Breaking News

OPINI New Normal: Revolusi Diri dan Tantangan Revolusi Komunal 11 Jun 2020 18:00

Article image
Dengan demikan, kesadaran rohani di hadapan Sang Pencipta, niscaya melahirkan manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani.

 

Oleh: Simply Yuvenalis, STF*

Dalam menghadapi situasi pandemi vorus Corona (Covid-19), bangsa dan negara Indonesia telah mengupayakan berbagai cara guna mencegah dan mengatasi masalah wabah global tersebut.

Berbagai upaya penyelamatan, peraturan dan kebijakan (instruksi), anggaran dan tim kerja pemerintah maupun swasta, sudah dikerahkan dan dilaksanakan. Tujuan utamanya yakni agar kehidupan terselamatkan, penderita diobati dan mereka yang menjadi korban bisa dimakamkan dengan baik, sesuai protokol kesehatan. Memang tidak mudah menghadapi bencana pandemi virus ini, karena semua memiliki kemampuan berbeda-beda; bukan saja di negara kita yang sedang berkembang, tetapi juga di negara-negara maju, yang secara faktual menyikapi Covid-19 sebagai kondisi bencana skala dunia.

Memaknai New Normal

Setelah ada kebijakan pemerintah yakni Pembatasan Sosial Bersala Besar (PSBB), saat ini kita sedang memasuki tahap New Normal. Ada sejumlah daerah masuk tahap ini, yang lain masih menerapkan PSBB. Sedikit tergelitik bahwa mungkin karena pandemi virus, para pejabat bangsa kita pun semakin terbiasa merasa lebih mentereng menggunakan istilah bahasa asing, New Normal. Apalagi dengan kemudahan teknologi informasi dewasa ini. Seperti bahaya pandemi Covid-19, kiranya layak disadari bahwa ada juga bahaya kelatahan menggunakan istilah asing alias alergi menggunakan bahasa Indonesia, yang menjadi identitas bangsa negara kita. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Mengapa hal ini saya komentari? Penyebutan tahap baru kebijakan menghadapi pandemi virus Corona, New Normal, adalah kebijakan untuk kepentingan segenap warga negara, anak bangsa di seluruh pelosok tanah air. 

Apakah semua warga negara yang ada di seluruh negeri tercinta ini harus dipaksa memahami sebutan New Normal? Apakah tidak ada uangkapan bahasa Indonesia yang jelas dan sederhana untuk digunakan? Misalnya Hidup Baru dengan Protokol Kesehatan (HBPK), atau Masa Pembaruan Hidup sesuai Protokol Kesehatan (PHPK), atau Masa Pembaruan Hidup Normal - (MPHN). 

Apa pun ungkapannya, yang harus digarisbawahi adalah bagaimana menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang bisa dimengerti oleh segenap lapisan warga negara di seluruh pelosok negeri. Sebab, kebijakan ini untuk kehidupan warga negara bangsa kita, bukan sebaliknya untuk orang asing.

Hal mendasar adalah dengan pandemi Covid-19 ini, kita semua diingatkan tentang pentingnya menjaga kesehatan diri dan sesama, mutlaknya menggunakan alam lingkungan secara bijak dan bertanggungjawab, saling peduli dan bertanggungjawab secara sosial, dan di atas segalanya adalah kesadaran hakiki untuk mengandalkan Sang Pencipta dan selalu bersyukur. Karena itu, New Normal sebagai istilah mentereng yang digunakan, bisa dikatakan sebagai sebuah ungkapan bias identitas, karena latah dan membingungkan bagi masyarakat yang ada di berbagai pelosok terpencil.

Jati diri dan identitas bangsa dalam bingka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) perlu tetap dijaga, meskipun kita sedang diuji dengan bencana seperti pandemi virus Corona, apalagi ini dilakukan oleh para pejabat kita. Kelihatan sepele, tetapi ini berkaitan dengan cara berpikir dan komitmen kebangsaan dan identitas NKRI. Ini baru soal penggunaan bahasa, apalagi soal kebijakan anggaran dan implementasinya. Semoga lembaga yang berwenang seperti KPK, BPK, Kejaksaan, DPR, DPD, insan pers dan masyarakat luas terus mengawal dan mengontrol dengan saksama penggunaan anggaran Covid-19 yang menelan triliunan Rupiah.

Ada sebuah fenomen yang ditemukan di Jakarta, bahwa banyak beras yang dibagikan dalam rangka bantuan masalah pangan sehubungan pandemi Corona, justru dijual kembali ke warung-warung dan toko sembako.

Hal ini saya saksikan ketika sedang makan di sebuah Earung Tegal (warteg). Yang datang menjual yakni warga penerima bantuan, ada juga oleh oknum tertentu dari instansi yang bertugas menyalurkan bantuan.

Banyak alasan yang kiranya perlu ditelusuri, mengapa beras bantuan itu dijual; apakah penerima memang tidak membutuhkan atau justru menjadi mata rantai bisnis di balik kebijakan bantuan sosial? Tentu sangat diharapkan agar jangan sampai ada oknum atau kelompok tertentu yang menggunakan kesempatan pandemi dengan alokasi anggaran yang ada, justru dialihfungsi dan disalhgunakan untuk kepentingan pencitraan politik; baik menjelang hajatan Pilkada maupun lebih jauh ke arah Pilpres 2024 mendatang. Lalu muncul berbagai polemik dan perseteruan politik yang semakin marak, termasuk upaya pemakzulan Presiden Jokowi. 

Bisa diduga bahwa isu pemakzulan Presiden menjadi alat pressure dan penawaran agar mendapat jatah dari 'kue anggaran' penanggulangan pandemi Covid-19 yang lumayan besar nilainya. Semoga tidak demikian.

Revolusi Diri

Situasi Pandemi Covid-19 telah memaksa setiap orang yang masih sayang akan kehidupannya untuk tetap melakukan 'reformasi diri' Artinya, lahirlah perubahan yang radikal untuk menjaga kesehatan diri, mengelola emosi, mengubah cara berpikir, memperbaharui nilai dan orientasi hidup dan hati nurani, serta kesadaran jiwa untuk semakin menghayati iman kepercayaan, karena hanya Sang Pencipta yang membuat kehidupan bisa berjalan. Hanya kepada Sang Pemberi Hidup kita kembali, karena semua kehebatan ilmu dan fasilitas buatan manusia tidak ada yang menjamin untuk menyelamatkan hidup dari bencana pandemi virus, yang tidak dilihat oleh pancaindera manusia tersebut.

Perubahan diri secara radikal ini, tidak bisa ditawar dan ditunda waktunya, ketika setiap pribadi masih mencintai hidupnya yang sekarang. Karena itu, segala anjuran, himbauan, petunjuk, aturan yang dibuat, kembali kepada tanggapan setiap individu. Panduan dan pegangannya yakni, masih mencintai dan mau selamatkan kehidupannya atau sebaliknya. Karena itu, menjadi tidak bijaksana jika pada saat bencana pandemi ini, justru ada individu dan kelompok yang bersikap mencari kesalahan pejabat dan saling mempersalahkan. Apalagi, jika hal itu dilakukan oleh mereka yang berpendidikan dan menjadi figur publik, hanya demi kepentingan selera atau nafsu kekuasaannya. Selain itu, ada pula yang justru menebar berita bohong (hoax), menyebar ketakutan massal kepada sesama, dan menimbun keuntungan di balik bantuan bencana (sembako dan alkes) dengan modus menaikkan harga berlipat ganda.

Pada hakikatnya, becana pandemi virus Corona menuntut setiap pribadi melakukan revolusi diri dalam memaknai kehidupan dan ancaman keselamatan.

Revolusi diri berkaitan erat dengan perubahan mendasar dan radikal tentang kesadaran akan hakikat hidup, asal dan tujuan hidup setiap pribadi, relasi mutlak dengan sesama dan alam, serta relasi dengan Sumber Kehidupan (Tuhan).

Tantangan Revolusi Komunal

Sejalan dengan Revolusi diri, manusia sebagai makhluk sosial (ens sociale), sekaligus ditagih untuk melakukan perubahan radikal tentang relasinya dengan orang lain. Hubungan dengan orang lain dalam lingkup rumah tangga, satu komunitas adat budaya, satu wilayah administratif, satu pulau, satu bangsa dan negara, serta relasi sebagai satu dunia, menegaskan bahwa manusia adalah makhluk berakhlak sosial yang cenderung menemukan alasan membangun persekutuan hidup secara kolektif (komunal).

Alasan Revolusi Komunal adalah setiap individu sebagai makluk sosial, terlahir dalam hukum asal dan alamiah: 'saling membutuhkan dan saling melengkapi'. Itulah hakikat setiap individu sebagai makhluk sosial, terlahir dari yang lain dan untuk yang lain, tergantung mutlak kepada yang lain dan alam lingkungan.

Pandemi virus Corona serentak mendesak setiap pribadi untuk berubah secara radikal tentang ontegrasi kesadaran diri, akan individualitas yang terarah dan tergantung kepada sesama dan lingkup sosialitasnya, termasuk dengan alam semesta.

Semua insan berakal budi dituntut untuk melakukan perubahan cara berpikir (mindset), pola perilaku dan cara hidup, orientasi nilai dalam relasi antar-manusia, relasi manusia dengan alam lingkungan, karena terlahirnya kesadaran spiritual bahwa Sang Pencipta tidak kebetulan menciptakan setiap orang di bumi ini.

Berbagai bentuk ungkapan syukur dan terima kasih yang minim bahkan hilang selama ini, harus kembali dijadikan yang utama dan terutana dalam kehidupan di era New Normal.

Dengan Revolusi Diri dan Revolusi Komunal, kiranya New Normal, tidak sebatas peraturan, melainkan upaya dan keharusan melakukan perubahan mendasar dan radikal; baik dalam diri setiap individu maupun dalam berbagai lembaga kehidupan bersama; adat budaya, agama, politik dan hukum, ekonomi, informasi, pendidikan, dan dimensi hidup lain, yang berkenaan dengan kepentingan kehidupan bersama.

Perubahan mendasar dalam diri, baik relasi antar-manusia, relasi manusia dengan alam lingkungan, dan terutama relasi manusia dengan Sang Maha Pencipta. 

Dalam era Kesadaran Hidup Normal yang baru inilah, semua pihak dituntut untuk kembali kepada hakikat kehidupan yang bijaksana dan bertanggungjawab, karena kesadaran akan jati diri sebagai makhluk ciptaan Tuhan  yang istimewa di tengah alam lingkungan dunia ini.

Era New Normal, bukan sekedar kebijakan politik dan anggaran dalam menghadapi pandemi virus Corona, namun lebih utama serta mendasar yakni sebuah kehidupan baru penuh kesadaran hakiki dan kejujuran di hadapan diri sendiri, sesama, dan alam lingkungan. Dengan demikan, kesadaran rohani di hadapan Sang Pencipta, niscaya melahirkan manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani.

 

*Penulis adalah Direktur Harmoni Institute, anggota Asosiasi Tradisi Lisan (ATL), Alumni STF Driyarkara, tinggal di Jakarta.

Tags:
Opini Covid-19

Komentar