Breaking News

NASIONAL Jalin Kerjasama dengan KPPA, JarNas Komit Minimalisir TPPO di Indonesia 23 Nov 2019 09:16

Article image
Pertemuan Lintas Elemen JarNas Anti TPPO Indonesia dengan Kementerian PPPA RI di Jakarta. (Foto: Dok. JarNas)
Sara mengatakan, JarNas Anti TPPO sangat mengharapkan perhatian yang serius dari KPPPA dalam menyelesaikan permasalahan perdagangan orang di Indonesia.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Jaringan Nasional (JarNas) Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terus menggalang kerjasama lintas elemen guna meminimalisir persoalan akut Perdagangan Orang di Indonesia.

Sesuai rilis yang diterima media ini, Kamis (21/11/19), JarNas Anti TPPO menjalin kerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI.

Ada pun KPPPA memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam mengurus dan memastikan adanya perlindungan bagi perempuan dan anak di Indonesia.

KPPPA juga mendapatkan mandat sebagai Ketua Harian sub-gugus tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), di mana anggota sub-gugus tugas TPPO terdiri dari lintas kementerian dan lembaga terkait.

"Masalah perdagangan orang merupakan masalah yang sangat serius dan memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Maka, dalam rangka mendukung kementerian KPPPA, JarNas Anti TPPO melakukan pertemuan dengan Menteri KPPPA, Gusti Ayu Bintang Darmawanti untuk memberikan dukungan, berdiskusi dan melakukan koordinasi terkait dengan berbagai persoalan yang dihadapi oleh perempuan dan anak Indonesia saat ini, khususnya pada masalah perdagangan orang yang semakin hari semakin marak," ungkap Ketua JarNas Anti TPPO, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.

Perempuan yang akrab disapa Sara ini mengatakan, JarNas Anti TPPO sangat mengharapkan perhatian yang serius dari KPPPA dalam menyelesaikan permasalahan perdagangan orang di Indonesia.

"Perjuangan melawan perdagangan orang seringkali masih mengalami hambatan dalam proses penegakan hukum, mulai dari penggunaan Undang-Undang yang tidak tepat hingga pada pemahaman aparat penegak hukum yang masih minim," kata Sara.

Senada, Sekretaris JarNas Anti TPPO, Andy Ardian dari ECPAT Indonesia mengatakan bahwa kelemahan lain dalam penanganan TPPO adalah proses re-integrasi yang tidak terlaksana dengan baik. Menurutnya, hal itu menimbulkan korban TPPO berpeluang untuk menjadi korban TPPO lagi.

JarNas berharap, dalam rangka memberikan perlindungan yang baik dan pemenuhan hak-hak kepada korban TPPO maka sangat diperlukan anggaran yang lebih besar lintas sektor.

Meski demikian, sebagai Kementerian yang membawahi pusat pengaduan di hampir semua wilayah Indonesia, anggaran KPPPA mengalami penurunan. Hal ini justru mempengaruhi tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja dalam penanganan masyarakat, khususnya bagi korban TPPO dan keluarganya.

Pertemuan lintas elemen ini juga dihadiri dan didukung oleh Anggota Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka dan I Gusti Agung Putri Astrid, serta Staf Khusus Menteri PPPA.

Ada pun elemen JarNas Anti TPPO mencakup; Yayasan Parinama Astha (ParTha), ECPAT Indonesia, PADMA Indonesia, Yayasan Kasih Yang Utama, LBH Apik Jakarta, Yayasan Bandungwangi, YKAI, Yayasan Anak Perempuan, CWTC, Yayasan Bahtera Bandung, Yayasan Rusaida Sukabumi, Yayasan Embun Pelangi Batam, PKPA Medan, LADA Lampung, Asa Puan Sambas, Asosiasi Peksos Singkawang, Lembaga Kita Wonosobo, Setara Semarang, Kakak Solo, SCC Surabaya, YKYU Manado, LBH Apik Bali, Gerasa Bali, Lentera Anak Bali, Project Karma Bali, Yayasan Santai Lombok, WADAH NTT, Yayasan Donders dan anggota-anggota individu lainnya.

--- Guche Montero

Komentar