Breaking News
  • 12 parpol lama lolos verifikasi faktual
  • 150 ton bahan narkoba asal China gagal masuk ke Indonesia
  • Eropa murka, siap jawab tantangan perang dagang Donald Trump
  • KM Pinang Jaya tenggelam di Laut Jawa akibat cuaca buruk
  • Presiden Jokowi masih pertimbangan Plt Gubernur dari Polri

HUKUM Presiden: Hentikan Proses Hukum Tanpa Bukti dan Fakta 10 Nov 2017 23:24

Article image
Presiden Jokowi memberi keterngan pers terkait hal itu, di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (10/11). (Foto: Setkab.go.id)
Presiden memastikan bahwa hubungan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri saat ini tidak ada masalah.

JAKARTA, IndonesiaSatu.co - Presiden Joko Widodo ternyata memiliki perhatian besar terhadap Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap dua pimpinan KPK yang dikeluarkan oleh Bareskrim Polri beberapa waktu lalu.

Dia berharap agar proses hukum tersebut tidak menimbulkan kegaduhan di antara institusi penegak hukum.

Karena itu, sebelum berangkat ke Vietnam, Presiden Jokowi memberi keterngan pers terkait hal itu, di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (10/11).

Presiden memerintahkan agar semua proses hukum yang tidak berdasarkan bukti dan fakta harus dihentikan.

“Ada proses hukum tapi jangan sampai ada tindakan yang tidak berdasarkan bukti dan fakta. Saya sudah minta dihentikan!” ucap Presiden menjawab pertanyaan jurnalis, setelah menghadiri acara pemberian nama pesawat N-219 di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma.

Selain itu, Presiden memastikan bahwa hubungan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri saat ini tidak ada masalah. 

“Hubungan KPK Polri baik-baik saja. Saya minta tidak ada kegaduhan,” kata Presiden seperti dikutip dari biro pers kepresidenan.

 

--- Very Herdiman

Komentar