Breaking News

TEKNOLOGI Menteri Johnny Tegaskan Infrastruktur TIK Harus Mendukung Komunikasi Publik 23 Oct 2019 22:49

Article image
Serah terima jabatan (Sertijab) Menteri Kominfo di Ruang Anantakupa Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu (23/10/2019). (Foto:ist)
Menteri Johnny turut menyampaikan apresiasinya atas kinerja Kementerian Kominfo di bawah kepemimpinan Rudiantara, 

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Menteri Komunikasi dan Informatika periode 2019 – 2024, Johnny Gerard Plate, mengatakan bahwa infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang telah dibangun Kementerian Kominfo selama lima tahun terakhir akan terus ditingkatkan untuk mendukung fungsi komunikasi kebijakan pemerintah kepada publik.

“Agar rakyat tahu capaian-capaian negara. Jangan sampai ngga tahu dan ngga bisa memanfaatkannya. Kita punya infrastruktur informatika, platform, baik fixed broadband maupun mobile broadband. Rakyat perlu tahu ada di mana itu, sehingga bisa digunakan. Jangan sampai infrastruktur besar yang sudah kita bangun tadi, tidak bisa secara optimal digunakan oleh bangsa Indonesia,” jelas Menteri Johnny dalam acara Sertijab dengan Menteri Kominfo periode 2014 – 2019 di Ruang Anantakupa Kementerian Kominfo, Rabu (23/10/2019).

Lebih lanjut Menteri Johnny menegaskan, komunikasi kebijakan merupakan salah satu fungsi utama dari Kementerian Kominfo yang harus berjalan seimbang. “Sangat dibutuhkan agar rakyat tahu arah kebijakan pemerintah, jadi bisa ambil bagian langsung, bukan sebagai penonton. Jangan sampai rakyat jalan sendiri ke kiri, pemerintah ke kanan. Kita ingin pemerintah dan rakyat ketemu di satu simpul,” lanjut Menteri Johnny.

Dalam hal komunikasi tersebut, Menteri Johnny menekankan pentingnya kerja sama pemerintah dalam mengkomunikasikan kebijakan negara. “Yang terpenting adalah bagaimana pembangunan itu memberi efek berkelanjutan, rakyat tindak lanjuti dan ambil bagian di dalamnya. Saya akan minta kita bekerja sama dengan Setneg (Kementerian Sekretariat Negara), KSP (Kantor Staf Presiden), Jubir Presiden, untuk peran-peran aktif dalam komunikasi kebijakan negara,” jelasnya.

Disambut jajaran pejabat Kemkominfo, mitra stakeholder, serta rekan-rekan media, Menteri Johnny turut menyampaikan apresiasinya atas kinerja Kementerian Kominfo di bawah kepemimpinan Rudiantara, sekaligus menegaskan bahwa ia akan melanjutkan kerja yang telah dibangun selama 5 tahun terakhir.

“Terima kasih Kominfo yang telah bekerja luar biasa dalam 5 tahun terakhir. Periode di kabinet ini bukan awal, tapi lanjutan, masa jabatan incumbent, petahana. Jadi saya ngga perlu ditanya program 100 hari, 1000 hari. Yang akan saya lakukan adalah kontinuitas program yang sudah dibangun dalam rangka hal-hal yang harus ditindaklanjuti, tentu yang diminta adalah akselerasinya. Penyesuaian-penyesuaian yang perlu kita koreksi, untuk kepentingan masa kini dan masa depan,” ujar Menteri Johnny.

Di samping itu, Menteri Johnny menjelaskan payung hukum terkait perlindungan data pribadi pun harus segera diselesaikan. “Baik data pribadi maupun gabungan bank data nasional, dengan best practice yang ada atau yang berlaku di negara-negara lain. Di bidang informatika, di bidang digital, borderless itu sudah tidak terhindarkan lagi. Karenanya kita harus menghubungkan diri, menghubungkan bangsa dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kominfo periode 2014 – 2019 Rudiantara berpesan agar Kominfo ke depannya terus melakukan pembangunan infrastruktur di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

“Saya titip membangun infrastruktur TIK. Palapa Ring selesai tapi belum jadi solusi, harus dibangun aksesnya. Satelit satu akan selesai di tahun 2022, tapi harus ada satelit kedua, ketiga. Kita harus terus membangun infrastruktur-infrastruktur TIK berikutnya,” kata Rudiantara.

Rudiantara juga berpesan bahwa peran pemerintah saat ini sudah berubah bukan hanya sebagai regulator, tapi fasilitator bahkan akselerator. Selain itu, dia juga mengingatkan bahwa ada fungsi humas pemerintah yang melekat pada Kominfo. “Di sisi lain ada fungsi GPR (Government Public Relations). Bagaimana berkomunikasi kepada publik atas nama pemerintah. Kita punya Jubir Presiden, tapi kita ngga punya Jubir Pemerintah,” katanya.

--- Sandy Javia

Komentar