Breaking News

REGIONAL Peduli Nasib Buruh NTT, Petrus Selestinus Ajak Gerakan Solidaritas Advokasi #Save Buruh NTT 21 Jan 2020 10:17

Article image
Koordinator TPDI dan Advokat Peradi, Petrus Selestinus. (Foto: Ist)
"NTT bukan produk devisa perbudakan. Mari berjuang memulihkan harkat dan martabat NTT," ajak Petrus.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co-- "Mari bersatu membangun gerakan advokasi #Save Buruh NTT untuk melepaskan buruh migran asal Nusa Tenggara Timur (NTT) dari perbudakan di sejumlah Perusahaan di Kalimantan, Sumatera dan Papua. NTT bukan produk devisa perbudakan."

Demikian seruan dan ajakan itu diutarakan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus dalam rilis yang diterima media ini, Selasa (21/1/20).

Seruan ini menyikapi persoalan buruh asal NTT yang dalam beberapa bulan terakhir mengalami intimidasi, diskriminasi dan diperlakukan secara sewenang-oleh oleh majikan perusahaan ketika mereka (para buruh) menuntut hak-hak kerja mereka.

Petrus menerangkan bahwa perwakilan para Buruh Migran asal NTT yang bekerja di Perusahaan kelapa sawit milik Swasta di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat datang ke Jakarta, mencari perlindungan hukum dan keadilan, karena hak-hak atas upah dan tunjangan yang menjadi hak normatif para mereka, yang dijamin oleh UU Ketenagakerjaan, oleh Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan yang sudah mengatur sifat, jenis dan hak-hak atas upah dan tunjangan serta status kerja Buruh, justru dilanggar dan diabaikan oleh para majikan.

Pengalaman buruk dan sangat traumatis dialami oleh sekitar 1000 lebih Buruh asal NTT pada PT. Wahana Tritunggal Cemerlang di Kutai Timur, Kalimantan Timur yang sudah dua bulan mengungsi di Kantor Camat Karangan, Kutai Timur, Kaltim.

Belakangan, sekitar 780 Buruh asal NTT pada PT. YUDHA WAHANA ABADI di Kabupaten Bereau, Kaltim, hingga saat ini melakukan mogok kerja massal menuntut hak-hak mereka karena tidak dibayar bahkan diusir keluar dari pabrik dengan memperalat aparat Polri dan Warga Desa setempat.

NTT sebagai Provinsi Perbudakan

Ribuan Buruh asal NTT di Perusahaan Kelapa Sawit di Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, serta beberapa tempat lainnya, juga mengalami nasib yang sama, dan dengan modus yang sama digunakan oleh majikan meski dari Perusahaan berbeda, yaitu di-PHK massal tanpa pesangon, upah rendah di bawah standar kelayakan dan hak-hak atas tunjangan yang normatif tidak dibayar, dan ujung-ujungnya Polisi dan Warga lokal diperalat untuk mengusir Buruh keluar dari pabrik dan terpaksa tinggal sementara di barak reot hingga hak-hak mereka dipenuhi.

"Ini perbudakan. Pemerintah daerah (pemprov NTT) maupun pemerintah pusat (Presiden) tidak bisa mengabaikan hak-hak asasi para buruh sebagaimana amanat konstitusi bahwa negara menjamin penghidupan yang layak setiap warga negara," kata Petrus.

Advokat Peradi ini membandingkan hasil kajian sebuah lembaga survey, Institut of Ecosoc Rights yang menyebut NTT sebagai Provnsi Perbudakan, karena Provinsi ini paling banyak mencetak perbudakan, dengan data Buruh NTT terbanyak diperbudak di Perusahaan Kelapa Sawit di Kaltim, Kalteng, Kalbar hingga Papua, hanya karena buruhnya mau bekerja dengan kondisi upah yang sangat tidak layak, tidak berdaya dalam menuntut hak-hak dan diperlakukan secara tidak manusiawi, bahkan hidup lebih miskin dari saudara-saudaranya warga NTT di kampungnya.

"Padahal, Majikan yang berperilaku tidak manusiawi dan tidak berperikemanusiaan, adalah orang-orang hebat di Jakarta, Perusahaannya berkantor di Gedung Pencakar Langit di Jln. Sudirman, Thamrin, Rasuna Said dan kawasan elit lainnya. Mereka bahkan menutup mata terhadap praktek-praktek perbudakan oleh managemen perushaannya dengan upah yang sangat rendah, tanpa tunjangan kesehatan, pendidikan dan pemukiman yang layak, tanpa uang lembur bahkan saat di PHK-pun haknya atas pesangon dan tunjangan tidak dibayar. Inilah praktek perbudakan yang menimpa para Buruh Migran asal NTT," sorot Petrus.

Galang Gerakan Advokasi Bersama 

Kondisi perbudakan ini sudah dialami oleh puluhan ribu Buruh asal NTT di berbagai Perkebunan Kelapa Sawit dan sebagian di Perusahaan Batubara selama bertahun-tahun. Bahkan sudah diekspose oleh media dan dibaca oleh pihak penentu kebijakan baik Presiden, Menteri Tenaga Kerja, Pimpinan Organisasi Buruh, DPR RI, DPD RI, Gubernur NTT dan stakeholders terkait hingga publik NTT. 

Meski demikian, sangat jarang bahkan belum pernah ada wadah advokasi khusus yang mau mengambil langkah guna memberikan perlindungan hukum bagi para pencari keadilan yang terus menuntut hak-hak di tengah kondisi ketakberdayaan dan praktek perbudakan yang mereka jalani.

"Ini butuh gerakan advokasi bersama #Save Buruh NTT oleh para tokoh NTT guna memperjuangkan hak-hak dan jaminan perlindungan hukum bagi para buruh NTT yang mengalami praktek-praktek perbudakan oleh majikan di berbagai perusahaan tempat mereka bekerja," ajak Petrus.

Ia menjelaskan bahwa secara umum persoalan Buruh Migran asal NTT di Kalimantan dan di Papua menyangkut masalah jam kerja dan pengabaian hak-hak atas upah yang layak. Selain itu, jika terjadi PHK, maka selalu di-PHK secara massal tanpa pesangon meski Buruh sudah bekerja bertahun tahun dengan pekerjaan yang jenis dan sifatnya permanen, akan tetapi tidak pernah diangkat menjadi karyawan tetap, malah menjadi Karyawan Kontrak sepanjang tahun.

Bahkan, banyak Buruh yang sudah bekerja bertahun tahun, tidak memiliki BPJS, hingga tidak diberikan cuti hamil dan melahirkan. 

Oleh karena itu, Petrus mengajak para tokoh NTT yang berkecimpung di Media baik Nasional maupun Lokal (Tokoh Pers), para Politisi di Partai Politik, segenap Anggota DPR dan DPD RI asal NTT, para Advokat, Pimpinan Buruh (KSPSI, KSPI, FBSI), Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, DPRD NTT, serta segenap tokoh masyarakat NTT.

"Mari kita bersatu melakukan Gerakan Advokasi Bersama #Save Buruh NTT dan memutus mata rantai perbudakan yang menimpa saudara-saudara yang bekerja di berbagai jenis perusahaan. NTT bukan produk devisa perbudakan. Mari berjuang memulihkan harkat dan martabat NTT," komit Advokat Peradi ini.

--- Guche Montero

Komentar