Breaking News

BERITA PADMA Indonesia Soroti Dugaan Kriminalisasi Pers di Polres Alor 09 Aug 2020 11:53

Article image
Kepala Divisi Hukum Lembaga Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia, Paulus G. Kune, SH. (Foto: Dokpri PGK)
"Stop kriminalisasi dan diskriminalisasi terhadap media dan insan pers," tegas Paul.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- "Perjuangan Pers untuk mengungkap dan membongkar kejahatan, wajib dihargai dan dilindungi; bukan sebaliknya dikriminalisasi dan didiskriminasi untuk membungkam terbongkarnya kejahatan."

Demikian sorotan itu diutarakan Kepala Divisi Hukum Lembaga Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia, Paulus G. Kune, SH, dalam keterangan rilis kepada media ini, Sabtu (8/8/20).

Sorotan itu terkait dugaan diskriminasi dan kriminalisasi terhadap Pers di Alor yakni Pemimpin Redaksi (Pemred) Tribuana Pos, Dematrius Mesak Mautuka, yang mendapat panggilan Polisi Nomor: B/B/451/VIII/Res.2.5 /2020 yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim Polres Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurut Paul, dalam menjalankan profesinya, Pers tentu taat pada Kode Etik Jurnalistik dan dilindungi oleh UU Pers dan UU HAM.

"Fakta membuktikan bahwa di Indonesia Pers seringkali dikriminalisasi bahkan didiskriminasi karena pemberitaannya sering membongkar kejahatan yang menyeret kaum kuat kuasa dan kuat modal. Lebih tragis lagi, jurnalis dibunuh," sorot Paul.

Menyikapi dugaan kriminalisasi Pers yang terjadi di Alor-NTT, kata Paul, maka PADMA Indonesia menyatakan tuntutan moril sebagai berikut;

Pertama, mendesak Kapolres dan Kasat Reskrim Polres Alor untuk taat pada Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Polri Nomor: 2/DP/MOU/11/2017.

Pada pasal 4 menjelaskan bahwa pihak yang berselisih/bersengketa dan/atau Pengadu untuk melakukan langkah-langkah secara bertahap dan berjenjang mulai dari menggunakan Hak Jawab, Hak Koreksi, Pengaduan ke Pihak Kesatu (Dewan Pers) maupun proses perdata.

"Oleh karena itu, Polres Alor wajib untuk tidak memproses hukum atas Laporan Pengadu. Jika Kapolres dan Kasat Reskrim Polres Alor tetap memproses hukum, maka Kapolri up Kapolda NTT langsung mencopot jabatan Kapolres, karena tidak taat pada Nota Kesepahaman Dewan Pers dan Polri," desak PADMA.

Kedua, mendesak Mabes Polri dan Dewan Pers untuk melakukan sosialisasi Nota Kesepahaman terkait Pers di NTT. Pasalnya, banyak Polres di NTT belum mengetahui atau berpura-pura tidak tahu isi Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Polri terkait Pers terkait pemberitaan.

Ketiga, mengajak Solidaritas Pers dan Masyarakat untuk bersama-sama melawan segala bentuk kriminalisasi dan diskriminasi terhadap insan Pers dan korban kejahatan dari oknum kejahatan di NTT.

"Prinsipnya, PADMA Indonesia berkomitmen mendukung peran Pers sebagai pilar keempat demokrasi yang selalu berkontribusi mengawal setiap kebijakan, menyajikan berbagai informasi serta menjadi mitra dalam mengungkap kejahatan. Stop kriminalisasi dan diskriminalisasi terhadap media dan insan pers," tegas Paul yang juga Advokat ini.

--- Guche Montero

Komentar