Breaking News

REGIONAL Kritik Muanas Alaidid, PSI Bogor: Tidak Ada Delik Hukum dan Tanpa Legal Standing 30 May 2020 19:33

Article image
Ketua DPD PSI Kota Bogor, Sugeng Teguh Santoso (STS). (Foto: Ist)
"Jika person tersebut tidak merasa keberatan, maka tidak ada kasus hukum," kata Sugeng.

BOGOR, IndonesiaSatu.co-- "Pelaporan Muannas Alaidid (pegiat cyber watch) terhadap Farid Gaban merupakan tindakan kontra produktif, tidak berdasarkan hukum dan terkesan pencitraan (cari muka, red). Sebab, pendapat dan kritik bukanlah delik."

Demikian hal itu diutarakan  Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bogor, Sugeng Teguh Santoso (STS), dalam keterangan tertulis kepada media ini, Sabtu (30/5/20).

Sugeng beralasan, dalam konstruksi negara hukum dan demokrasi, pendapat di muka umum dalam bentuk lisan dan tulisan, dijamin oleh konstitusi, tidak dapat dinyatakan sebagai delik sejauh bukan menyampaikan fakta bohong (hoax) yang merugikan pihak lain.

"Pejabat publik harus siap dikritik, karena bekerja atas mandat Undang-Undang untuk melayani masyarakat. Persepsi atas pejabat dan kritik atas kinerja pejabat publik adalah karena jabatan publik yang melekat, dan bukan personal. Tuduhan-tuduhan terkait personallah yang bisa disoal," ungkap Sugeng.

Sugeng menerangkan bahwa dalam kaitan dengan posisi korban penghinaan yang sifatnya personal, maka yang dapat melapor yakni person yang merasa nama baiknya tercema.

"Jika person tersebut tidak merasa keberatan, maka tidak ada kasus hukum," katanya.

Kewenangan dan Legal Standing

Sugeng justru mempertanyakan kapasitas Muanas Alaidid yang melaporkan Farid Gaban.

"Apakah Muanas mendapat wewenang bertindak dari Teten Masduki? Jika tidak ada, maka Muanas tidak punya legal standing melaporkan Farid ke polisi. Sebab, legal standing merupakan hal elementer yang harus dipahami oleh advokat selain soal materil hukum dan juga konsep hak-hak asasi manusia," ujar Sugeng yang juga Advokat ini.

Menurutnya, pendapat maupun kritik dalam negara hukum dan demokrasi harus ditangggapi dengan pendapat juga, dan bukan dengan tindakan melaporkan ke polisi.

"Saya mencermati, justru tindakan Muanas Alaidid menjadi kontra produktif bagi PSI. Ssbagai partai dengan paradigma progresif dan terbuka, justru merasa dirugikan dengan tindakan Muanas yang adalah kader dan pengurus PSI di Jakarta. Meski sebagai Partai pendukung pemerintah, namun harus tetap meletakkan posisi kritis konstruktif pada kinerja pemerintah pada level Kementrian," nilainya.

"Panduan dan acuan PSI tetap pada ranah keadilan, kebenaran dan hukum sehingga bisa mengambil sikap tepat terkait aktivitas kader dan pengurusnya yang kontra produktif ini," tandas Sugeng.

--- Guche Montero

Komentar