Dalam diskusi ini secara khusus PDIP meminta masukan dari Ketua MUI Ma’ruf Amin. Ada pula narasumber lain, yaitu Direktur Deradikalisasi BNPT Brigjen Hamli, dan Direktur Intelijen Densus 88 Antiteror Polri Kombes Ibnu Suhendra.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengadakan diskusi mengenai paham radikalisme dan intoleransi. Salah satu pokok yang dibahas adalah revisi undang-undang terorisme yang sedang digodok di DPR.

Dalam diskusi ini secara khusus PDIP meminta masukan dari Ketua MUI Ma’ruf Amin. Ada pula narasumber lain, yaitu Direktur Deradikalisasi BNPT Brigjen Hamli, dan Direktur Intelijen Densus 88 Antiteror Polri Kombes Ibnu Suhendra. 

"Diskusi ini memang sengaja dilaksanakan oleh PDIP agar mendapatkan saran, masukan, dan pandangan dari berbagai masyarakat, dari stake holder karena sampai saat ini di DPR masih terus dibahas rancangan UU terorisme dan memang sampai sekarang prosesnya tahap finalisasi dan kita memerlukan masukan, saran dari berbagai pihak, tokoh-tokoh sebagainya," ujar Wasekjen PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jl Diponegoro No 58, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (27/4/2018).

Basarah berharap diskusi tersebut dapat memberi saran dan masukan kepada PDIP.

"Yang menjadi bahan pertimbangan PDIP untuk memberikan instruksi kepada fraksi PDIP wabilkhusus pansus revisi UU terorisme yang sampai sekarang tengah berjalan," katanya.

Menurut Basarah, sebetulnya lembaga negara saat ini sudah cukup hadir mengembalikan pancasila sebagai ideologi bangsa. Namun hal tersebut belum membuat radikalisme berhenti. Ia menilai semua pihak harus saling bahu-membahu menghadapi segala macam ancaman termasuk ancaman radikalisme.

"Harapan kami FGD ini betul-betul menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang dapat kami gunakan sebagai saran kebijakan untuk terus mendharmabaktikan PDIP kepada bangsa dan negaranya melalui alat partai yang kami miliki termasuk fraksi PDIP dan sekarang tengah bersama fraksi-fraksi lain membahas revisi UU terorisme," tuturnya.

--- Redem Kono