Breaking News
  • BI: penurunan suku bunga mendorong intermediasi perbankan
  • BI: penurunan suku bunga sudah perhitungkan FFR
  • Perusahaan China bidik sejumlah proyek infrastruktur di Indonesia
  • Petambak Lombok berpenghasilan Rp20 juta per bulan
  • Tiga BUMN kembangkan pelabuhan dukung Tol Laut

POLITIK Nasdem Berikan Perlindungan Konstitusional Terhadap Viktor B Laiskodat 07 Aug 2017 11:38

Article image
Politikus Partai NasDem Ahmad Sahroni. (Foto: Ist)
Berdasarkan Pasal 20A Ayat (3) UUD 1945 Juncto Pasal 224 UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), bahwa apa yang disampaikan Viktor Laiskodat tidak dapat dikenakan sanksi apapun.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Partai Nasional Demokrat (NasDem) tidak akan dan tidak dapat memberikan sanksi terhadap Viktor B Laiskodat terkait pidatonya di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 1 Agustus 2017.

Kepastian ini disampaikan Politikus Partai NasDem Ahmad Sahroni di Jakarta, Sabtu (7/8/2017).

"Berdasarkan Pasal 20A Ayat (3) UUD 1945 Juncto Pasal 224 UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), bahwa apa yang disampaikan Viktor Laiskodat tidak dapat dikenakan sanksi apapun," kata Sahroni.

Sahroni melanjutkan anggota DPR memiliki hak imunitas yang bersifat absolut, kecuali jika melanggar Pasal 290 (4) UU MD3. 

"Misalnya, membocorkan rahasia negara," ujarnya.

Menurut Sahroni, tak ada pula kewajiban bagi Partai NasDem untuk memberikan sanksi. 

"Justru (NasDem) akan memberikan perlindungan konstitusional karena Viktor melaksanakan reses dalam rangka menjalankan tugas yang diperintahkan UU MD3," tegas anggota Komisi III DPR ini.

Pada kesempatan yang sama, Korbid Pemenangan Pemilu Partai Golkar Indonesia I (Jawa-Sumatra), Nusron Wahid menilai tidak perlu membesar-besarkan pidato Viktor B Laiskodat yang menyebutkan tentang partai politik yang pro khilafah dan intoleran.

"Tidak perlu dibesar-besarkan. Anggap saja itu sebagai pidato internal NasDem yang memang ditujukan untuk konstituennya. Kalau memang partai-partai itu semua mendukung Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945, sebaiknya dibuktikan secara konkret di lapangan, jangan hanya jargon," tantang Nusron.

--- Redem Kono

Komentar