Breaking News

NASIONAL Pemindahan Ibukota, Pengamat: Secara Hukum Tata Negara Tidak Ada Implikasi yang Signifikan 23 Aug 2019 12:35

Article image
Pakar hukum Tata Negara dan Direktur HICON Law & Policy Strategies, Hifdzil Alim (tengah). (Foto: TIMES Indonesia)
Direktur HICON Law and Policy Strategic itu mengatakan yang diatur dalam hukum tata negara adalah fungsi dan kewenangan penyelenggara kekuasaan negara, bukan lokasinya.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co – Tidak sedikit orang menolak rencana pemindahan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan.  Penolakan antara lain disuarakan oleh anggota Komisi V DPR dari fraksi Gerindra, Bambang Haryo.

Tapi tidak demikian halnya dengan pengamat hukum tata negara Hifdzil Alim. Menurut  Alim, pemindahan ibukota negara tidak akan membawa implikasi hukum ketatanegaraan yang signifikan.

"Terkait rencana pemindahan ibukota negara, sebenarnya secara hukum tata negara tidak ada implikasi yang signifikan," kata Hifdzil di Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Direktur HICON Law and Policy Strategies itu seperti dikutip Antara mengatakan yang diatur dalam hukum tata negara adalah fungsi dan kewenangan penyelenggara kekuasaan negara, bukan lokasinya.

Sehingga, kata dia, jika ibukota dipindahkan, tugas pemerintahan tidak mengalami perubahan. Hanya saja, konsekuensi fungsi dan kewenangan yang melekat yang harus ikut berpindah.

"Misalnya begini, jika ketentuan menyatakan 'Dewan Perwakilan Rakyat bertempat di Ibukota Negara', maka gedung DPR yang sebelumnya di Jakarta, harus ikut berpindah ke ibukota baru, begitu juga dengan kementerian," kata dia.

Dalam hal ini, kata Hifdzil, pemindahan ibukota tidak mengubah tugas dan kewenangan pemerintahan. Hanya kantor kementerian dan lembaga yang berpindah ke ibukota baru, jika hal itu disebutkan dalam undang-undang.

"Sepanjang undang-undang organiknya menyatakan bahwa kedudukan (kementerian/lembaga) ada di ibukota negara maka harus ikut dipindah, kecuali jika dilakukan perubahan norma pada bagian kedudukan tersebut," jelas dia.

Sebelumnya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengungkapkan bahwa Pemerintah akan memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

Namun Sofyan mengatakan belum ditentukan lokasi spesifik di Kalimantan Timur yang akan dijadikan ibukota baru.

--- Simon Leya

Komentar