Breaking News
  • Banjir landa 21 kelurahan di Tebing Tinggi
  • Imigrasi Ngurah Rai beri "exit pass" seminggu bagi wisman
  • Jokowi: Kawasan GBK Harus Jadi Ruang Publik Bagi Masyarakat
  • PVMBG: gas SO2 Gunung Agung menurun
  • Sebanyak 50 ton ikan Danau Maninjau mati

KEAMANAN Politisi PDIP: Ada Kaitan Antara Kebijakan Rodrigo Duterte dan Bom Bunuh Diri Kampung Melayu 26 May 2017 12:20

Article image
Wakil Ketua Komisi I DPR-RI dari PDIP Tubagus Hasanuddin. (Foto: Ist)
Kelompok militan ISIS di Filipina mempunyai jejaring relasi yang kuat dengan kelompok militan di Indonesia. Hal ini memudahkan akses untuk masuk ke Indonesia.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co -- Wakil Ketua Komisi I DPR-RI Tubagus Hasanuddin menilai kebijakan Presiden Filipina Rodrigo Duterte terkait pemberlakuan darurat militer di Pulau Mindanao akibat baku tembak antara tentara dan kelompok ISIS di kota Marawi pada Selasa 23 Mei 2017 malam telah menyebabkan ruang gerak kelompok militan ISIS tersebut menjadi terbatas.

Kebijakan Duterte ini dapat menimbulkan potensi masuknya militan ISIS ke Indonesia, karena jarak yang dekat antara Indonesia-Filipina. 

“Pemberlakuan darurat militer di Pulau Mindanao oleh Presiden Duterte harus dicermati pemerintah Indonesia. Karena, kebijakan itu membuat ruang gerak pasukan ISIS semakin terbatas. Khawatirnya, mereka akan masuk ke Indonesia, mengingat Filipina berbatasan langsung dengan Indonesia," ujar Tubagus di Jakarta, Kamis (25/5/2017).

Politisi PDI Perjuangan itu lebih lanjut mengatakan ada keterkaitan antara teror bom bunuh diri di Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, Rabu 2 Mei 2017 malam, yang menyebabkan tiga polisi meninggal dan dampak darurat militer yang ditetapkan Presiden Filipina Rodrigo Duterte di Pulau Mindanao.

Menurut Hasanuddin, kelompok militan ISIS di Filipina mempunyai jejaring relasi yang kuat dengan kelompok militan di Indonesia. Hal ini memudahkan akses untuk masuk ke Indonesia.

"Indikasi adanya korelasi kelompok ISIS di Filipina dengan kelompok militan di Indonesia bisa dilihat dari adanya tiga WNI terafiliasi ISIS yang tewas dalam bentrokan bersenjata melawan militer Filipina di Pulau Mindanao pada April 2017 silam," ungkap Hasanuddin.

Sebagaimana dikutip suara.com, dia menghimbau pemerintah untuk menjalankan empat langkah dalam mengantisipasi aksi teror yang dilakuan kelompok ISIS. Pertama, lanjut Hasanuddin, pihak imigrasi harus meningkatkan pengawasan terhadap warga negara asing yang masuk wilayah Indonesia, dan juga warga negara Indonesia yang kembali ke Tanah Air.

"Pihak imigrasi harus meningkatkan pengawasan terhadap warga negara asing yang masuk Indonesia, dan WNI yang kembali ke Tanah Air," ujar Hasanuddin yang juga mantan Sekretaris Militer ini.

Kedua, aparat intelijen harus aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan wilayah, terutama lokasi yang patut dicurigai sebagai tempat persembunyian dan latihan perang para combatan ISIS.

"Apabila ada indikasi-indikasi yang kuat, segera kordinasi dengan aparat keamanan untuk segera dilakukan tindakan," tutur Hasanuddin.

Kemudian, yang ketiga, sambung Hasanuddin, aparat keamanan harus aktif melakukan razia bahan-bahan kimia yang berpotensi bisa dijadikan bom.

"Lakukan sweeping bahan-bahan kimia yang berpotensi bisa dijadikan peledak," kata Hasanuddin.

Keempat, imbuh Hasanuddin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera mengintruksikan semua unsur intelejen untuk melakukan operasi intelijen khusus untuk mengejar dan menangkap aktor-aktornya.

"Presiden harus memberikan intruksi untuk melakukan operasi intelijen khusus," pungkas Hasanuddin.

--- Redem Kono

Komentar