Breaking News
  • Ada 70.000 ibu hamil dan menyusui di antara pengungsi Rohingya
  • ASEAN Para Games - Doni Yulianto sumbang emas nomor kursi roda 1.500m
  • Kemenperin buka rekrutmen PNS untuk 380 formasi
  • Malaka, NTT diguncang gempa
  • Menhub: uji coba Transjabodetabek hasilnya kurang maksimal

OPINI Politik Transaksional dan Penyanderaan Demokrasi oleh Korporasi 04 Aug 2017 12:57

Article image
Pemilihan pemimpn dalam hajatan pemilu harus memastikan pemimpin yang otonom. (Foto: Ist)
Keterlibatan korporasi dalam pemilu atau pilkada seringkali di kemudian hari menyisahkan cerita tentang penggembosan otonomi pemerintahan yang berkuasa untuk mengambil kebijakan.

Oleh Flory Djhaut

 

Perhelatan demokrasi lima tahunan, baik  pemilihan presiden (pilpres) maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) seringkali menjadi lahan bertumbuhnya praktik politik transaksional. Faktum patologi ini seolah-olah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pesta demokrasi. Money politic, berupa pembagian uang dan sembako kepada konstituen dan adanya janji pembagian kekuasaan di antara elit politik tentu  menjadi indikator kuat akan adanya politik transaksional itu. Bukan tidak mungkin, praktik politik transaksional tersebut sepertinya masih kuat mewarnai pilkada serentak 2018 nanti.

Biaya kampanye dalam setiap pesta demokrasi lima tahunan tersebut sangatlah mahal. Pertanyaannya adalah darimana sumber dana kampanye tersebut? Menurut UU RI Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah dan UU RI No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dana kampanye pasangan calon diperoleh dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung dan dari pihak lain yang tidak mengikat, yang meliputi sumbangan perseorangandan atau badan hukum swasta.

Korporasi atau perusahaan merupakan salah satu badan hukum swasta yang kerapkali “bermurah hati” memberikan sumbangan dana kampanye untuk pasangan calon. Sumbangan dari korporasi bagaimana pun juga selalu memiliki agenda politik ekonomi yang tersembunyi. Sumbangan tersebut dalam banyak kasus selalu diberi “catatan kaki”, bahwa apabila berhasil merebut kursi kekuasaan, kepentingan-kepentingan bisnis korporasi harus diakomodasi. Prinsipnya adalah setiap uang yang diinvestasi oleh perusahaan harus memperoleh laba atau keuntungan baru. Sulit sekali untuk memisahkan korporasi dari sistem ekonomi kapitalis dengan kredo utama maksimalisasi keuntungan.

Politik transaksional hemat saya, justru terjadi ketika korporasi menggelontorkan dana yang sangat besar untuk membiayai kampanye pasangan calon tertentu yang bertarung dalam pemilu (pemilihan umum) atau pilkada. Sumbangan korporasi bukanlah sebuah bantuan murni untuk mendukung visi misi pasangan calon, melainkan bantuan yang kemudian menjadi jaminan bagi pemerintah yang berkuasa untuk menetapkan kebijkan-kebijakan politik yang mampu melindungi kepentingan bisnis korporasi itu sendiri.

Demokrasi tersandera

Pada galibnya demokrasi tidak hanya dimengerti secara prosedural sebagai proses pemilihan pemimpin dan peralihan kekuasaan secara teratur. Demokrasi harus dipahami juga secara substansial sebagai ikhtiar untuk membangun proyek-proyek bersama demi kepentingan umum. Proyek-proyek kolektif tersebut pun harus dibangun berdasarkan keputusan politik  yang melibatkan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung (perwakilan).

Keputusan-keputusan politik dalam demokrasi sejatinya berkiblat pada pencapaian bonum commune (kebaikan bersama). Oleh karena itu, idealnya, demokrasi harus bebas dari interese-interesepragmatis segelintir orang. Meski demikian, yang ideal tidak selalu berbanding lurus dengan realitas.

Ketika melihat fakta di negara-negara yang menganut paham demokrasi, maka agak sulit untuk menyangkal bahwa demokrasi selalu dinfiltrasi oleh kepentingan-kepentingan lain di luar pemerintahan. Kekuatan-kekuatan politik “yang lain” justru memiliki daya tawar yang kuat dalam menentukan suatu kebijakan. Sudah menjadi rahasia publik bahwa salah satu kekuatan politik yang mampu melumpuhkan demokrasi datang dari korporasi-korporasi.

Efek domino politik transaksional dalam pemilu atau pilkada adalahpenyanderaan demokrasi oleh korporasi. Korporasi menuntut kandidat yang berhasil meraih kursi kekuasaan untuk mengembalikan modal selama kampanye dan kegiatan-kegiatan lain yang berkelindan dengan pilkada. Tidak ada pilihan lain dari penguasa selain memanipulasi demokrasi.

Prinsip-prinsip pokok demokrasi, seperti kedaulatan rakyat, pemerintahan yang dipimpin oleh yang diperintah, dan persamaan di depan hukum, dan lain-lain dinafikan. Keputusan-keputusan politik dan ekonomi diarahkan kepada kepentingan bisnis korporasi. Hal ini bisa berterima, karena di balik kebijakan-kebijakan tersebut ada korporasi yang mendikte penguasa, agar kebijakan-kebijakan strategi pemerintah harus terharmonisasi dengan kepentingan korporasi.

Politik transaksional yang melibatkan partai, pasangan calon dengan korporasi sebetulnya bukanlah hal yang baru sama sekali. Amerika Serikat (AS) sebagai  negeri kampium demokrasi saja sudah terperangkap dalam skandal politik transaksional yang melibatkan kandidat, partai pengusung dengan korporasi-korporasi raksasa. Sulit sekali untuk mengatakan bahwa pemilu AS bebas dari intervensi korporasi-korporasi raksasa.

Penyumbang utama dana kampanye setiap kandidat di AS adalah korporasi-korporasi. Tambahan pula, Mahkamah Agung di negara itu mengijinkan korporasi-korporasi untuk menginvestasikan modalnya dalam biaya kampanye setiap kandidat. Korporasi transnasional Exxon Mobil dan Koch Industries, misalnya, menginvestasikan ratusan juta dollar dalam pemilihan anggota parlemen tahun 2010. Kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi negara itu selanjutnya sangat kental dengan kepentingan korporasi. Korporasi bahkan bisa membatalkan dengan mudah program jaminan (asuransi) sosial yang dimotori oleh pemerintah bagi jutaan warga AS yang tidak mampu membayar jaminan.

Narasi tentang keterlibatan korporasi dalam pemilu di AS juga terjadi dalam proses pemilu atau pilkada di Indonesia yang dibaptis sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Undang-undang di Indonesia, sebagaimana di AS, memberikan ruang kepada korporasi untuk mendanai kampanye pasangan calon. Bagi korporasi, kampanye merupakan lahan investasi baru yang menguntungkan bisnisnya. Keterlibatan korporasi dalam membiayai kampanye pada pemilu dan pilkada-pilkada di Indonesia pada dekade terakhir ini menjadi sangat kuat. Pada pilpres 2009, misalnya, pasangan capres SBY-Boediono mendapat sumbangan dana kampanye dari dua perusahaan besar, yakni PT. Northstar Pasific Investasi dan PT. Polykfilatex, yang menurut temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) berafiliasi dengan perusahaan asing, di mana secara hukum melanggar undang-undang.

Keterlibatan korporasi dalam pemilu atau pilkada seringkali di kemudian hari menyisahkan cerita tentang penggembosan otonomi pemerintahan yang berkuasa untuk mengambil kebijakan. Kekuatan politik korporasi selalu mengintervensi proses pengambilan kebijakan-kebijakan pemerintah. Yang lazim terjadi kemudian adalah pemerintah menciptakan regulasi baru yang berorientasi pasar  ekonomi makro. Pemerintahan SBY yang berlangsung dua periode, misalnya, membuka pintu lebar-lebar terhadap investasi asing dan liberalisasi pasar dalam negeri, sehingga preferensi pasar menyepak keluar preferensi-preferensi lain dalam Demokrasi (F. Budi Hardiman:2013).

Ciri khas lain yang terjadi adalah deregulasi; membongkar kembali tatanan aturan untuk kemudian diadaptasikan dengan kepentingan bisnis korporasi. Contoh paling jelas tentang hal ini adalah UU No. 25 Tahun 2007, dalam mana investasi asing tidak lagi dibatasi, sehingga praktisnya investasi asing bisa masuk ke semua bidang usaha, bahkan memberikan kemudahan dan kebebasan seluas-luasnya saham asing 100%, penguasaan lahan hingga 90 tahun, dan jaminan tidak adanya nasionalisasi (Bonnie Setiawan:2014).

Lalu bagaimana di daerah-daerah?  Pemerintah yang disokong penuh oleh korporasi pada waktu pilkada juga selalu melahirkan kebijakan-kebijakan yang tidak demokratis. Kepala daerah, misalnya, begitu gampang mengeluarkan konsesi pengoperasian perusahaan di suatu wilayah meskipun itu menabrak aturan tentang Amdal. Atau pemerintah seenaknya memberikan pengelolaan aset-aset publik (privatisasi) kepada pihak perusahaan swasta, seperti yang terjadi dengan ruang publik pantai Pede di Labuan Bajo, NTT.  Demokrasi yang sudah disandera oleh korporasi sudah pasti tidak berbicara tentang kepentingan bersama tetapi kepentingan bisnis korporasi.

Penggembosan intervensi korporasi

Kehadiran korporasi dalam kontestasi pemilu seringkali membawa konsekuensi buruk. Menyadari keburukan ini, pada tanggal 17 September 2015, Mahkamah Agung Brazil membatalkan pasal dari UU pemilu di negara itu yang melegitimisai partai dan kandidat menerima donasi dari korporasi. Sebelumnya, senat Brazil menyetujui revisi regulasi yang memungkinkan pelarangan bagi korporasi memberi donasi dalam kampanye pemilu. Asosiasi Advokat Brasil yang menjadi pionir penggugat regulasi tersebut mengasumsi bahwa donasi korporasi telah merusak jiwa demokrasi dari konstitusi Brazil. Dia juga menegaskan bahwa setiap individu warga negara memiliki hak yang setara dalam politik. Sebagai catatan, sekitar 76 persen atau  760 juta dollar AS dana kampanye calon presiden, senat, dan kongres di Brazil berasal dari korporasi, belum terhitung dana korporasi yang ditebar melalui donator individu (Berdikarionline.com).

Penggembosan intervensi korporasi dalam pilpres dan pilkada melalui penghapusan beberapa pasal yang mengatur tentang sumber dana kampanye dalam kedua undang-undang di atas hemat saya menjadi urgen demi menyelamatkan demokrasi di Indonesia.. Yang berperan penting dalam menghapus pasal-pasal tersebut melalui judicial riview tentu masyarakat sipil, bukan wakil rakyat yang duduk di Senayan. Hal ini hemat saya menjadi sangat penting demi menyelamatkan demokrasi dari genggaman korporasi.

Penulis bekerja di VIVAT Internasional–Indonesia Jakarta, alumnus STFK Ledalero Maumere, Flores

Komentar