Breaking News
  • Kapolda resmikan Bhayangkara Papua Football Academy
  • Kemen-PUPR tingkatkan kapasitas pekerja konstruksi dengan sertifikasi
  • Presiden Jokowi bersarung "blusukan" ke Mal Mataram
  • Pusat Konservasi Elang Kamojang lestarikan populasi elang jawaPusat
  • Wamen ESDM kaji FSRU penuhi pasokan gas

HANKAM Menko Polhukam Koreksi Pernyataan Panglima TNI Terkait 5000 Pucuk Senjata 24 Sep 2017 20:33

Article image
Menkopolhukam Wiranto. (Foto: Merdeka.com)
Terdapat pengadaan 500 pucuk senjata laras pendek buatan PINDAD (bukan 5000 pucuk dan bukan standar TNI) oleh BIN untuk keperluan pendidikan Intelijen,

JAKARTA, IndonesiaSatu.co - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto akhirnya bicara terkait dua isu hangat yang menimbulkan polemik akhir-akhir ini. Kedua isu tersebut yaitu tentang kebangkitan PKI dan instruksi menonton film Pengkianatan G30S/PKI, serta pengadaan 5000 senjata seperti dilontarkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

“Oleh sebab itu perlu penjelasan resmi dari Kemenko Polhukam berkenaan dengan beberapa isu miring yang telah tersebar di kalangan masyarakat baik lewat Media Mainstream maupun Media Sosial,” ujar Wiranto mengawali pernyataanya yang dikirim melalui siaran pers, Minggu (24/9/2017) malam.

Terkait pemutaran kembali film Penghianatan G.30 S /PKI, dan ajakan untuk nonton bareng bagi beberapa institusi, seperti dari Panglima TNI, Wiranto mengatakan, hal tersebut merupakan hal yang tidak perlu diperdebatkan.

Menko Polhukam mengatakan, peristiwa 30 September 1965 adalah sejarah kelam bangsa Indonesia. Masih banyak peristiwa serupa yang dialami bangsa Indonesia seperti pemberontakan DI/TII, Pemberontakan PRRI/Permesta, peristiwa Malari di tahun 1974 yang semua itu adalah rangkaian fakta sejarah yang sudah berlalu.

Wiranto mengatakan, masyarakat Indonesia tidak mungkin memutar kembali jarum jam dan mengubah fakta sejarah. Sejarah tersebut merupakan perjalanan bangsa yang dapat dijadikan referensi bangsa untuk menatap ke masa depan.

“Menonton film sejarah memang perlu bagi generasi berikutnya untuk memahami sejarah kebangsaan Indonesia secara utuh. Kita tak perlu malu, marah atau kesal menonton film sejarah. Ajakan atau anjuran menonton tak perlu dipolemikkan apalagi sampai membuat bangsa ini bertengkar dan berselisih,” ujarnya.

Menurut Wiranto, anjuran Presiden Jokowi untuk mempelajari sejarah kebangsaan dengan menyesuaikan cara penyajian agar mudah dipahami oleh generasi Milenium, merupakan kebijakan yang rasional.

Terkait informasi dari Panglima TNI tentang adanya institusi di luar TNI dan Polri yang akan membeli 5000 pucuk senjata standard TNI, Wiranto menegaskan bahwa tidak pada tempatnya hal itu dihubungkan dengan eskalasi kondisi keamanan. Dia menyebutkan hal itu terjadi karena adanya komunikasi antar institusi yang belum tuntas.

“Setelah dikonfirmasikan kepada Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN dan instansi terkait, terdapat pengadaan 500 pucuk senjata laras pendek buatan PINDAD (bukan 5000 pucuk dan bukan standar TNI) oleh BIN untuk keperluan pendidikan Intelijen,” jelas Wiranto.

Izin pengadaan senjata seperti itu, katanya, bukan dari Mabes TNI, tetapi cukup dari Mabes Polri. Dengan demikian, kata Wiranto, prosedur pengadaannya tidak secara spesifik memerlukan kebijakan Presiden.

“Berdasarkan penjelasan ini diharapkan tidak ada lagi polemik dan politisasi atas kedua isu tersebut,” pungkasnya.

--- Very Herdiman

Komentar