Breaking News

OPINI Kocar-Kacir Agama dan Negara (Kritik atas Bantuan Mobil kepada Tokoh Agama) 19 Aug 2020 16:20

Article image
Kebijakan pembagian 12 unit mobil kepada agama (tokoh agama) merupakan satu kebijakan 'agresif' pemerintah untuk tetap mendapat kursi kekuasaan.

Oleh Yosman Seran

 

SEJAKakhir tahun 2019, pemerintah Kabupaten Malaka mengambil satu kebijakan dengan menganggarkan 12 unit mobil kepada pihak agama (katolik, Islam, protestan).

Kebijakan itu mendapat kritikan dan penolakan dari segelintir masyarakat kecil, tokoh masyarakat, dan tokoh agama. 

Kritikan dan penolakan akhirnya menjadi busuk di mata penguasa. Belasan unit mobil tersebut berhasil disalurkan pemerintah daerah di musim Pilkada. 

Saya teringat kembali pepatah tua yang tertuang dalam syair sebuah lagu, yang juga sering diperdengarkan kepada kebanyakan orang, 'maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai'. 

Keinginan dan harapan besar masyarakat menolak bantuan belasan unit mobil kepada agama (tokoh agama), pada akhirnya luluh-lantah di hadapan penguasa. 

Begitulah nasib masyarakat Kabupaten Malaka. Perjuangan melawan ketidakadilan menjadi sia-sia. Masyarakat yang seharusnya adalah subjek pembangunan akhirnya berbuah menjadi objek penindasan. 

Apabila ditelisik lebih jauh, bantuan beberapa unit mobil yang diserahkan kepada lembaga agama (tokoh agama) tersebut, tanpa ada kajian yang signifikan dari pihak pemerintah.

Hal itu ditandai dengan ketidakadilan/tidak adanya pemerataan terhadap sasaran pembagian mobil. Mengapa? Dari sasaran yang dibagikan pemerintah daerah, masih terdapat beberapa tempat yang (seharusnya) layak mendapatkannya. 

Untuk itu, bantuan mobil dari pemerintah daerah pada musim pilkada ini dinilai sebagai kebijakan politis petahana untuk tetap mempertahankan kursi kekuasaan.

Lebih 'nyasar' lagi, apabila penyerahan mobil itu hanya dengan alasan memperlancar pelayanan tokoh agama (pastor) terhadap umatnya, saya berpikir bahwa pemerintah dan gereja sudah salah kaprah. Agama (gereja) dalam konteks ini sudah 'tertular' sikap hedonis duniawi (pemerintah). 

Publik seharusnya menilai bahwa bantuan mobil tersebut merupakan strategi politik yang sulit dibaca oleh masyarakat kecil di Kabupaten Malaka. Ini justru sebuah mafia kecil-kecilan, yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malaka. 

Banyak warga yang masih mengalami kesulitan soal tempat tinggal, pendidikan, pekerjaan. Sedihnya, meskipun masih terdapat kondisi riil masyarakat sejauh itu, agama (tokoh agama) dan negara (pemerintah) masih buta, tuli dan gagap bertindak bijaksana. 

Agama (tokoh agama) dan Negara bersatu menduduki kursi berduit, masyarakat akan menjadi penonton selamanya. Sistem yang sudah mendarah daging di Republik ini membias sampai ke pelosok negeri, termasuk Kabupaten Malaka.

 

Sakralitas Gereja Terancam

Kenyataan itu tidak dapat dipungkiri. Tidak dapat disangkal. Sistem politik yang dibangun sudah 'membanjiri' ruang privat agama. Imbasnya, agama (tokoh agama) pun salah kaprah. Agama menjadi dilematis.

Pertama, mobil 'barang bagus' duniawi. Tawaran duniawi menggelapkan hati nurani para tokoh agama, dan melupakan nilai-nilai Injili. Penghayatan terhadap pesan Injil akan menjadi kabur, hampa dan mati. 

Kedua, Gereja tidak bersikap kritis dengan kebijakan negara (pemerintah). Sejauh ini, Gereja masih bersikap kocar-kacir, tidak kritis terhadap bantuan yang diberikan oleh negara (pemerintah). Tidak sadar, ruang privat gereja sementara dicabik-cabik oleh negara. Masa depan gereja menjadi kabur karena telah berhasil dipolitisir oleh negara. 

Secara diam-diam pemerintah sudah berhasil membongkar ruang privat agama. Peluang besar nasib gereja pun akan 'ditelanjangi' suatu waktu nanti. Gereja sebenarnya harus merasa gelisah dan cemas terhadap kebijakan bantuan mobil dari pemerintah. Harus pesimis dengan situasi saat ini. Apalagi pada momen Pilkada. Bukan sebaliknya merasa biasa saja, atau malah tersenyum sungging. 

Terbuka lebarnya gereja 'menelan' umpanan duniawi, akan berimbas pada pudarnya nilai-nilai sakral gereja.

Pada akhirnya, Gereja bukan lagi memihak pada orang-orang kecil dengan bertindak profetik, namun lebih nyaman dengan kursi empuk duniawi. Sementara umat (masyarakat) akan menjadi penonton. Kemiskinan dan krisis moral pun akan tumbuh subur.

Lebih memprihatinkan lagi yakni agama (tokoh agama) sendiri sudah membuka pintu lebar masuknya urusan politik, sehingga yang bersifat privat, sakral, kudus dan suci itu perlahan akan terlihat biasa-biasa saja, kabur dan menjadi hal profan. Khotbah-khotbah yang diteriaki para pastor (tokoh agama) di atas mimbar akan terasa hambar, dan ayat-ayat dari Kitab Suci yang didramatisir di atas altar, akan berbuah malang. Pemberian 12 unit mobil tersebut merupakan sebuah perbandingan terbalik yang jauh dari kontekstualisasi hidup masyarakat Kabupaten Malaka.

Saya lalu menduga, (mungkin) alasan agama (tokoh agama) menerima pemberian belasan unit mobil tersebut hanya ingin agar para tokoh agama tampil beda dalam pelayanan. Mengikuti alur global. Agak lucu dan geli. 

Lebih kasarnya, fenomena ini yang nantinya menghipnotis tokoh agama masuk dalam life style, dan berpeluang besar mengarah ke dunia 'fashion show'. Sementara masyarakat (umat) akan tetap menjadi miskin merana, sebaliknya tokoh agama dan pejabat publik (pemerintah) akan duduk manis berkepanjangan di kursi empuk.

Sikap Gereja (Keuskupan Atambua) menerima pemberian mobil dari pemerintah Kabupaten Malaka sebenarnya memberi 'kode keras' bagi gereja di keuskupan lain terutama keuskupan se-Nusa Tenggara (Nusra) agar tidak semena-mena terlibat 'bermain politik'. 

 

Negara yang 'Agresif'

Negara (pemerintah) akhirnya merasa berhasil dan puas karena umpanan cantik akhirnya termakan juga oleh agama (baca: tokoh agama).

Masyarakat hanyalah air keruh yang terus mendandani riak-riaknya. Masyarakat akan terus menyaksikan bagaimana 'pertandingan manis' yang dilakoni para tokoh agama dan pemerintah. 

Sungguh menyayat hati. Masih percayakah umat kepada tokoh agama dan kepada negara (pemerintah)? Tentunya krisis melanda di hati sanubari masyarakat. Masyarakat mau ke mana? Pilihan terakhir adalah ikuti saja permainan sandiwara ini. Budaya permisif atau sikap pembiaran (ikuti saja) tersebut merupakan satu sikap pasrah. Dan kepasrahan masyarakat sesungguhnya bukan sikap demokratis. 

Negara, dalam konteks ini pemerintah, seyogyanya tahu tugas utamanya. Seharusnya Negara tidak punya urusan masuk dalam ruang privat agama. Negara (pemerintah Kabupaten Malaka) masih gagal melihat secara tajam urgensitas masyarakat.

Pemerintah seharusnya melihat dan bertindak atas apa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, negara lebih memprioritaskan urgensitas kebutuhan masyarakat, misalnya membantu membangun gedung gereja, atau masjid, atau tempat-tempat keagamaan di Kabupaten Malaka. Atau negara membantu meringankan beban masyarakat yang dilimpahkan oleh Gereja. 

Tolak ukur urgensitas masyarakat yang harusnya direalisasikan, bukan intrik politik dan modus penguasa untuk tetap menjalin relasi demi kepentingan kekuasaan.

Kebijakan pembagian 12 unit mobil kepada agama (tokoh agama) merupakan satu kebijakan 'agresif' pemerintah untuk tetap mendapat kursi kekuasaan.

Masyarakat atau umat sebenarnya harus berteriak, atau mogok ke Gereja. Sikap mogok masyarakat niscaya merupakan bagian dari sikap demokratis. Salve. 

 

Penulis merupakan Alumnus STFK Ledalero.

Komentar