Breaking News

HUKUM KOMPAK Indonesia Soroti Dugaan Korupsi Raskin di Merauke 03 Aug 2020 09:52

Article image
Koordinator KOMPAK Indonesia, Gabriel Goa. (Foto: Dok. GS)
Gabriel menegaskan bahwa terkait hal ini, penggiat anti korupsi termasuk pihak KOMPAK Indonesia kembali melaporlan ke KPK RI.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Koalisi Masyarakat Pemberantasan Anti Korupsi (KOMPAK) Indonesia, turut menyoroti dugaan tindakan pidana korupsi beras untu masyarakat miskin (raskin) di Merauke, Papua.

Koordinator KOMPAK Indonesia, Gabriel Goa menerangkan bahwa sorotan itu berangkat dari fakta laporan masyarakat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI atas nama Wahyu Hidayat pada tanggal 24 Juli 2020 lalu, terkait dugaan korupsi Raskin di Merauke, kabupaten terdepan Indonesia di wilayah selatan.

"Korupsi, selain merupakan kejahatan yang berkaitan dengan hukum pidana, juga sebagai pelanggaran HAM berat karena telah merampok hak-hak rakyat miskin, baik hak ekonomi, sosia maupun budaya (Ekosob)," sorot Gabriel dalam rilis kepada media ini, Senin (3/8/20).

Gabriel mengatakan bahwa pencegahan dan pemberantasan korupsi telah menjadi komitmen KPK RI dan segenap penggiat anti korupsi Indonesia untuk menyelamatkan uang rakyat agar tidak dirampok konspirasi kaum kuat kuasa dan kuat modal yang rakus.

"Kasus dugaan korupsi ini sudah ditangani Polres Merauke dan menajam ke bawah yakni hanya kepada dua Lurah Bampu Pendi dan Karang Indah serta Mantan Kepala Distrik Merauke. Sedangkan aktor intelektualnya justru ditengarai diamankan," lanjutnya.

Gabriel menegaskan bahwa terkait hal ini, penggiat anti korupsi termasuk pihak KOMPAK Indonesia kembali melaporlan ke KPK RI.

"Ini panggilan dan tanggung jawab moral untuk menyelamatkan nasib masyarakat kecil di Merauke khususnya Orang Asli Papua (OAP) yang dirampok hak-hak Ekosob mereka melalui bantuan Raskin," imbuhnya.

Terkait persoalan tersebut, KOMPAK Indonesia menegaskan sikap sebagai berikut;

Pertama, mendesak Kapolres Merauke untuk menangkap dan memproses hukum aktor intelektual korupsi Raskin di Merauke.

Kedua, mendesak KPK RI dan Bareskrim Mabes Polri untuk melakukan Supervisi ke Polres Merauke untuk menangkap dan memproses hukum aktor intelektual di balik kasus korupsi Raskin.

Ketiga, mendesak LPSK bekerjasama dengan KPK RI untuk melindungi sekaligus menjadikan ketiga Terpidana yang sedang menjalani hukuman, menjadi Justice Collaborator.

Keempat, mendesak Pimpinan Parpol untuk tidak memberikan SK kepada Cabup dan Cawabup yang diduga kuat terlibat dalam kasus korupsi tersebut. Dan jika tetap dipaksakan, maka patut diduga kuat ada gratifikasi sehingga Parpol juga harus diproses hukum Tindak Pidana Korupsi.

Kelima, mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) mulai dari Polisi, Jaksa dan KPK RI untuk melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Cabup dan Cawabup Merauke beserta Parpol yang diduga kuat melakukan Tindak Pidana Korupsi seperti Gratifikasi.

Keenam, mengajak Solidaritas Penggiat Anti Korupsi, Lembaga Agama dan Masyarakat serta Pers untuk bersama-sama menjadikan Merauke bersih dan bebas dari korupsi dengan mengawal penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi di Merauke yang terkesan menajam ke bawah dan menumpul ke atas.

--- Guche Montero

Komentar