Breaking News

HUKUM Mahfud MD Minta Jaksa Agung Segera Tangkap Joko Tjandra 03 Jul 2020 23:05

Article image
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam), Mahfud MD. (Foto: Dok. Polhukam)
"Jadi tidak ada penundaan hukuman bagi orang yang sudah minta PK. Itu saja demi kepastian hukum dan perang melawan korupsi," tegas Mahfud.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD memerintahkan Jaksa Agung untuk segera menangkap narapidana dan buronan kelas kakap, Joko S. Tjandra.

Pernyataan itu disampaikan oleh Mahfud di Bandara Soekarno Hatta, Kamis (2/7/20) melakukan kunjungan kerja ke Medan terkait Covid-19 dan persiapan Pilkada serentak.

Menko Polhukam mengaku, pihaknya sudah berbicara dengan Jaksa Agung melalui sambungan telepon.

"Saya tadi sudah bicara dengan Jaksa Agung supaya segera menangkap buronan Joko Tjandra. Ini adalah buronan yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Oleh sebab itu, Kejaksaan Agung maupun Kepolisian harus segera menangkapnya. Tidak ada alasan bagi orang yang DPO meskipun dia mau minta Peninjauan Kembali (PK) lalu dibiarkan berkeliaran," kata Mahfud.

Menko melanjutkan, menurut Undang-Undang, orang yang mengajukan Peninjauan Kembali (PK) harus hadir dalam pengadilan. Jika tidak, maka Peninjauan Kembali tidak bisa dilakukan.

"Oleh sebab itu, ketika hadir di Pengadilan, saya minta Polisi dan Kejaksaan untuk menangkapnya dan segera dijebloskan ke penjara sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah). Jadi tidak ada penundaan hukuman bagi orang yang sudah minta PK. Itu saja demi kepastian hukum dan perang melawan korupsi," tegasnya.

Diketahui, Joko Tjandra yang menjadi buron kasus cessie Bank Bali sejak tahun 2019, masuk ke Indonesia dan sempat mendaftarkan peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Joko masuk ke Indonesia tanpa terdeteksi oleh pihak imigrasi sehingga bisa melenggang bebas di dalam negeri.

--- Guche Montero

Komentar