"Dalam mengatasi banjir, bukan hanya pada tataran perencanaan dan eksekusi saja yang penting. Kolaborasi antar daerah Jabodetabek juga dibutuhkan. Persoalannya, secara keseluruhan hal tersebut tidak berjalan," kata Robert.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Musibah banjir yang melanda DKI Jakarta bukan hanya menandakan lemahnya program mitigasi dari Pemprov DKI, tetapi ketidakmampuan parlemen selaku pengawas untuk memastikan ada dan terlaksananya program pengendalian banjir, baik dari tahap perencanaan hingga eksekusi.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng meyakini, DPRD DKI tidak mengambil peranan untuk memastikan berjalannya penanganan banjir di Jakarta yang setidaknya diangkat dalam forum-forum pembahasan anggaran di DKI.

"DPRD punya hak angket, menyatakan pendapat atau bertanya kepada Gubernur. Bagaimana kebijakan Gubernur agar banjir tidak terjadi lagi ke depan," kata Robert dalam diskusi Forum Dialektika bertajuk "Nasib Gubernur di Banjir Jakarta" di Restoran Madame Delima, Menteng, Jakarta pusat, Rabu (8/1/20) seperti dilansir Beritasatu.com.

Selain Robert, pihak penyelenggara diskusi turut menghadirkan Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta), Azas Tigor Nainggolan dan anggota Komisi A DPRD DKI, Dwi Rio Sambodo.

Sedangkan nara sumber lain yang turut diundang seperti perwakilan dari Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), Fraksi Gerindra DKI dan Ketua Fraksi Demokrat DKI, Deasi Christhyana Sari tidak memenuhi undangan.

Dalam mengatasi banjir, jelas Robert, bukan hanya pada tataran perencanaan dan eksekusi saja yang penting. Kolaborasi antar daerah Jabodetabek juga dibutuhkan. Persoalannya, secara keseluruhan hal tersebut tidak berjalan.

"Sejauh ini, isu-isu di DKI hanya berkutat pada masalah yang remeh. Tidak berfokus pada masalah besar yang ujungnya adalah capaian pembangunan dan solusi atas masalah banjir yang kerap menjadi bencana tahunan di Jakarta," nilainya.

Menurutnya, bisa saja penanganan banjir Jakarta maupun wilayah penyangga lainnya diambil alih pemerintah pusat, hanya saja hal tersebut harus dilatari dari pernyataan ketidakmampuan dari kepala daerah yang memimpin wilayah tersebut.

Sementara Azas Tigor Nainggolan justru berharap adanya badan khusus di bawah Presiden yang fungsinya untuk mengatasi banjir. Sebab dia melihat kepala daerah tidak mampu mengatasi masalah banjir.

Bahkan Tigor meyakini, Gubernur Anies Baswedan tidak menjadikan permasalahan banjir sebagai prioritas penyelesaian.

"Yang dipersoalkan adalah untuk memitigasi dampak buruk banjir Jakarta," kata Tigor.

Wacana Pansus

Dwi Rio Sambodo mengakui adanya wacana mempansuskan Gubernur Anies oleh fraksi-fraksi di DPRD DKI, terlebih anggota dewan juga menjadi sasaran kritik dari masyarakat berkaitan kinerja daerah dalam menekan persoalan banjir Ibukota.

"Penggalangan pansus banjir merupakan wujud penyerapan aspirasi masyarakat yang meminta penjelasan terhadap situasi yang telah maupun akan terjadi. Sebab, potensi banjir masih menghantui mengingat sekarang ini belum masuk puncak hujan," ungkapnya.

Dirinya turut mengamini tidak adanya prioritas penanganan banjir selama kepemimpinan Anies di DKI. Hal itu dapat dilihat dari belum adanya implementasi dari Pergub 31 tahun 2019 tentang naturalisasi.

"Pergubnya sudah terbit selama 9 bulan. Namun pembangunan penanggulangan banjir dengan pendekatan naturalisasi belum terlihat," ungkap Rio.

Sedangkan Peneliti Formappi, Lucius Karus, yang turut hadir dalam diskusi tersebut meragukan efektifitas wacana pembentukan pansus banjir. Dia malah khawatir seiring menyusutnya air banjir wacana pembentukan pansus turut reda.

"Singkatnya, hanya muncul saat peristiwa banjir saja. Lebih baik DPRD DKI menyiapkan rencana pengendalian banjir di Ibu Kota sebagai bahan pembanding konsep naturalisasi dari Gubernur yang hingga kini tidak terlaksana. DPRD punya segala-galanya untuk memastikan program Gubernur berjalan," tandasnya.

--- Guche Montero