Breaking News

LINGKUNGAN HIDUP Diskusi Online PP PMKRI: UU Minerba Tidak untuk Kepentingan Rakyat 09 Jun 2020 22:17

Article image
Diskusi Online yang diselenggarakan okeh PP PMKRI terkait UU Minerba. (Foto: Dok.PMKRI)
"Pengesahan UU Minerba menunjukkan kepada kita semua bahwa kepentingan rakyat tak ada dalam kamus DPR," ujar Siti.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) menggelar diskusi online dengan mengusung tema “UU Minerba dan Masa Depan Lingkungan Hidup" Senin (6/6/20).

Diskusi yang diwadahi oleh Lembaga Kajian Energi dan SDA PP PMKRI tersebut sebagai bentuk respon atas pengesahan RUU Minerba menjadi Undang-Undang pada 12 Mei 2020 lalu.

Narasumber dalam diskusi tersebut yakni Ketua Bidang Manajemen Pengetahuan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Siti Rakhma Mary dan Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Merah Johansyah.

Dalam presentasinya, Siti Rakhma Mary menegaskan bahwa secara teknis, proses pengesahan RUU Minerba menjadi UU ini sangat cepat hanya kurang lebih dua bulan, terhitung sejak tanggal 17 Februari hingga 6 Mei 2020.

Selain menyoroti teknis pembahasan, Siti juga mengkritisi pembahasan RUU Minerba di tengah pandemi Covid-19, di tengah situasi di mana masyarakat masih harus menderita di tengah serangan pandemi.

"Rapat-rapat tertutup DPR RI di tengah pandemi menunjukkan bahwa Lembaga DPR tak peduli dengan nasib rakyat yang tengah terpuruk akibat dampak Covid-19,” sorot Siti seperti dalam keterangan tertulis PP PMKRI kepada media ini.

Siti menilai, proses pembahasan UU Minerba juga tidak melibatkan masyarakat. Di berbagai rapat pembahasan RUU Minerba, masyarakat tidak pernah tampak. Menurutnya, absennya keterlibatan masyarakat dalam proses pembahasan menandakan kepentingan rakyat tidak ada dalam kamus DPR.

“Tak ada masyarakat yang diajak bicara atau dilibatkan dalam proses pembahasan. Pengesahan UU Minerba menunjukkan kepada kita semua bahwa kepentingan rakyat tak ada dalam kamus DPR," ujarnya.

Pro Kepentingan Pengusaha Tambang

Sementara itu, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Merah Johansyah, mengatakan bahwa kehadiran UU Minerba hanya diperuntukkan sebagai jaminan terhadap pengusaha tambang. Padahal, sebenarnya UU Minerba merupakan sebuah jaminan untuk keselamatan rakyat dan lingkungan.

"Jaminan yang dibutuhkan oleh rakyat, itu sebenarnya adalah jaminan keselamatan rakyat dan lingkungan hidup. Dalam UU Minerba, justru sebaliknya. Jaminan terhadap pengusaha dan para investor tambang sehingga secara implisit menjadi jelas kepentingan di balik UU Minerba ini," ungkap Johansyah.

Johansyah juga menyoroti bahwa pengusaha tambang tengah memanfaatkan situasi pandemi Covid-19 ini untuk membahas UU Minerba dan melakukan operasi pertambangan.

“Kami mengamati betul, bagaimana situasi pandemi ini justru dimanfaatkan untuk membahas UU Minerba, bahkan operasi-operasi pertambangan juga memanfaatkan situasi pandemi Covid-19 ini," sentil Johansyah.

Ia pun membeberkan beberapa kepentingan pengusaha tambang yang menunggangi situasi  pandemi, yaitu mendorong pembatalan sejumlah aturan mengenai pertambangan hingga pada pengoperasian tambang.

"Banyak catatan kita yang menemukan bahwa sepanjang Februari-Maret, atas nama wabah, perusahan tambang menunggangi kesempatan mendorong agar membatalkan sejumlah aturan yang dianggap memberatkan mereka," katanya.

Aturan-aturan yang didorong untuk pembatalan, lanjut dia, yakni aturan penggunaan tongkang dalam mengekspor batu bara, dorong relaksasi ekspor nikel kadar rendah, relaksasi royalty, serta penyelundupan pasal-pasal melalui pembahasan Omnibus Law cipta kerja dan UU Minerba.

"Selanjutnya, sepanjang Maret-April, asosiasi penambangan nikel juga atas nama wabah, mendesak relaksasi ekspor nikel kadar rendah. Padahal sudah dilarang oleh pemerintah. Bahkan yang terbaru adalah rencana mendorong relaksasi royalty. Itu juga sedang didorong oleh mereka. Kemarin sudah ditolak oleh pemerintah," terangnya.

"Sisanya yang fenomenal dan kolosal adalah sejumlah peneyelundupan pasal-pasal, fasilitas-fasilitas, jaminan-jaminan tadi bahasannya lewat pembahasan omnibus law cipta kerja dan UU Minerba," tutupnya.

--- Guche Montero

Komentar