Breaking News

REGIONAL Ende Kembali ke Zona Merah, Fraksi Demokrat Nilai Pemerintah Tidak Konsisten dan Setengah Hati 15 Aug 2020 11:23

Article image
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Ende, Mahmud Bento Djegha. (Foto: Ist)
"Ini patut disayangkan dan wujud kegagalan pemerintah dalam mengatasi pandemi ini," sorot Bento.

ENDE, IndonesiaSatu.co-- Fraksi Demokrat DPRD Ende menilai pemerintah daerah Kabupaten Ende tidak konsisten dan setengah hati dalam menyikapi penyebaran pandemi Virus Corona (Covid-19), terutama dalam mengamankan situasi pasca-kebijakan penerapan menuju tatanan baru (New Normal).

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Ende, Mahmud Bento Djegha, kepada media ini, Jumat (14/8/20) mengatakan bahwa pemerintah tidak konsisten dalam menerapkan dan memperketat protokol kesehatan selama masa New Normal, termasuk lemahnya pengawasan dan fungsi kontrol terhadap segala bentuk kegiatan yang mengundang kerumunan massa dan keramaian.

"Pemerintah dan Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 terkesan lengah dan tidak konsisten, sehingga dampaknya kembali ke zona merah. Banyak titik keramaian dan kerumunan tanpa kontrol protokol kesehatan secara ketat. Ini patut disayangkan dan wujud kegagalan pemerintah dalam mengatasi pandemi ini," sorot Bento.

Bento mengaku, sorotan itu telah disampaikan Fraksi Demokrat pada saat Rapat Pembahasan Anggaran bersama Badan Anggaran DPRD dan tim Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) beberapa waktu lalu.

"Fraksi Demokrat telah menyoroti dan menggarisbawahi agar kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa dan kerumunan dibatalkan. Bahkan event Pelangi Nusantara 2020 TNI AU, acara Fertival Kelimutu dan 'Taga Kamba', diminta untuk dipending maupun dibatalkan. Namun demikian, kegiatan itu tetap diselenggarakan sehingga salah satu dampaknya yakni muncul kasus baru. Ini yang patut disesalkan," sentil Bento.

Bento beralasan, tambahan satu kasus positif Covid-19 di Kabupaten Ende akan terus berbuntut panjang jika pemerintah masih bekerja setengah hati dan lalai terhadap pengawasan penerapan protokol kesehatan.

"Ini soal komitmen, konsistensi dan tanggung jawab, termasuk kewenangan untuk mengontrol setiap kebijakan dan instruksi. Jika situasi terus berlanjut, maka pemerintah harus membatalkan semua kegiatan yang bersifat menghimpun banyak orang untuk meminimalisir tambahan kasus baru," ujar Bento.

Anggota Komisi III DPRD ini berkomitmen bahwa hal tersebut selanjutnya akan dibahas di komisi III guna merumuskan rekomendasi untuk pemerintah.

"Prinsipnya, pemerintah harus konsisten dan tidak terkesan setengah hati menyikapi hal ini. Secara lembaga, kami akan membahas dan merekomendasi hal ini untuk ditindaklanjuti," komit Bento.

Diketahui, Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali merilis penambahan kasus baru positif Covid-19 di NTT, termasuk satu kasus baru dari Kabupaten Ende.

Hingga saat ini, terdapat 18 kasus di NTT yang tersebar di lima Kabupaten yakni; Manggarai Barat ada 9 kasus, 3 kasus dari Manggarai, Nagekeo 3 kasus, Sumba Barat 2 kasus, dan Ende 1 kasus.

Data per Agustus 2020, telah teridentifikasi 163 kasus positif di NTT. Sebanyak 144 dinyatakan sembuh dan satu orang meninggal dunia.

--- Guche Montero

Komentar