinisial R dari RT 08 RW 04.

Pengakuan serupa juga diutarakan oleh seorang ibu berinisial J dari RT 06, yang mengaku sebelumnya tidak tahu jika ada pungutan biaya saat mengurus SKU.

"Banyak sekali Pak yang urus SKU. Setiap orang dipungut biaya Rp 10.000 (alasan biaya administrasi). Karena ingin mendapat bantuan usaha, maka setiap kami dipungut biaya," ujar ibu rumah tangga itu.

Sementara beberapa warga di RT 04 dan RT 05 mengatakan bahwa informasi kepada masyarakat agar mengurus SKU langsung di kantor Kelurahan disampaikan oleh pegawai Kelurahan tanpa pemberitahuan melalui Ketua RT, sebagaimana biasanya.

"Setelah dapat informasi dari pegawai Kelurahan, masyarakat langsung berbondong-bondong ke kantor Lurah. Tidak ada sosialisasi maupun pendataan sebelumnya, dan kami juga tidak tahu untuk apa biaya Rp 10.000 itu. Kami sampaikan apa adanya sesuai apa yang terjadi Pak," kata beberapa ibu yang tidak ingin nama mereka disebut.

Akan Ditindaklanjuti

Sementara Anggota Komisi I DPRD Ende, Virgilius Kami, kepada media ini mengaku terkejut dengan adanya dugaan pungli untuk urusan pelayanan kepada masyarakat yang sungguh membutuhkan bantuan berupa modal usaha dari pemerintah melalui BLT UMKM itu.

"Harus dipertanggung jawabkan secara jelas untuk apa tujuan pungutan biaya dari masyarakat itu. Apakah diatur sesuai regulasi atau peraturan di kelurahan atau justru terjadi secara spontan tanpa ada dasar regulasi. Ini perlu dipertanggung jawabkan agar tidak membebankan masyarakat yang sudah susah," sorot Virgil.

Politisi Partai Demokrat itu juga meminta agar Dinas Koperasi dan UMKM perlu mengeluarkan Surat Pemberitahuan atau Instruksi ke tingkat bawah agar hal itu dapat terkoordinasi secara baik kepada masyarakat.

"Tentu harus ada mekanisme dari Dinas terkait sehingga tidak membingungkan masyarakat; misalnya dilakukan sosialisasi, pendataan yang valid maupun tahap verifikasi. Tentu hal ini akan kami koordinasikan dan tindaklanjuti jika terbukti ada tindakan pungli," komit Virgil.

--- Guche Montero

Komentar