Breaking News
  • BI: penurunan suku bunga mendorong intermediasi perbankan
  • BI: penurunan suku bunga sudah perhitungkan FFR
  • Perusahaan China bidik sejumlah proyek infrastruktur di Indonesia
  • Petambak Lombok berpenghasilan Rp20 juta per bulan
  • Tiga BUMN kembangkan pelabuhan dukung Tol Laut

POLITIK Pemda Wajib Bantu dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu 2019 14 Sep 2017 11:43

Article image
Pemilu Serentak 2019. (Foto: Ilustrasi)
Pasal 434 itu menyebutkan fasilitas yang dimaksud itu yakni pertama, penugasan personel pada sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co - Untuk menyukseskan pemilihan umum 2019, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memberikan bantuan dan fasilitas demi kelancaran penyelenggaraan pemilu. 

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Soedarmo mengatakan, pemda misalnya wajib memberikan bantuan hukum karena sudah diamanatkan Pasal 434 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal 434 itu menyebutkan fasilitas yang dimaksud itu yakni pertama, penugasan personel pada sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS.

Kedua, penyediaan sarana ruangan sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS. Ketiga, pelaksanaan sosialisasi terhadap peraturan dan perundang-undangan pemilu. 

Keempat, pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Kelima, kelancaran transportasi pengiriman logistik.

Keenam, pemantauan kelancaran penyelenggaran pemilu dan ketujuh, kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pemilu.

“Intinya, diperlukan persamaan persepsi di antara pemangku kepentingan Pemilu dalam upaya pencapaian Pemilu yang demokratis tersebut,”  kata Soedarmo dalam sebuah acara di Kemendagri, Selasa (12/9).

Soedarmo menjelaskan, salah satu bagian terpenting dari proses Pemilu adalah peran dan partisipasi masyarakat.  Agar bisa menjadi pemilih cerdas, maka masyarakat perlu terus disadarkan sehingga bisa menghasilkan pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang mempunyai integritas dan kualitas tinggi.

Selain aspek pertimbangan rasional pemilih tersebut, tingkat partisipasi politik masyarakat juga menjadi perhatian khusus pada Pemilu serentak tahun 2019.  “Fakta yang ada menunjukkan bahwa saat ini telah terjadi satu kecenderungan fenomena fluktuasi tingkat partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu,” katanya.

Ditjen Polpum mengatakan, terjadi perubahan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Pada pemilu 1999 misalnya, tingkat partisipasi politik masyarakat mencapai 92%. Tingkat partisipasi ini menurun pada pemilu 2004 yang mencapai 84%. Selanjutnya, pemilu 2009 mencapai 71%, dan pemilu 2014 sebesar 74%.

Soedarmo meminta semua pihak agar menyikapi fenomena penurunan angka partisipasi masyarakat dalam pemilu tersebut. Sinergitas dari seluruh pemangku kepentingan pemilu sangat diharapkan untuk memberikan sosialisasi yang tepat kepada masyarakat tentang arti pentingnya pemilu bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Diharapkan masyarakat natinya dapat berduyun-duyun penuh antusias datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya secara aman tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.  Harapannya adalah partisipasi politik masyarakat yang tinggi dalam Pemilu serentak tahun 2019, baik secara kuantitas maupun kualitas. Sehingga dengan demikian, Pemilu serentak tahun 2019 akan dapat menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang mempunyai legitimasi yang kuat serta amanah dalam menjalankan tugasnya,” pungkasnya.

--- Very Herdiman

Komentar