Breaking News

HUKUM Lanjutan Sidang Kasus NTT Fair, JPU Siap Hadirkan Mantan Gubernur dan Sekda NTT 10 Nov 2019 20:12

Article image
Proyek pembangunan gedung NTT Fair yang menelan Miliaran Rupiah. (Foto: Ist)
Untuk diketahui, dari keterangan tiga saksi kunci ini, terungkap bahwa ada aliran uang dari proyek NTT Fair yang mengalir ke FLR dan BPM.

KUPANG, IndonesiaSatu.co-- Usai menggelar sidang perkara kasus korupsi proyek pembangunan gedung NTT Fair di Pengadilan Tipikor Kupang pada Senin (4/11/19) lalu, Jaksa penuntut umum (JPU) memastikan pada lanjutan sidang yang diagendakan pada Senin (11/11/19), akan menghadirkan mantan Gubernur NTT periode 2008-2018, Frans Lebu Raya (FLR) dan Sekda NTT, Ben Polo Maing (BPM).

Seperti dilansir Victorynews.id, disebutkan bahwa dalam agenda sidang yang sudah dikantongi para hakim, tertera hari pelaksanaan sidang yang akan menghadirkan mantan orang nomor satu dan orang nomor tiga di NTT itu.

Bahkan, surat pemberitahuan kepada FLR dan BPM dikarkan sudah dikirim ke alamat masing-masing pada awal November lalu, dan tim jaksa pun sudah siap menghadirkan keduanya dalam sidang tersebut.

Saat lanjutan sidang pada Senin (4/11) lalu, Hakim Ketua, Dju Johnson Mira Mangngi juga sudah meminta JPU untuk kembali menghadirkan tiga saksi kunci yang berkaitan langsung dengan FLR dan BPM.

Ketiga saksi kunci yang dimaksudkan yakni Tobhias Adrianus Frans Lanoe selaku tenaga kontrak pada Dinas PRKP NTT, Aprianus Aryantho Rondak selaku mantan ajudan FLR, dan Yohanes Nggaba Tanggupati, mantan ajudan BPM.

“Pak Jaksa tolong hadirkan kembali saksi-saksi ini dalam persidangan mendatang,” pinta Dju Johnson Mira Mangngi kepada JPU Hendrik Tiip dan Heri Franklin.

Menanggapi permintaan Hakim Ketua tersebut, JPU mengaku bersedia menghadirkan ketiga saksi. Selain itu, ketiga saksi juga bersedia untuk hadir kembali dalam persidangan.

Untuk diketahui, dari keterangan tiga saksi kunci ini, terungkap bahwa ada aliran uang dari proyek NTT Fair yang mengalir ke FLR dan BPM. Keterangan mereka juga dibenarkan oleh terdakwa Yulia Afra selaku Kepala Dinas PRKP Provinsi NTT.

Ariyanto mengaku memberikan fee dari Yulia Afra kepada FLR di ruang kerjanya.

“Sebelumnya Ibu Kadis PRKP telepon bilang saya ada suruh staf antar titipan untuk Bapak. Tolong ambil dan kasih ke Bapak,” ungkap Ariyanto.

“Saya ambil dari Pak Boby (staf Yuli Afra) langsung antar ke ruang kerja Pak Gubernur (FLR). Waktu itu saya bilang mohon izin Bapak, ini ada titipan dari Kadis PRKP untuk Bapak. Beliau bilang, iya simpan saja di atas meja,” kisah Ariyanto Rondak.

Boby Lanoe juga mengaku bahwa titipan yang diberikan kepada Ariyanto Rondak adalah uang untuk FLR.

Selain memberikan uang kepada FLR, Boby Lanoe juga mengaku diperintahkan Kadis PRKP Yulie Afra untuk memberikan uang kepada Sekda NTT, Benediktus Polo Maing (BPM) sebesar Rp125 juta.

Uang tersebut diberikan melalui ajudan Sekda, Yohanes ND Ngabatanggupati. Namun, atas perintah terdakwa Yulia Afra, maka diambil Rp25 juta sehingga yang diberikan kepada Sekda BPM hanya Rp100 juta.

Dalam persidangan sebelumnya, Yohanes ND Ngabatanggupati yang dihadirkan sebagai saksi mengaku menerima amplop berisi uang dari Boby Lanoe di sekitar kawasan Pertamina TDM, Oebufu.

--- Guche Montero

Komentar