Breaking News

PENDIDIKAN Pengamat: UN Itu Pemborosan dan Tidak Berguna 13 Dec 2019 17:05

Article image
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim. (Foto: JPNN.com)
Mekanisme UN selama ini menghambat anak-anak mengembangkan kemampuan daya nalar mereka dan juga tidak mendorong anak didik mengembangkan minat dan bakatnya.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co – Gebrakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim yang akan menghapus ujian nasional (UN) dan menggantikannya dengan format lain masih menuai pro dan kontra.

Penghapusan UN disampaikan Nadiem dalam Rapat Koordinasi Mendikbud dengan Kepala Dinas Pendidikan se-Indonesia di Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Menurut Nadiem, UN akan diganti dengan mekanisme penilaian kompetensi minimum dan survei karakter. Dalam format baru, kata Nadiem, penilaian kompetensi minimum tidak lagi didasarkan pada mata pelajaran lagi tapi disederhanakan menjadi dua hal yakni literasi dan numerasi.

"Literasi yang dimaksud itu bukan hanya kemampuan membaca ya, Bapak dan Ibu. Melainkan kemampuan menganalisa sesuatu bacaan, kemampuan mengerti atau memahami konsep di balik tulisan itu."

"Itu yang penting! dan numerasi yang merupakan kemampuan menganalisis angka-angka." tegas Nadiem seperti dikutip dari JPNN.com.

Berbeda dengan mekanisme UN selama ini yang sentralistik alias disediakan oleh negara, pelaksanaan penilaian pengganti UN ini diserahkan sepenuhnya kepada sekolah.

"Di UU pendidikan kita jelas disebutkan evaluasi penilaian siswa dilakukan oleh guru dan asesmen untuk kelulusan ditentukan oleh sekolah."

"Jadi hal-hal seperti soal ujian yang tadinya datang dari Kemendikbud atau Pusat itu sudah tidak ada paksaan lagi." kata Mendikbud di Jakarta.

"Jadi sekolah seperti banyak sekolah saat ini punya sistem penilaian sendiri yang lebih holistik gak hanya pilihan ganda saja, bisa lewat esay, projek, hasil karya."

" Bayangkan berapa banyak inovasi yang bisa dilakukan sekolah dan guru penggerak."

"Jadi semangatnya adalah mengembalikan esensi UU kita untuk memberi kemerdekaan sekolah dalam menginterperetasikan kompetensi dasar kurikulum menjadi penilaian mereka sendiri yang lebih cocok untuk murid mereka, untuk daerah mereka dan untuk kebutuhan pembelajaran mereka." kambahnya.

Tawaran konsep pendidikan yang lebih memerdekakan sekolah dan guru ini ditanggapi beragam.

Guru sekaligus Wakil Kepala Sekolah SMPN 30 Jakarta Utara, Irwan Mainur misalnya mengaku sebagai pengajar dirinya telah terbiasa dengan kebijakan pendidikan yang sering sekali bergonta ganti.

Namun menurutnya pihak guru dan sekolah perlu lebih disiapkan agar bisa menerapkan konsep Pendidikan Belajar Merdeka yang dicanangkan Mendikbud Nadiem Makarim ini secara benar.

"Walau perubahan itu katanya meringankan dan memerdekakan guru dalam mengajar, namun pada prakteknya akan sangat merepotkan karena guru dituntut untuk berkreasi tapi di sisi lain ada banyak tugas administrasi yang harus dikerjakan dan gak ada habis-habis." Ungkapnya.

"Sekolah juga harus membuat penilaian sendiri, membuat soal itu bukan perkara mudah. Itu gak boleh sembarangan, gak boleh sekedar bikin soal, tapi harus ada sisi psikologi, guru harus kreatif mencari cara yang bisa menggelitik nalar siswa."

"Khawatirnya nanti kalau guru tidak siap, jadi ya tinggal cari-cari soal aja untuk penilaian dan jatuhnya cuma jadi formalitas. Dampak negatifnya bisa membuka peluang permainan jual beli soal lagi." katanya lagi.

Untuk mengantisipasi hal ini, guru Bahasa Inggris ini menilai kapasitas dan wawasan guru perlu ditingkatkan.

"Guru perlu diberi kesempatan untuk meningkatkan potensinya melalui pelatihan di Lembaga professional. Diberi kesempatan untuk mencari referensi variasi metode belajar dan materi pembelajaran yang kreatif dari Lembaga pendidikan lain baik di dalam maupun luar negeri." tambahnya.

Sementara pendidik yang lain mengaku gembira dengan kebijakan pendidikan yang baru dirilis Mendikbud baru ini.

Yuli Pinasti, founder Sekolah Alam Kampung Sawah di Depok, Jawa Barat menyebut ujian nasional memang tepat dihapuskan.

"Menurut saya ini kebijakan yang sangat tepat. Ujian Nasional yang diselenggarakan selama ini hanya mengukur kemampuan akademis saja, sementara kemampuan yang lain tidak di hargai."

"Padahal setiap anak memiliki potensi unik masing-masing." tutur Yuli Pinasti kepada ABC.

 

UN tidak berguna

Sejak pertama kali diluncurkan tahun 2003 lalu, Ujian Nasional (UN) yang digunakan sebagai metode untuk menentukan syarat kelulusan siswa di tingkat SD, SMP dan SMA ini telah lama menuai pro dan kontra.

Selain dinilai salah sasaran, UN juga dipandang sebagai mekanisme yang sangat membebani siswa dan anggaran. Tahun 2019 ini saja, pelaksanaan ujian nasional menyedot anggaran hingga Rp 210 Miliar. Sementara menurut pengamat pendidikan, Budi Trikorayanto pelaksanaan UN selama ini tidak berguna.

"Padahal UN saat ini tidak berguna, pemborosan juga. Untuk penerimaan di PT (Perguruan Tinggi) tidak dipakai (SNMPTN pakai rapor, SBMPTN pakai tes sendiri) yang dilihat SKHUN (surat Keterangan Hasil Ujian Nasional)," sambungnya.

Apresiasi atas penghapusan UN ini juga disampaikan Ikatan Guru Indonesia (IGI) yang dalam rilisnya menyatakan Ujian Nasional (UN) tepat dihapuskan.

Mereka mengatakan mekanisme UN selama ini menghambat anak-anak di Indonesia mengembangkan kemampuan daya nalar mereka dan juga tidak mendorong anak didik mengembangkan minat dan bakatnya.

Sebaliknya orientasi belajar mereka hanya pada kelulusan.

"Tetapi yang mereka lakukan adalah melakukan segala macam cara untuk mendapatkan nilai tinggi di ujian nasional. Sehingga UN turut berpartisipasi terhadap semakin menurunnya kemampuan anak-anak. Jadi UN tidak membuat pendidikan kita lebih baik, karena orang-orang pada belajar hanya untuk bagaimana lulus ujian," kata Ketua Umum IGI Muhammad Ramli Rahim dalam keterangan tertulisnya.

Sementara itu sejumlah pelajar menyambut gembira dihapuskannya Ujian Nasional.

'Wah seneng banget, soalnya UN itu kalo untuk SMA sebenarnya kan gak berpengaruh banget buat ke universitas."

"Tapi biasanya tetap dijadikan tolok ukur orang pinter apa gak, saya gak terlalu setuju dengan itu, soalnya minat orang kan beda-beda harusnya tidak disama ratakan," kata Prameswari, 15 tahun, siswi kelas 11 SMA 3 Jakarta.

"Harusnya emang dihapus aja, biar gak terlalu banyak ujian, soalnya di kelas 12 kita dipush macam-macam ujian, sebelum UTBK, ada ujian praktek, uas, belum lagi ntar ujian cari sekolah lagi. Pusing dan stress banget," kata Aulia Damayanti, 16 tahun, siswi SMA di Jakarta lainnya.

Dengan dihapuskannya ujian nasional, sistem pendidikan di Indonesia mengikuti sejumlah negara lain yang juga telah meniadakan ujian akhir seperti Singapura, Jepang, Jerman, Finlandia dan juga Australia.

--- Simon Leya

Komentar