Breaking News

REGIONAL Pembangunan Waduk Lambo-Nagekeo Segera Direalisasi 03 Sep 2020 23:25

Article image
Kepala BPN Nagekeo, Dominikus B. Insantuan. (Foto: Dok. FloresFiles.com)
Semua mekanismenya sudah disiapkan untuk pelaksanaan pembangunan waduk tersebut.

MBAY, IndonesiaSatu.co-- Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nagekeo bersama lintas sektor mengadakan Rapat Koordinasi (rakor) dan persiapan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan Waduk Lambo, yang berlangsung di Aula VIP Hotel Pepita Mbay, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Rabu (2/9/2020).

Hadir dalam rakor tersebut yakni Camat Aesesa, Camat Aesesa Selatan, Sekretaris Camat Nangaroro, ketiga Kepala Desa terkait (Labolewa, Ulupulu, dan Desa Rendu Butowe), serta unsur Dinas PUPR, dan Dinas Pertanian Kabupaten Nagekeo. 

Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Pertanahan Nagekeo, Dominikus B. Insantuan.

Dilansir FloresFiles.com, Kepala Kantor Pertanahan Nagekeo, Dominikus B. Insantuan, menerangkan bahwa pertemuan tersebut merupakan titik awal pelaksanaan pembangunan Waduk Lambo.

Berkaitan dengan pembangunan Waduk Lambo tersebut, Badan Pertanahan Provinsi NTT melimpahkan kewenangan kepada Badan Pertanahan Nagekeo sebagai pelaksana proses pembangunan waduk Lambo dan Kepala BPN Nagekeo ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Pembangunan Waduk Lambo.

"Hari ini merupakan titik awal proses pelaksanaan pembangunan Waduk Lambo, yang mana BPN Nagekeo diberikan kewenangan oleh BPN Provinsi NTT untuk melaksanakan semua proses terkait pembangunan Waduk Lambo ini," kata Dominikus.

Dominikus menjelaskan bahwa semua proses akan dilalui tanpa ada satu hal pun yang terlewati. Pasalnya, semua mekanismenya sudah disiapkan untuk pelaksanaan pembangunan waduk tersebut," lanjutnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, kata dia, BPN Nagekeo membentuk Tim Satgas A yang bertugas mengukur objek tanah yang masuk dalam areal pembangunan waduk dan tim Satgas B yang bertugas untuk menginventarisasi subjek atau nama-nama pemilik lahan, termasuk dengan semua jenis tanaman hasil di areal lahan warga tersebut.

Adapun dalam tim Satgas B, anggotanya terdiri dari pihak BPN, PUPR, dan Dinas Pertanian.

Dijelaskan bahwa setelah semua Tim Satgas sudah terbentuk, langkah selanjutnya yakni sosialisasi di tiga desa terkait yakni Desa Labolewa, Ulupulu, dan Desa Rendu Butowe.

Setelah sosialisasi, langkah selanjutnya yakni melakukan pengukuran lahan warga, sehingga pihaknya berharap agar semua warga pemilik lahan harus hadir di tempat untuk menyampaikan batas-batas lahan ke petugas yang melakukan pengukuran.

"Setelah pengukuran selesai, akan ada evaluasi lagi; apakah ada yang terlewatkan atau yang belum diukur sama sekali. Sehingga semuanya dipastikan beres dan tidak ada yang tercederai," ujarnya. 

Ia menegaskan bahwa tugas utama BPN yakni mengumpulkan data sebenar-benarnya dan sebaik mungkin, lalu hasilnya akan diserahkan ke tim aprisal untuk penentuan harga objek tanah tersebut," imbuhnya.

Hindari Pro dan Kontra

Sementara itu, Kepala Desa Labolewa, Marselinus Ladho, menyampaikan bahwa saat ini proses pembangunan Waduk Lambo sudah mulai berjalan dan masyarakat harus mengetahui hal tersebut sehingga tidak ada lagi pro dan kontra.

"Sebagai Kepala Desa yang terdampak dengan pembangunan waduk ini, saya mengharapkan kepada seluruh masyarakat saya untuk mengikuti semua proses pembangunan waduk ini. Sehingga tidak ada lagi yang merasa dirugikan. Kalaupun ada riak-riak kecil di masyarakat, bersama tim yang sudah dibentuk, akan ditindaklanjuti secara baik dengan tata cara budaya setempat," harap Marselinus.

--- Guche Montero

Komentar