Breaking News

NASIONAL Komnas HAM: Ada Potensi Distrust Sosial Terkait Kasus Penodaan Agama 22 Aug 2020 17:17

Article image
Ketua Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia, Ahmad Taufan Damanik. (Foto: Ist)
"Jika dibiarkan terus, distrust sosial semakin tinggi," kata Taufan.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Ketua Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia, Ahmad Taufan Damanik, mengatakan bahwa kasus penodaan agama menimbulkan masalah karena tidak jelas batasannya.

"Definisi penodaan agama cenderung memuat unsur diskriminatif terhadap minoritas," kata Taufan dalam sebuah webinar, Jumat (21/8/20) seperti dilansir line.today.com.

Taufan mencontohkan kasus penodaan agama mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

"Kasusnya Ahok itu luar biasa. Sampai hari ini tidak selesai-selesai. Di internasional orang masih bertanya bagaimana kasus Ahok. Seolah-olah kita begitu kelamnya hanya gara-gara kasus itu," singgungnya.

Menurut Taufan, regulasi terkait persoalan agama semestinya diatur dalam Pasal 156 a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Namun demikian, ia menilai bahwa realitanya, polisi sering juga mengenakan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam memproses hukum laporan mengenai penodaan agama.

Selain itu, Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang penanganan Ujaran Kebencian, juga dijadikan acuan penegak hukum dalam memproses persoalan yang berkaitan dengan agama.

"Jadi, kadang-kadang tidak jelas batasannya; untuk kasus tertentu dianggap sebagai penodaan agama, untuk kasus lain tidak. Ada unsur diskriminasi juga, terutama antara mayoritas dan minoritas," tutur dia.

Taufan menyebut, kasus penodaan agama di Jawa dan Sumatera jika dilakukan mayoritas, maka akan selamat dari sebuah delik.

Namun, jika yang melakukan adalah minoritas, dia akan terkena delik penodaan agama.

Sebaliknya, di NTT kalau penodaan agama dilakukan oleh mayoritas, dia akan mengalami nasib yang sama seperti minoritas di Jawa dan Sumatera.

Oleh karena itu, Komnas HAM menyarankan agar dilakukan kajian ulang terhadap semua regulasi yang berpotensi mengganggu hubungan sosial dan kemerdekaan individu, agar tercipta suasana demokrasi.

"Kita tidak mampu merumuskan apa sebenarnya problem kita. Kita punya berbagai regulasi yang sebetulnya banyak menimbulkan masalah," nilai Taufan.

"Jika dibiarkan terus, distrust sosial semakin tinggi. Terkadang para ahli atau penegak hukum tidak menyadari. Apa yang kita sebut sebagai bangsa mengalami kelunturan dalam hubungan-hubungan akrab dengan sesama anak bangsa" tutupnya.

--- Guche Montero

Komentar