Breaking News

REGIONAL PPDP di Sikka Terus Meningkat, Mahasiswa dan TKBM Desak Pemda Tutup Sementara Pelabuhan Laut 06 Apr 2020 08:56

Article image
Para Aktivis PMKRI Maumere dan GMNI Sikka menyoroti arus PPDP yang terus meningkat melalui akses pelabuhan laut. (Foto: Epang)
Sebagai penegasan jika tuntutan ini tidak diindahkan oleh Pemkab Sikka, maka para aktivis Mahasiswa Sikka dan para TKBM akan menggelar aksi unjuk rasa.

MAUMERE, IndonesiaSatu.co-- Para Mahasiswa yang juga aktivis dari Organisasi PMKRI Cabang Maumere dan GMNI Sikka, turut menyikapi potensi arus Pelaku Perjalanan Dalam Pemantauan (PPDP) di Maumere, Kabupaten Sikka, NTT, yang terus meningkat signifikan dari waktu ke waktu.

Dalam keterangan pers release yang diterima media ini, Sabtu (4/3/20), para aktivis Cipayung Sikka ini menyinggung situasi penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) secara nasional, terutama di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai salah satu Provinsi yang saat ini masih dalam zona aman negatif Covid-19.

"Patut diapresiasi kinerja pemerintah dan unsur TNI/Polri, Tim Gugus Tugas, serta seluruh elemen masyarakat NTT yang sudah bahu-membahu melakukan siaga dan pencegahan terhadap pandemi Corona ini. Meski demikian, perlu menjadi perhatian serius terkait belum adanya alat pemeriksaan khusus pendeteksi Covid-19 sesuai standar WHO, serta proses pemeriksaan yang dilakukan di setiap akses transportasi baik darat, laut maupun udara belum efektif dan optimal," sorot para aktivis Mahasiswa.

Para Aktivis juga menyoroti terus meningkatnya data ODP dan PDP di NTT, khususnya di Kabupaten Sikka, karena masih sangat terbukanya mobilisasi manusia antar-daerah baik melalui Bandara, pelabuhan maupun jalan darat.

"Dengan masih terbukanya akses transportasi, maka butuh langkah konkrit dan pengawasan intensif. Kami mendukung penuh itikad baik dari Pemerintah Kabupaten Sikka yang telah menyurati Menteri Perhubungan RI untuk memberikan izin penutupan sementara akses mobilitas manusia di Bandara dan Pelabuhan guna mencegah Covid-19 ini. Sehingga kami menyayangkan lambatnya respon Kemenhub RI yang hingga kini belum memberikan konfirmasi lanjutan ke Pemkab Sikka (Bupati, red)," kata Ketua Presidium DPC PMKRI Cabang Maumere, Yuni Bara.

Sorotan senada diutarakan Ketua DPC GMNI Sikka, Alvinus L. Ganggung, terkait adanya Instruksi Presiden yang melarang seluruh kepala daerah melakukan penutupan akses laut dan darat khususnya akses bagi kapal pengangkut penumpang untuk sementara waktu.

"Sementara, salah satu faktor utama penyebaran virus Corona ke daerah-daerah yang belum terkontaminasi Covid-19 yakni akibat dari masih aktifnya akses laut dan udara. Upaya Pemda Sikka sangat efektif dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kabupaten Sikka dengan kesiapan APD yang masih terbatas," imbuh Alvinus.

Seruan Solidaritas dan Tuntutan Sikap

Sebagai bentuk kepedulian dan terutama keresahan terkait rencana kedatangan para penumpang kapal dari daerah terindikasi terpapar virus Corona, maka para aktivis Cipayung Sikka bersama para Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan L. Say dan Pelabuhan lainnya yang ada di Maumere, menyatakan tuntutan sikap dan seruan sebagai berikut;

Pertama, mendesak Pemkab Sikka untuk segera menutul masuknya kapal penumpang di pelabuhan Lorens Say dan pelabuhan lainnya yang ada di Kabupaten Sikka  untuk sementara waktu.

Kedua, mendesak Pemkab Sikka agar berkomitmen secara tegas menolak berlabuhnya KM. Lambelu di Pelabuhan Lorens Say Maumere yang dijadwalkan tiba pada tanggal 6 April mendatang. 

Sebagai penegasan jika tuntutan ini tidak diindahkan oleh Pemkab Sikka, maka para aktivis Mahasiswa Sikka dan para TKBM akan menggelar aksi unjuk rasa.

--- Guche Montero

Komentar