Breaking News

HUKUM KOMPAK Indonesia Dukung Komitmen Bupati Merauke Ungkap Dugaan Tipikor Alsintan 05 Aug 2020 23:12

Article image
Bupati Merauke, Frederikus Gebze. (Foto: Ist)
"Kami meminta KPK untuk mengusut penyaluran alsintan yang menggunakan dana APBN ini," tegas Bupati Frederikus.

MERAUKE, IndonesiaSatu.co-- Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia memdukung tekad dan komitmen Bupati Merauke, Frederikus Gebze, yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut penyaluran alat dan mesin pertanian (Alsintan) melalui dana APBN yang diduga menyimpang dan terindikasi pada tindakan korupsi.

Koordinator KOMPAK Indonesia, Gabriel Goa mengaku siap mendampingi Bupati Frederikus untuk melaporkan secara resmi dugaan tindak pidana korupsi  Alsintan di Merauke ke KPK RI.

"Kami juga siap bekerjasama dengan KPK RI dan LPSK untuk mengusut tuntas dugaan kasus korupsi di Merauke sebagai kejahatan terhadap hak-hak ekosob rakyat Merauke, terutama Orang Asli Papua-Merauke yang dipinggirkan dan diinjak-injak harkat dan martabat mereka," komit Gabriel dalam keterangan kepada media ini, Rabu (5/8/20).

Selain itu, kata Gabriel, pihaknya mengajak solidaritas bersama lembaga-lembaga Agama, penggiat Anti Korupsi dan Pers untuk mengawal dan mengungkap tuntas  serta menuntut proses hukum pelaku tipikor dan aktor intelektual, menuju Merauke yang bersih dan bebas dari mafia korupsi.

Indikasi Korupsi dan Penyimpangan

Sebelumnya, seperti dilansir otonominews.com, Bupati Frederikus meminta KPK untuk mengusut penyaluran Alsintan tersebut.

"Kami meminta KPK untuk mengusut penyaluran alsintan yang menggunakan dana APBN ini," tegas Bupati Frederikus.

Permintaan Bupati itu memgingat adanya keluhan dari sejumlah warganya terkait penyaluran alsintan yang terindikasi terjadinya penyimpangan. 

Dikatakan Bupati bahwa berdasarkan laporan yang diterimanya dari sejumlah kelompok tani dan para kepala kampung/desa, penyaluran alsintan di Kabupaten Merauke diduga tidak merata dan dimanfaatkan oleh sekelompok orang.

"Menurut laporan warga, penyaluran alat pertanian ini bahkan disalurkan ke orang-orang tertentu meski melalui kelompok tani. Namun, terindikasi beberapa kelompok tani beranggotakan satu keluarga. Contohnya, ada oknum kelompok tani beranggotakan seluruh keluarga. Jadi secara pemerataan tidak masuk," terang Bupati.

Selain itu, lanjutnya, seluruh distrik di Papua hanya 5 persen kelompok tani Asli Orang Papua dari seluruh distrik yang mendapat bantuan alsintan.

Adapun jenis bantuan alsintan yang disalurkan di Kabupaten Merauke di antaranya combine harvester, hand traktor dan alat semprot pertanian.

Selain itu, pada proses penggunaan bantuan alat pertanian tersebut, warga menilai ada keganjilan lantaran terindikasi adanya pungutan ketika digunakan oleh masyarakat.

Pungutan penggunaan alat bantuan  tersebut diduga masuk ke rekening pribadi beberapa oknum pengelola.

"Keluhan masyarakat juga hasil sewa alat pertanian itu masuk ke rekening pribadi, sehingga alat pertanian yang digunakan biasanya hanya dipakai dua tahun sudah rusak lantaran tidak diperbaiki jika ada kerusakan. Sementara petani yang menggunakan alat itu membayar sewa," herannya.

Menurutnya, sewa alat alsintan seperti combine dan hand traktor biasanya menghasilkan Rp. 40 hingga Rp. 50 juta sekali panen. Sementara dalam setahun, petani panen dua kali, dan alat pertanian tersebut sudah dipakai oleh petani kurang lebih empat tahun.

"Yang membuat masyarakat kesal lantaran alat pertanian itu banyak yang sudah tidak beroperasi. Padahal setiap digunakan oleh masyarakat selalu ada sewa dengan alasan biaya pemeliharaan," imbunya.

Oleh karena itu, Bupati Merauke meminta agar KPK turun melakukan supervisi dan mengusut penyaluran alsintan tersebut sehingga pemanfaatannya bisa dinikmati oleh masyarakat.

--- Guche Montero

Komentar