Breaking News

HUKUM Kasus PT. Dirgantara Indonesia, KPK: Kerugian Negara Capai Rp 330 Miliar 13 Jun 2020 13:59

Article image
Ketua KPK, Firli Bahuri saat konferensi pers terkait kasus PT. Dirgantara Indonesia. (Foto: Kompas.com)
Firli menegaskan, KPK akan mengembangkan kasus ini termasuk menerapkan pasal pencucian uang.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menduga kerugian engara dalam kasus penjualan dan pemasaran di PT. Dirgantara Indonesia (PT. DI) mencapai Rp 330 miliar.

Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan bahwa angka tersebut merupakan jumlah uang yang dibayarkan PT. DI kepada enam perusahaan mitra/agen yang melakukan pekerjaan fiktif.

"Jumlah pembayaran tersebut dilakukan oleh PT. Dirgantara kepada enam perusahaan yang nilainya kurang lebih kalau dijumlahkan mencapai Rp.330 miliar lebih, terdiri dari pembayaran uang Rupiah Rp.205 miliar, dan uang berupa valas 8,6 juta Dolar AS," kata Firli dalam konferensi pers, Jumat (12/6/20) seperti dilansir Kompas.com.

KPK menyebut, enam mitra/agen tersebut yakni unit Aircraft Integration PT. DI, PT. Angkasa Mitra Karya, PT. Bumiloka Tegar Perkasa, PT. Abadi Sentosa Perkasa, PT. Niaga Putra Bangsa, dan PT. Selaras Bangun Usaha.

Firli mengatakan bahwa kerja sama dengan mitra/agen itu dilakukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan terkait operasional perusahaan.

"Proses mendapatkan dana itu dilakukan dengan pengerjaan yang mana saya sampaikan, pemasaran dan penjualan secara fiktif," kata Firli.

Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan dua tersangka yakni mantan Direktur Utama PT. DI, Budi Santoso dan mantan Asisten Direktur Utama Bidang Bisnis Pemerintah PT. DI, Irzal Rinaldi Zailani.

Firli menegaskan, KPK akan mengembangkan kasus ini termasuk menerapkan pasal pencucian uang.

"Ada beberapa pihak yang ikut di dalam proses tersebut dan tentu ini akan kita kembangkan. Kita akan kembangkan mulai dari apa yang sudah kita peroleh hari ini," ujar Firli.

Dalam kasus ini, Budi dan Irzal dijerat Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) KUH Pidana.

Keduanya pun telah ditahan KPK selama 20 hari ke depan terhitung mulai Jumat (12/6) ini.

--- Guche Montero

Komentar