Breaking News

REGIONAL Jelang Pilkades Serentak, Calon Petahana Wajib Kantongi Rekomendasi Inspektorat 30 Oct 2019 09:33

Article image
Kepala Inspektorat Kabupaten Ende, Husen Tau. (Foto: Ist/ Ekora NTT)
Bagi calon petahana atau kepala desa yang ingin maju lagi dalam Pilkades saat ini, diwajibkan mengantongi surat rekomendasi dari Inspektorat.

ENDE, IndonesiaSatu.co-- Sebanyak 87 desa di Kabupaten Ende akan menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada 28 November 2019 mendatang.

Diketahui, pilkades serentak dilakukan selain karena masa jabatan kepala desa sudah berakhir, juga karena alasan untuk mengisi jabatan kepala desa yang selama ini diisi oleh penjabat sementara (Pjs) dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Bagi calon petahana atau kepala desa yang ingin maju lagi dalam Pilkades saat ini, diwajibkan mengantongi surat rekomendasi dari Inspektorat.

Surat rekomendasi tersebut berhubungan dengan laporan hasil pemeriksaan penyelenggaraan pembangunan dan administrasi termasuk Surat Pertanggunganjawaban (SPj) penggunaan keuangan yang harus diaudit oleh Inspektorat Kabupaten Ende.

Terkait surat rekomendasi, Kepala Inspektorat Kabupaten Ende, Husen Tau menjelaskan bahwa rekomendasi akan diberikan bagi kepala desa yang telah diperiksa.

Diterangkannya, salah satu syarat yakni Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sudah ditindaklanjuti dan tidak terdapat masalah. Jika masih ada tunggakan, maka akan dibuat catatan.

“Jika sudah diperiksa, kita bisa tahu rekam jejak. Kalau tanpa pemeriksaan, kita tidak dapat memberikan rekomendasi. Nanti kita lihat, jika dalam pemeriksaan ada temuan, yang bersangkutan sudah tindak lanjut, kita kasih rekomendasi, kalau belum kita tidak akan berikan rekomendasi,” tutur Husen seperti dilansir Ekora NTT.

Menurut Husen, saat ini pihak Inspektorat mengalami kendala dengan waktu yang sangat mepet untuk melakukan pemeriksaan terhadap para calon petahana.

“Kita akan identifikasi berapa calon petahana yang akan ikut dari jumlah itu,” tegas Husen.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Ende, Albert Yani mengatakan penyelenggaraan Pilkades serentak bertujuan untuk menyamakan masa tugas kepala desa.

“Semua telah dikoordinasikan dengan para camat dan sekarang tahapannya sebagian desa sudah pada pembentukan panitia pemilihan,” kata Yani.

“Jumlahnya sekarang ada 87 desa, sedangkan yang lain pada tahap berikutnya. Ada 159 Penjabat Kepala Desa yang berasal dari PNS. Mereka diberi wewenang untuk menjalankan administrasi di desa sampai dengan terpilihnya kepala desa definitif termasuk bertanggungjawab untuk mempersiapkan proses pemilihan kepala desa definitif,” tandas Yani.

--- Guche Montero

Komentar