Breaking News
  • Bos First Travel Andika Divonis 20 Tahun, Istrinya 18 Tahun
  • Dolar AS Melambung, Harga Premium dan Solar Tak Naik Tahun Ini
  • Hendropriyono: TNI/Polri Jangan Takut Tegakkan Hukum
  • JK: Eks Koruptor Dilarang Nyaleg Agar Wibawa DPR Baik
  • Jonan Targetkan Akuisisi Saham Freeport Rampung Juni

INDUSTRI Pengusaha Kadin Sampaikan Masukan Konkret pada Presiden 27 Oct 2017 09:03

Article image
Presiden Joko Widodo menerima jajaran pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang dipimpin Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani di Istana Merdeka, Kamis (26/10/2017). (Foto: Biro Pers Istana)
Kadin ingin sinergi BUMN dengan swasta dan usul mengakselerasi pembangunan infrastruktur, serta memberikan peran kepada pengusaha daerah dan tidak bersinggungan dengan BUMN.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co - Presiden Joko Widodo menerima jajaran pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang dipimpin Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani di Istana Merdeka, Kamis (26/10/2017). Pertemuan itu berlangsung sekitar 3,5 jam.

Usai pertemuan, Rosan menyampaikan kepada wartawan bahwa Kadin ingin berperan serta dan aktif untuk menciptakan lapangan pekerjaan. “Yang kami sampaikan adalah lebih bersifat konkret. Ini masalahnya perlu dorongan pemerintah. Ini perlu sinergi antara pemerintah dan swasta,” kata Rosan seperti dikutip Setkab.go.id

Lebih lanjut Rosan mengapresiasi sikap Presiden yang meminta para pengusaha untuk menyampaikan kendala yang dihadapi di lapangan.

“Dari awal menyampaikan buka-bukaan saja, terang-terangan saja, sehingga hasil keputusannya nanti rekomendasinya tepat sasaran. Kita diminta buka kendalanya di pemda maupun provinsi maupun pemeritah pusat,” ujar Rosan. Presiden, ucap Rosan, juga mendukung pengusaha nasional untuk berkembang.

“Kalau negara ini mau maju, ya pengusaha nasionalnya mesti berkembang, maju, porsinya dunia usaha harus bertumbuh, dengan tidak melupakan pertumbuhan manusianya. Kalau kita ingin pertumbuhan berkualitas, ya manusianya juga harus bertumbuh. Itu yang penting,” ucap Rosan menyampaikan pesan Presiden.

Hal lain yang disampaikan Kadin adalah mensinergikan BUMN dengan swasta dan usulan mengakselerasi pembangunan infrastruktur, serta memberikan peran kepada pengusaha daerah dan tidak bersinggungan dengan BUMN. 

Selain itu, percepatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan melalui pengelolaan aset produktif di anak perusahan BUMN diusulkan dilepas sehingga BUMN dapat fokus pada core bisnisnya.

“Usulan BUMN melepas anak perusahaannya ini kita sanggup karena perusaahan ini sudah jadi sehingga cash flow-nya sudah jelas dan dari segi financing lebih terbuka,” kata Rosan. 

Dalam pertemuan itu, Rosan mengapresiasi Menteri BUMN Rini Soemarno. “Saya apresiasi ibu menteri yang terbuka. Pengusaha nasional kami punya banyak kekurangan tapi di sinilah letak sinerginya. Kami akan tindak lanjuti segera,” ucapnya.

Jajaran pengurus Kadin yang hadir mendampingi Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani adalah Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Maruarar Sirait, Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal dan Publik Raden Pardede, WKU Bidang Pendidikan dan Kesehatan James Riady, serta WKU Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Pemberdayaan Daerah Anindya Bakrie.

Kemudian ada WKU Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto, WKU Bidang Good Corporate Governance (GCG) dan Corporate Social Responsibility (CSR) Suryani Motik, WKU Bidang Tenaga Kerja Anton Supit, WKU Bidang Agribisnis, Pangan dan Kehutanan Franky Oesman Widjaja, Ketua Umum Kadin Provinsi Jawa Tengah Kukrit Suryo Wicaksono, Ketua Umum Kadin Provinsi Kalimantan Tengah Tugiyo Wiroatmodjo, dan Ketua Umum Kadin Provinsi Sumatera Utara Ivan Batubara.

Sementera Presiden didampingi Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.

Selain itu, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, dan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi.

 

--- Very Herdiman

Komentar