Breaking News

HUKUM Prihatin dengan Penanganan Hukum TPPO oleh JPU Kejati Kepri, Pegiat Kemanusiaan Minta Intervensi Jaksa Agung RI 12 Nov 2019 07:44

Article image
Wakil Direktur Kriminal Umum Polda Kepri, AKBP Arie Darmanto menunjukkan barang bukti beserta tersangka saat gelar ungkap kasus prostitusi terselubung dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Mapolda Kepri, Batam.  (Foto: Tribunbatam.id)
"Semoga keprihatinan ini menjadi atensi serius dari Jaksa Agung Republik Indonesia guna melakukan tindakan yang perlu demi terciptanya keadilan dan martabat hukum bagi semua," tulis Romo Paschal.

BATAM, IndonesiaSatu.co-- Koordinator penggiat kemanusiaan Anti Perdagangan Orang di Batam, Kepulauan Riau, menyatakan keprihatinan atas penanganan dan penegakan hukum kasus Tindak Pidana Perdangan Orang (TPPO) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau terhadap tersangka TPPO, Ahmad Junizaf Bin H. Junet Ilyas Sangadji dan Amran Hasibuan.

Sesuai rilis yang diterima media ini, Senin (11/11/19), Koordinator penggiat kemanusiaan Anti Perdagangan Orang di Batam, Kepulauan Riau, Romo Chrisanctus Paschalis Saturnus mengaku sebagai bentuk keprihatinan, pihaknya telah menulis surat terbuka kepada Jaksa Agung RI pada Rabu (6/11) lalu, guna menyikapi dan mengintervensi atas ketidakprofesionalan penanganan kasus Perdagangan Orang oleh JPU Kejati Kepri, Anthonius Indra Simamora dan Secsio Jimec Nainggolan.

"Sejak awal mengikuti dan mengawal proses hukum terhadap kasus Perdagangan Orang ini, kami sangat prihatin dengan kinerja penegak hukum lingkup JPU Kejati Kepri yang tidak profesional dan tidak mampu menegakkan keadilan hukum kepada kedua tersangka sejak diungkap oleh Polda Kepri pada Agustus lalu, dan hingga kini status kasus masih P19 dan belum dinyatakan lengkap (P21) oleh JPU. Kami prihatin dengan wajah penegak hukum yang gagal memastikan tuntutan (vonis) hukum kepada tersangka," ungkap Rohaniwan Katolik yang sangat konsen terhadap persoalan Perdagangan Orang (human trafficking) ini.

Romo Paschal mengaku, sebagai masyarakat biasa yang merindukan tegaknya hukum di Indonesia dan dalam kapasitas sebagai seorang Rohaniwan yang mengajarkan kebenaran dan keadilan serta dalam beberapa tahun terlibat aktif dalam upaya advokasi terhadap persoalan perdagangan manusia baik terhadap korban maupun terhadap tegaknya keadilan dan hukum terhadap pelaku TPPO yang terjadi di Batam, atas nama kemanusiaan dan demi tegaknya hukum dan keadilan, pihaknya perlu menyampaikan keprihatinan yang sangat mendalam atas kinerja JPU Kejati Kepri kepada Jaksa Agung RI.

Kronologi dan Keprihatinan

Adapun dalam Surat Terbuka tersebut dipaparkan kronologi kasus dan poin-poin keprihatinan yakni;

pertama, pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019 sekitar pukul 02.00 WIB di The Exotic Pub dan Karoke, Kecamatan Lubuk Baja, Batam telah terjadi dugaan tindak pidana perdagangan orang. Kasus ini ramai diberitakan di media sosial dan telah kami ikuti sejak awal pengungkapan hingga sekarang.

Kedua, dalam mengikuti kasus ini, kami sangat mengapresiasi kerja Polisi Daerah Kepulauan Riau yang bergerak dengan cepat menjawab laporan masyarakat atas dugaan adanya praktek tindak pidana perdagangan orang di tempat tersebut. Dari kerja Polda Kepri tersebut, ditetapkan dua orang tersangka yaitu
Ahmad Junizaf Bin H. Junet Ilyas Sangadji dan Amran Hasibuan.

Ketiga, bahwa apresiasi kami terhadap Polisi Daerah Kepulauan Riau tersebut terhenti di Kejaksaaan Tinggi Kepulauan Riau yang menurut kami sangat lamban dan terkesan sengaja menunda kasus ini serta membuat seolah-olah kasus ini tidak memiliki unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Keempat, bahwa untuk memastikan dugaan kami ini, kami telah melakukan kajian-kajian hukum seturut pemahaman kami di lapangan bersama tim kami dan tentu dalam koordinasi dengan para penyidik Polda Kepri sebagai mitra kami yang selama ini selalu terlibat dalam diskusi dan berbagai seminar, bahkan penindakan untuk mencegah dan memberantas TPPO di Batam. Kami mencoba mencari tahu mengapa sampai saat ini kasus ini belum dinyatakan lengkap (P21).

Kelima, dalam usaha kami itu, kami mengetahui bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam pengembalian berkas perkara (P19) menganggap bahwa unsur-unsur pasal yang disangkakan belum memenuhi unsur TPPO, padahal menurut kami perkara ini sangat memenuhi unsur TPPO sebagaimana disebutkan dalam pasal 2, 13 UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Keenam, kami berpendapat bahwa Jaksa tidak memahami UU TPPO, terutama pasal 2, 13 yang termasuk dalam pasal yang disangkakan, dan kami menduga Jaksa sengaja menghilangkan unsur, padahal semua unsur dari pasal dua yang disangkakan sudah cukup jelas terbukti dan cukup untuk ditingkatkan ke pengadilan.

Ketujuh, peristiwa ini membuat kami prihatin soal keseriusan JPU Kejati Kepri dalam menegakkan hukum bagi para korban TPPO dan memahami UU TPPO.

Kedelapan, bahwa dengan kenyataan ini pula, kami semakin prihatin dan menjadi pesimis dengan oknum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, apalagi dengan mengingat kasus yang masih sangat segar dalam ingatan kami pada tahun di 2018 lalu, yang menurut kami Kejati Kepri telah mempertontonkan ketidakprofesionalan dalam menangani kasus TPPO terhadap tuntutan yang berbeda antara pelaku utama TPPO dan pekerja lapangan (Kasus J. Rusna, dengan nomor perkara 890/Pid.Sus/2018/Pn Btm, dengan Jaksa Penuntut Umum, Samuel Pangaribuan).

Kesembilan, bahwa kami yakin dan percaya Jaksa adalah pengacara negara yang dibayar oleh rakyat untuk membantu para korban dalam menegakkan keadilan dan memperjuangannya. Apalagi kejahatan perdagangan orang adalah kejahatan luar biasa (Extraordinary Crime) yang merendahkan harkat dan martabat manusia.

Kesepuluh, meski dalam keprihatinan mendalam ini kami tetap yakin, dengan segala hormat pada institusi ini, tetapi tidak pada oknum yang mempertontonkan ketidakadilan pada korban juga pada masyarakat di tengah usaha banyak pihak memerangi tindak pidana perdagangan orang, bahwa kejaksaan tetap akan menjadi pengacara negara yang profesional dan berdedikasi tinggi.

Besar harapan kami agar kejaksaan tetap menjadi andalan sebagai lembaga penegak hukum yang terhormat dengan tetap menjunjung integritas dan profesionalitas yang bermartabat untuk tegaknya keadilan di negara ini.

"Demikian isi keprihatinan ini kami sampaikan. Semoga keprihatinan ini menjadi atensi serius dari Jaksa Agung Republik Indonesia guna melakukan tindakan yang perlu demi terciptanya keadilan dan martabat hukum bagi semua," tulis Romo Paschal.

--- Guche Montero

Komentar