Breaking News
  • Kapolda resmikan Bhayangkara Papua Football Academy
  • Kemen-PUPR tingkatkan kapasitas pekerja konstruksi dengan sertifikasi
  • Presiden Jokowi bersarung "blusukan" ke Mal Mataram
  • Pusat Konservasi Elang Kamojang lestarikan populasi elang jawaPusat
  • Wamen ESDM kaji FSRU penuhi pasokan gas

HANKAM Menhan: Pembelian Senjata untuk BIN Sudah Sah dan Legal 26 Sep 2017 15:42

Article image
Menteri Petahanan Ryamizard Ryacudu. (Foto: Ant)
Menhan mengatakan, pembelian senjata tersebut tidak perlu dipersoalkan karena sudah sesuai dengan mekanisme yang diatur Undang-undang.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu membenarkan bahwa Badan Intelijen Negara (BIN) membeli 500 pucuk senjata api dari PT Pindad. Namun, Menhan menegaskan bahwa pembelian tersebut sah dan legal karena telah sesuai mekanisme dan prosedur.

"Pembelian ini sudah atas izin Menhan jadi tidak ada masalah, sudah tanda tangan ?Mei 2017. Yang tanda tangan ada Wakil Kepala BIN. Sudah disampaikan 521 pucuk dan 72.750 peluru," kata Ryamizard dalam konferensi pers di Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta, Selasa (26/9/2017).

Menhan mengatakan, pembelian senjata tersebut tidak perlu dipersoalkan karena sudah sesuai dengan mekanisme yang diatur Undang-undang.

"Pembelian senjata atau menjual senjata ataupun alat pertahanan keamanan itu harus disetujui oleh Menhan. TNI, Polisi, Bakamla, Kemenkumhan dan Bea Cukai, bahkan Kementerian Kehutanan harus mintanya ke Menteri Pertahanan," kata Ryamizard.

Karena itu, Menhan mengatakan heran atas polemik pembelian senjata seperti diberitakan beberapa hari belakangan.

"Saya tidak memanaskan, saya harus memperjelas. Harus ngomong dong ke saya selaku Menhan (kalau mau mempersoalkan pembelian senjata itu, red.). Menhan ngurusin pertahanan negara. Kalau pertahanan negara jelek yang digantung saya bukan siapa-siapa. Nah ini saya melihat situasi tidak baik," Menhan.

Menhan menegaskan bahwa sesuai Undang-undang, setiap pembelian senjata harus mendapat izin institusinya. Kalau tidak mendapat Menhan, maka pembelian senjata itu dipastikan ilegal dan dapat dipidana. Karena pembelian senjata untuk BIN sudah mendapat izin, Menhan meminta semua pihak agar tidak mempersoalkan atau meributkannya lagi.

"Banyak orang ngomong dari pemikiran masing-masing. Padahal yang namanya senjata itu ada aturannya. Ini hanya dibesar-besarkan saja. Pembelian senjata atau menjual senjata atau apapun alat pertahanan keamanan itu harus disetujui Menhan. Tentara, Polisi, Bakamla, bagian Lapas atau Kumham, Bea Cukai, Kehutanan itu harus minta kepada Menhan. Kalau melanggar itu ada hukumannya. Kalau enggak salah 5 tahun dan denda 10 miliar. Kalau keadaan darurat jual-jual begitu hukumannya 3 kali lipat jadi 15 tahun penjara dan 30 miliar," kata Ryamizard mengingatkan.

Dalam keterangannya, BIN menyebutkan bahwa seluruh senjata tersebut akan digunakan untuk mendukung kegiatan pelatihan taruna dan taruni Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN).

 

--- Very Herdiman

Komentar