Breaking News

REGIONAL Pemprov NTT Diminta Segera Cairkan Dana Covid-19 07 Jun 2020 17:43

Article image
Ilustrasi dana pencegahan dan penanganan Covid-19. (Foto: praxbay.com)
Dana pencegahan dan penanggulangan Covid-19 hasil refocussing dan realokasi APBD NTT Tahun 2020 sekitar Rp.810 Miliar.

KUPANG, IndonesiaSatu.co-- Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) NTT mendesak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) untuk segera mencairkan dana pencegahan dan penanggulangan Covid-19 hasil refocussing dan realokasi APBD NTT Tahun 2020 sekitar Rp.810 Miliar.

Dua Pimpinan DPRD NTT yang menjabat Wakil Ketua, Aloysius Malo Ladi (dari Fraksi PKB) dan Ince Sayuna (dari Fraksi Golkar) mengatakan hal itu kepada wartawan di Gedung DPRD NTT, Kamis (4/6/20).

Menurut Ladi dan Sayuna, dana pencegahan dan penanggulangan Covid-19 sekitar Rp. 810 Miliar tersebut merupakan dana tanggap darurat (bencana, red) yang kewenangan penggunaannya ada pada Gubernur NTT.

"Saat ini masyarakat sangat membutuhkan bantuan pemerintah. Dana itu merupakan dana tanggap darurat, jadi harus segera didistribusikan. Karena itu kami mendesak agar Pemprov NTT segera melakukan pencairan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat terdampak sekitar Rp.105 Miliar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat terdampak Covid-19 sekitar Rp 605 Miliar. Karena, jika didistribusikan usai pandemi Covid-19, itu bukan lagi tanggap darurat," ujar Aloysius Malo Ladi seperti dilansir publik-ntt.com.

Politisi PKB dari Dapil Sumba Raya ini meminta Pemprov NTT bergerak cepat sebelum berakhirnya masa karantina dan pemberlakuan New Normal di seluruh NTT.

"Dana tanggap darurat itu disediakan pemerintah untuk membantu masyarakat di masa karantina saat ini agar mengurangi aktivitas di luar rumah untuk meredam penyebaran Covid-19," ujar Alo Ladi.

Ia beranggapan bahwa jika telah masuk dalam pemberlakuan New Normal, maka dana tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tanggap darurat.

"Apakah tepat jika aktivitas masyarakat telah berjalan normal, baru bantuan itu didistribusikan? Harus ada pemahaman yang sama dari semua pihak, baik pemerintah, DPRD, dan aparat penegak hukum tentang definisi ‘tanggap darurat’ agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Karena itu, Dewan meminta agar dana tanggap darurat tersebut harus segera dicairkan karena masyarakat sedang sangat membutuhkan saat ini," desak Alo Ladi.

Responsif dan Proaktif

Hal senada dikemukakan Wakil Ketua DPRD NTT, Ince Sayuna.

Menurut politisi Partai Golkar dari Dapil TTS ini, tidak ada pilihan lain bagi Pemprov NTT untuk segera mendistribusikan bantuan tanggap darurat itu.

"Kami minta agar dana tanggap darurat itu segera didistribusikan karena masyarakat NTT sedang membutuhkan di masa karantina saat ini. Catatan kita kepada pemerintah adalah dana-dana ini harus tepat sasaran dan harus dioptimalkan sebelum berakhirnya masa karantina Covid-19,” ungkap politisi senior di Partai Golkar NTT ini.

Menurut Sayuna, masa karantina akan berakhir pada 15 Mei 2020 ini, namun bantuan tanggap darurat belum didistribusikan dengan alasan belum ada data penerima.

"Jika alasannya harus menunggu data dari Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota, lalu sampai kapan bantuan tanggap darurat itu dapat didistribusikan? Karena itu kami minta Pemprov NTT untuk pro-aktif (jemput bola, red) dan jangan menunggu untuk memproleh data yang valid," sentilnya.

Ia menilai, guna mendapatkan data tersebut, Dewan juga meminta Pemprov NTT untuk melibatkan lembaga-lembaga sosial-ekonomi masyarakat, para pengusaha, asosiasi buruh, dan lembaga pendidikan tinggi, karena dana Covid-19 juga diperuntukkan bagi mahasiswa-mahasiswi.

“Jadi tidak hanya menunggu data dari pemerintah Kabupaten/Kota, tetapi harus pro-aktif sosialisasi secara masif ke masyarakat sehingga dapat diketahui jalur pemanfaatan dana itu. Dengan begitu, dana tersebut dapat disalurkan dan dibagikan kepada masyarakat dalam masa pandemi ini," imbuhnya.

Sayuna mengaku, sesuai informasi yang disampaikan ke DPRD NTT, saat ini Pemprov NTT sedang melakukan klarifikasi data calon penerima dana Jaringan Pengaman Sosial (JPS) sekitar Rp.105 Miliar yang dikelola Dinas Sosial dan dana Pemberdayaan Masyarakat senilai Rp.605 Miliar yang dikelola Badan Keuangan Daerah.

"Kesulitan mereka saat ini adalah soal klarifikasi data, untuk sinkronkan data antara pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemprov. Namun kami minta masalah data itu tidak menjadi hambatan dalam merealisasi dana Covid-19 ini,” timpalnya.

"Seharusnya Pemprov NTT mempublikasikan alokasi dana Covid-19 sekitar Rp.810 Miliar itu secara transparan. Kami juga berharap agar media ikut memantau hal ini," tegasnya.

--- Guche Montero

Komentar