"Protap yang dipakai di perbatasan Lio Timur terkesan mengada-ada. Kan aneh, para sopir diminta untuk melakukan rapid test, sementara alat rapid test tidak ada," sorot Bento.

ENDE, IndonesiaSatu.co-- Fraksi Demokrat DPRD Ende, menyoroti penerapan penjagaan di wilayah perbatasan, tepatnya di Kecamatan Lio Timur, Kabupaten Ende yang berbatasan dengan Kabupaten Sikka, dalam upaya pencegahan penyebaran Virus Corona (Covid-19).

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Ende, Mahmud Bento Djegha, kepada media ini, Kamis (21/5/20) mengaku dirinya mendapat keluhan oleh beberapa pengemudi termasuk pengemudi kendaraan operasional kebutuhan logistik yang terpaksa harus melewati pemeriksaan secara ketat di pos perbatasan tersebut, bahkan para petugas yang berjaga menanyakan hasil rapid test yang harus dikantongi sehingga banyak kendaraan yang terpaksa tidak dapat melanjutkan perjalanan.

"Ini soal penjabaran dari setiap instruksi dan kebijakan secara benar. Jangan sampai ada mis-koordinasi dan mis-persepsi sehingga masing-masing pos penjagaan memberlakukan aturannya. Jika tidak di-clearkan, maka bukan tidak mungkin ada gejolak horizontal yang terjadi di lapangan. Protap yang dipakai di perbatasan Lio Timur terkesan mengada-ada. Kan aneh, para sopir diminta untuk melakukan rapid test, sementara alat rapid test tidak ada," sorot Bento.

Bento mengatakan bahwa usai menerima keluhan beberapa pengemudi, dirinya langsung menemui Bupati Ende, H. Djafar Achmad agar mendapat tanggapan langsung dari Bupati sebagai pemimpin wilayah.

"Bupati justru mengatakan bahwa setiap pos penjagaan tetap mengikuti protap yang ada, termasuk memeriksa suhu tubuh, surat jalan, maupun keterangan kesehatan serta hal-hal yang berkaitan dengan protokol kesehatan (menggunakan masker, penyemprotan disinfektan)," ujar Bento melanjutkan penegasan Bupati.

Bento meminta agar Tim Gugus Kecamatan, Camat Lio Timur hingga pihak kemananan (TNI-Polri) yang bertugas di pos perbatasan Lio Timur, dapat menerapkan penjagaan dan pengawasan sesuai protap yang berlaku sehingga tidak terkesan mengada-ada.

"Kami menyerap keluhan langsung dari para sopir terkait sikap Pak Camat dan Kapolsek Lio Timur yang terkesan masa bodoh ketika para sopir menanyakan alasan mengapa mereka tidak boleh lewat, sedangkan mereka mengantongi surat rekomendasi dari perhubungan dan surat keterangan kesehatan dari dokter," ujar Bento.

Pada prinsipnya, lanjut Politisi Demokrat ini, kita semua berkomitmen dan bertanggung jawab untuk mencegah, mengatasi dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini. Namun perlu dihindari agar tidak terjadi gesekan horizontal akibat kesalahpahaman dalam menjabarkan instruksi dan kebijakan yang ada.

Meski beberapa hari belakangan jumlah pasien sesuai hasil swab terkonfirmasi positif Covid-19 di NTT terus meningkat, namun Bento berkeyakinan bahwa jika mematuhi protokol kesehatan, instruksi pemerintah dan dukungan pengawasan setiap Gugus Tugas, maka situasi pandemi ini dapat ditangani dan teratasi dengan baik, dengan tidak menciptakan kepanikan yang berlebihan.

"Kami berharap agar keluhan yang ada dapat menjadi bahan evaluasi untuk diperhatikan. Bahwa kita tidak sedang dalam situasi lockdown, meski beberapa titik sentral tetap menjadi prioritas perhatian. Diharapkan agar kita saling mencegah, termasuk mencegah potensi gejolak sosial karena kesalahpahaman dan mis-koordinasi. Pengawasan ketat tidak berarti pembatasan total apalagi untuk urusan emergensi dan logistik disertai rekomendasi resmi," tandas Bento.

--- Guche Montero