Breaking News

NASIONAL Menkominfo Diharapkan Prioritaskan Penghapusan Berita Elektronik Tak Relevan 31 Oct 2019 09:28

Article image
Menkominfo RI, Johnny G. Plate saat serah terima jabatan dari Menkominfo Rudiantara. (Foto: okezone.com)
"Ini merupakan kebutuhan publik yang harus dilayani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pemenuhan kewajiban Pemerintah untuk melindungi masyarakat korban berita fitnah (hoax)," kata Petrus.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- Era Kabinet Kerja Presiden Jokowi, khususnya pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) periode sebelumnya, masih meninggalkan utang berupa pembuatan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang "Hak Untuk Dilupakan" (Right To Be Forgotten) sebagaimana ketentuan pasal 26 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaski Elektronik.

Sebagaimana bunyi ayat (3): "Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

Sementara ayat (4) berbunyi: "Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pada ketentuan ayat (5) dikatakan bahwa Ketentuan mengenai tata cara penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan pemerintah.

Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus dalam rilis kepada media ini, Rabu (30/10/19) menilai, jika dilihat dari UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang disahkan dan diundangkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 25 November 2016 lalu, maka selama 3 tahun berjalan, Pemerintahan Jokowi pada Kabinet Kerja, ketika Menkominfo dijabat Rudiantara, telah lalai atau gagal memenuhi kewajiban membuat Peraturan Pemerintah.

"Pemerintah melalui Menkominfo sebelumnya telah lalai atau gagal memenuhi kewajiban membuat Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut tentang "Hak Untuk Dilupakan" (Right To Be Forgotten) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 26 UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," nilai Petrus.

Menurut Advokat Peradi ini, Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 26 UU Nomor 19 Tahun 2016, sangat mendesak untuk direalisasikan. Pasalnya, sudah banyak masyarakat  yang menjadi korban berita fitnah (hoax) melalui Informasi Elektronik atau Dokumen Elekteonik.

"Korban kejahatan cyber, saat ini sangat menantikan PP sebagai Peraturan Pelaksana dari ketentuan pasal 26 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU ITE. Banyak korban berita fitnah telah antri menuntut "hak untuk dilupakan" tetapi belum bisa mendapatkan pelayanan keadilan, hanya karena Pemerintah belum mengeluarkan PP untuk memberikan perlindungan maksimal dalam muwujudkan "hak seseorang untuk dilupakan" (right to be forgotten) melalui penghapusan berita tidak relevan atau yang tidak mengandung kebenaran," imbuhnya.

Petrus berharap, pada era Menteri Kominfo yang baru, Johnny G. Plate, pemerintah dapat memberikan prioritas untuk merealisasikan penyusunan PP dan Permen yang mengatur tentang mekanisme penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sudah tidak relevan dan sudah tidak mengandung kebenaran.

"Ini merupakan kebutuhan publik yang harus dilayani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pemenuhan kewajiban Pemerintah untuk melindungi masyarakat korban berita fitnah (hoax) yang sudah terbukti melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau yang sudah diakui oleh pelaku berita hoax," tandasnya.

--- Guche Montero

Komentar