Breaking News
  • Indonesia lampaui rata-rata standar keselamatan penerbangan dunia
  • Pemerintah realisasikan subsidi angkutan kargo udara di Papua
  • Pemerintah upayakan 2018 tanpa revisi APBN
  • Randi Anto pimpin Jamkrindo

POLITIK KPU Teliti Administrasi Parpol yang Mendaftar Peserta Pemilu 2019 18 Oct 2017 12:31

Article image
Petugas memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan parpol peserta pemilu 2019. (Foto: Merdeka.com)
Proses verfikasi faktual hanya ditujukan kepada partai-partai baru yang sebelumnya belum pernah menjalani verifikasi faktual.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co - Komisi Pemilihan Umum resmi menutup pendaftaran partai politik peserta pemilu 2019. KPU menyatakan akan melakukan penelitian administratif parpol tersebut selama 30 hari, sebelum melakukan verifikasi faktual.

"Tahapan pendaftaran yang sudah berlangsung akan mengambil kesimpulan untuk menentukan partai mana saja yang dinyatakan diterima pendaftarannya, untuk kemudian dilanjutkan ke tahap penelitian administrasi yang kurang lebih berlangsung selama 30 hari," kata Ketua KPU RI Arief Budiman di Jakarta, Rabu (18/10/2017).

Ia mengatakan, KPU akan menyampaikan hasil penelitian administrasi kepada seluruh parpol, termasuk menyampaikan ada atau tidaknya catatan dari KPU yang perlu ditindaklanjuti parpol. 

Jika ada catatan, kata Arief, maka parpol dipersilakan melakukan perbaikan, untuk selanjutnya KPU akan melakukan pemeriksaan terhadap perbaikan tersebut.

Setelah itu, katanya, jika tahapan penelitian administrasi sudah selesai, maka KPU akan melakukan proses verifikasi faktual.

Proses verfikasi faktual hanya ditujukan kepada partai-partai baru yang sebelumnya belum pernah menjalani verifikasi faktual.

"Sampai akhirnya nanti pada Bulan Februari 2018 kami akan menetapkan siapa saja parpol yang sudah bisa mengikuti Pemilu 2019," kata Arief.

Total 27 Parpol

Hingga hari terakhir, ada 27 partai politik yang mendaftar menjadi peserta Pemilu 2019 ke Komisi Pemilihan Umum selama masa pendaftaran 3-16 Oktober 2017.

Data KPU menyebutkan, partai politik yang mengajukan nama pengguna dan kata sandi untuk memasukkan data ke Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) hanya 31 dari 73 partai yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.


Dari 31 partai yang berniat mengisi Sipol tersebut, hanya 27 di antaranya yang mendaftar ke KPU. 

Hingga 16 Oktober 2017, sepuluh dari 27 partai yang sudah mendaftar ke KPU dokumen persyaratannya sudah diperiksa dan dinyatakan lengkap.

Sebanyak 17 partai lainnya statusnya baru mendaftar namun sedang dalam proses pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran.

KPU menyatakan akan memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik selama 1 x 24 jam sejak waktu pendaftaran ditutup pada 16 Oktober pukul 24.00 WIB.

Hal itu juga dilakukan oleh KPU kabupaten/kota dalam memeriksa kelengkapan daftar anggota dan fotokopi KTP dan kartu tanda anggota partai. 

Partai yang yang telah mendaftar ke KPU selama dua pekan masa pendaftaran antara lain Perindo, PSI, PDIP, Hanura, Nasdem, Partai Berkarya, PAN, PKS, Partai Republik, Gerindra, PPP, Golkar, Partai Garuda, PBI, PKB, Partai Rakyat, dan Partai Demokrat.

Selain itu, Partai Pemersatu Bangsa, Partai Idaman, PKPI, PBB, Partai Indonesia Kerja (PIKA), Partai Reformasi, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Republik Nusantara (Republikan), Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo), dan Partai Nasional Indonesia Marhaenisme. 

 

--- Very Herdiman

Komentar