Breaking News

BERITA DPRD NTT Rekomendasikan Dua Ranperda Inisiatif ke Pemprov NTT 08 Aug 2020 15:28

Article image
DPRD Provinsi NTT saat membahas Ranperda Inisiatif ke Pemprov NTT. (Foto: SP & Protokol Pemprov NTT)
"Kami menerima kedua Ranperda untuk proses lebih lanjut sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku," ungkap Wagub Nae Soi.

KUPANG, IndonesiaSatu.co-- Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT menerima dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif dari Lembaga DPRD NTT; yakni Ranperda Tentang Rencana Pembangunan Industri ProvinsiĀ  NTT Tahun 2020-2040 dan Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.

"Kami menerima kedua Ranperda untuk proses lebih lanjut sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku. Hal-hal yang belum sempat disampaikan dalam kesempatan ini akan didiskusikan lebih lanjut dalam rapat Komisi maupun Bapemperda," kata Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi (JNS) saat menyampaikan Pendapat Gubernur NTT terhadap dua Rancangan Perda Inisiatif Dewan pada Sidang Paripurna XIV Masa Sidang III DPRD NTT di ruang utama DPRD NTT, Senin (3/8/20) seperti dilansir dari rilis Humas dan protokol Pemprov NTT.

Menurut Wagub Nae Soi, Ranperda Rencana Pembangunan Industri sangat penting, karena perencanaan merupakan prosesĀ  penting untuk pencapaian tujuan.

Sementara terkait aspek muatan materi dalam Ranperda, Pemprov NTT sepakat, karena memuat materi industri unggulan provinsi, jangka waktu, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan serta pembiayaan beserta lampiran yang cukup komplit.

"Rencana pembangunan industri menjadi pedoman untuk dijabarkan ke dalam penyusunan rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota dan Rencana Strategis Perangkat Daerah bidang industri pada masing-masing kabupaten/Kota," terang Wagub.

Sementara itu, terkait Ranperda tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, Wagub Nae Soi mengatakan bahwa pemerintah juga sepakat terkait muatan materi.

Pasalnya, retribusi izin usaha perikanan merupakan salah satu dari Retribusi Perizinan tertentu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Adapun Sidang Paripurna ke-14 tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Nasdem, Petrus Christian Mboeik.

Hadir pada sidang tersebut yakni Ketua DPRD NTT, Emy Nomleni, Wakil Ketua dari Fraksi Golkar, Inche Sayuna, dan 34 anggota DPRD NTT.

Sementata dari lembaga eksekutif hadir Sekda NTT, Benediktus Polo Maing dan pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemprov NTT.

--- Guche Montero

Komentar