Presiden Jokowi mengarahkan pendekatan kemanusiaan itu paling penting dan terdepan. Namun bukan berarti pendekatan keamanan tidak diperlukan.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Deputi V bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Hak Asasi Manusia di Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardhani memastikan pendekatan militer atau keamanan menjadi upaya terakhir dalam menangani ekskalasi protes di Papua. KSP menyebut, pendekatan kemanusiaan akan didahulukan.

Menurut Jaleswari, Presiden Jokowi mengarahkan pendekatan kemanusiaan itu paling penting dan terdepan. Namun bukan berarti pendekatan keamanan tidak diperlukan.

"Tapi itu hanya berlaku sebagai the last resort, upaya terakhir yang boleh dilakukan dengan standar operasional yang terukur dan akuntabel," ujar Jaleswari dalam keterangan tertulis yang diterima Redaksi IndonesiaSatu.co di Jakarta, Jumat (30/8/2019).

Jaleswari menyebut, persoalan Papua kompleks. Bukan hanya persoalan kesejahteraan, melainkan juga soal keamanan. Sehingga, tindakan anarkis yang merusak fasilitas umum dan berpotensi kekerasan atau penghilangan nyawa sesorang tidak akan dibiarkan.

"Nanti kalau dibiarkan, negara akan dituduh melakukan pembiaran. Jadi semua itu harus diletakkan sesuai konteksnya dan diletakkan secara  proporsional," kata dia.

Arahan Presiden kata Jaleswari pun sudah jelas. Presiden meminta Kemenkopolhukam agar melakukan langkah strategis untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat Papua dan menindak secara tegas siapapun yang melakukan kekerasan dan perusakan fasilitas publik.

"Presiden juga akan mengundang para tokoh papua untuk berdialog bagi kepentingan tanah papua yang maju dan damai," ujar Jaleswari.

Jaleswari menegaskan, kondisi di Papua bukan lagi demonstrasi damai. Melainkan sudah anarkis dan menjelma  kerusuhan. Maka itu, tugas semua pemangku kepentingan untuk ikut meredam situasi yang panas ini.

"Papua adalah kita. Kewajiban kita semua untuk menciptakan papua yang berkeadilan dan menjunjung nilai kemanusiaan," paparnya.

Jaleswari juga menegaskan, tindakan rasialis harus ditolak, bukan karena bertentangan dengan nilai kemanusiaan saja, tapi itu diatur dalam UU kita yang siapapun pelanggarnya akan dihukum. Karenanya presiden menyerukan, penegakkan hukum yang tegas harus dilakukan.

--- Redem Kono